Oleh: Iqbal Muhammad (Peneliti Politik di Jakarta)
Presiden Jokowi sungguh beruntung punya loyalis seperti Maruara Sirait. Lazimnya, kecenderungan loyalis seorang penguasa akan membabi-buta membela setiap tindakan sang penguasa. Meskipun (mungkin) bertentangan dengan nurani atau sudah jelas ukuran salahnya, pilihan untuk terus memberikan pembelaan, acapkali sulit dihindari oleh para loyalis.
Namun, sikap demikian -- setidaknya hingga saat ini -- tak nampak terlihat pada sosok Maruara Sirait. Ara -- sapaan akrab Maruara Sirait -- sebagai loyalis-kritis disatu sisi mampu mengartikulasikan pembelaannya terhadap Jokowi sehingga berhasil mengundang simpati publik, disisi lain publik melihatnya sebagai sosok politisi dan wakil rakyat yang pro rakyat karena bisa menunjukan keberpihakannya pada nasib rakyat.
Dengan sikapnya yang seperti itu, cukup rasional jika baru-baru ini, Ara ikut memprotes keras Paket Kebijakan Ekonomi XVI, yang pekan lalu diluncurkan oleh Pemerintah, melalui Menko Perekonomian Darmin Nasution dan didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo serta Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida.
Secara terbuka, Ara mengemukakan kritikannya terhadap kebijakan para pembantu presiden tersebut, yang dinilai sangat liberal dan tidak pro rakyat itu. Dalam pandangannya, paket kebijakan tersebut, terutama poin kedua tentang relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), yang memberikan kesempatan pada 54 investasi untuk 100% dikelola asing, berpotensi mematikan UMKM di Indonesia.
Selain itu, sangat bertentangan dengan program-program pro UMKM Jokowi selama ini. Seperti, menurunkan pajak UKM dari 1% menjadi 0,5%, kredit UKM tanpa jaminan sebesar 5 juta hingga 25 juta, hingga upaya menggagas RUU Kewirausahaan. Padahal sumbangsih UMKM sendiri terhadap pertumbuhan GDB Indonesia terbilang sangat signifikan, yakni mencapai 60.34%. Atas dasar argumen ini pula, Ara lantang menyebut, "Darmin berbeda jalan dengan Jokowi". "Darmin membuat kebijakan tanpa restu Jokowi".
Keuntungan Bagi Jokowi
Keberadaan Ara di lingkaran Jokowi pada dasarnya memberikan keuntungan tersendiri bagi Jokowi. Sekalipun Ara terlihat tak pernah gentar mengkritik kebijakan pemerintah yang didukung parpolnya sendiri. Pertama, Ara bukan tipikal loyalis yang reaksioner dan asal bunyi. Sehingga Jokowi tak perlu was-was terhadap pembelaan yang berpotensi blunder dan berujung mendatangkan antipati publik. Sebaliknya, sejauh ini Ara telah berhasil menunjukan pembelaan yang proporsional dan yang terpenting Ara punya gagasan dalam pembelaan yang dilakukan.
Kedua, sebagai rekan satu partai dengan Jokowi di PDI Perjuangan dan statusnya sebagai wakil rakyat, Ara paham bahwa Chek and Balances bukan sekedar urusan antara partai pendukung dan oposisi pemerintah. Melainkan juga penting otokritik dari dalam untuk mengingatkan kebijakan pemerintah agar tak menyimpang dari fungsi utama menyejahterakan masyarakat.
Ketiga, tak seperti kebanyakan politisi yang seketika menghilang saat berada dipusaran kekuasaan, Ara terlihat masih konsisten sebagai politisi yang memperjuangkan kebajikan (virtue) untuk masyarakat yang diwakilinya di senayan. Ini artinya, Ara tak seketika buta mata untuk hanya mengkapitalisasi kedekatannya dengan Presiden Jokowi, demi kepentingan pribadinya.
Dalam konteks ini pula setidaknya kita paham bahwa Ara bukanlah politisi biasa. Melainkan punya warna tersendiri dalam blantika politik Indonesia. Meskipun secara usia masih terbilang sebagai politisi muda, tapi Ara dengan caranya sendiri dalam menunjukan loyalitas pada Jokowi dan disaat yang sama menjaga keberpihakan pada rakyat, adalah pembuktian kelas Ara sebagai politisi "Trendsetter" bukan "Follower", "Driver" bukan "Passenger".
