Halmahera Selatan- Forum Peduli Masyarakat Maluku Utara (FPM-MU) mendapat dukungan dari Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) terkait penerimaan tes CPNS dan TNI-POLRI di Maluku Utara (Malut).
Hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Halsel, Sarjan Taib melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (16/9/2023).
Sarjan mengatakan, pihaknya mendukung penuh apa yang disampaikan oleh FPM-MU agar putra-putri daerah Malut diberikan kesempatan dan peluang yang sebesar-besarnya untuk menjadi abdi negara.
"Kami tidak bermaksud menciptakan rasis, tetapi kami ingin putra-putri daerah kita mendapatkan hajat hidupnya di negeri sendiri. Peluang untuk menjadi abdi negara ini kan tidak ada setiap saat," kata Sarjan.
Sarjan menambahkan, ada satu hal yang perlu dikaji bersama, yaitu kuota penerimaan CPNS dan TNI-POLRI di Malut. Sarjan mengakui, jika ada yang dari luar daerah ikut tes, itu sah-sah saja, karena itu hak asasi mereka sebagai warga negara Indonesia.
Namun, Ia juga mengingatkan, bahwa daerah otonom memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Kami berharap agar pemerintah pusat maupun daerah dapat memperhatikan hal ini dengan baik. Ini juga demi masa depan putra-putri kita," ujar Sarjan.
Dirinya juga menyayangkan, jika ada warga yang dari luar daerah lolos tes CPNS atau TNI-POLRI di Malut, kemudian minta pindah kembali ke daerah asal mereka setelah mengabdi beberapa tahun. Hal ini menurutnya akan menyebabkan kekosongan pada bidang yang dibutuhkan.
"Kami tidak ingin terjadi ketimpangan sosial di daerah kita. Kami ingin putra-putri daerah kita bisa berkembang dan berkontribusi bagi negeri ini," tutup Sarjan.
