Pancasila adalah simbol kemerdekaan rakyat, bukan sekedar kedaulatan republik, Kelima sila menuntun manusianya untuk merdeka dalam menjalani kehidupan, kelima sila pula yang menjadi dasar negara untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dari sabang sampai merauke.Konflik sosial ditengah bayang-bayang strata kaca mata penegak hukum yang sering tajam kebawah dan tumpul ke atas telah merusak mindset representasi nilai-nilai pancasila dalam mengawal kedaulatan negara, bukan hanya batasan wilayah yang perlu kita jaga dan kita rawat tapi keadilan dan keadaban rakyat pun perlu dipelihara.
Terlalu lama indonesia dijajah dan akhirnya merdeka 75 tahun silam namun sebagian praktek pemerintahan masih sangat jauh dari pemahaman akan esensi atau hakikat kemerdekaan itu sendiri, mengutip perkataan buya hamka bahwa kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa.
Jejak history sejak reformasi dan munculnya slogan revolusi mental oleh pemerintah seolah tak berdaya untuk menyentuh dengan kelembutan akan kepentingan dan hak-hak rakyat, masih sangat banyak praktek diskriminasi oknum yang bersembunyi dibalik seragam berlambang burung garuda demi menginjak kebebasan rakyat akibat doktrin dan pemahaman individual berotak ekstrim mendogma sistim.
Pendzaliman demi pendzaliman memenuhi riwayat cerita tentang perjalanan pasca proklamasi, sebagian merasa kuat karna berada dalam kekuasaan, sebagian terus terinjak karna tak berdaya mempertahankan aqidahnya, kelompok kecil termarjinalkan padahal konstitusi sudah lama berikrak demi nama tuhan siap mengawal penghidupan berkebangsaan.
Hentikan propaganda yang memecahkan rakyat dengan alasan perbedaan, bau busuk melawan keadilan sudah tercium bahwa ada pengingkaran hukum yang terbungkus alasan kerukunan, peristiwa dihamparan maluku utara yang merusak nilai-nilai pancasila akan terus dilawan karna inilah amanah yang sebenarnya.
Teruntuk konspirasi yang terjadi di desa koititi yang dirancang untuk mengadili golongan minoritas di aula forum kerukunan beragama halsel demi mengendalikan pola pikir rakyat dan pengalihan issue dari kewajiban aparatur desa untuk warganya, seburuk itulah mereka merekayasa peristiwa demi menutup aib buruk yang diteriakkan oleh barisan pemuda,Â
sayangnya forum kerukunan umat beragama dihalsel yang terlibat mengvonis satu keyakinan berdasarkan pernyataan sepihak, dan kemenag yang memediasi hal ini telah merusak citranya sebagai pengayom semua agama, aparat hukum setempat yang tidak jeli hingga pelaku persekusi bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum, malah kelompok minoritas yang juga dilindungi pancasila dan UUD 45 yang merasa dirugikan.
Diskriminasi semacam ini hampir sama terjadi dan selalu menyudutkan golongan minoritas tertentu, Untuk itu dalam waktu sesingkatnya SIBUALAMO melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) akan mengawal seluruh agenda penegakan Supremasi hukum diMaluku Utara Demi Tegaknya Nilai-Nilai Luhur Pancasila.
