Di Jayapura, sebagian besar orang-orang yang berkeliaran adalah para pendatang. Sejenak saya tidak merasa ada di tanah Papua. Ternyata jejak para pendatang itu sudah sangat panjang dan meninggalkan banyak cerita.
[caption id="" align="aligncenter" width="496" caption="Sentani dari ketinggian"][/caption]
“Mas, nasi goreng satu ya.” Kata saya kepada seorang lelaki muda sekira akhir 20an. Dia mengiyakan, mempersilakan saya duduk di depan meja sederhana di belakang gerobaknya yang menghadap ke jalan. Lalu dengan tangkas dia menyiapkan nasi goreng pedas pesanan saya.
“Aslinya mana mas?” Tanya saya pada lelaki itu ketika nasi goreng pesanan saya sudah tersaji di meja. Saya membuka percakapan dengan kalimat itu karena jelas dia bukan orang asli Papua. Kulitnya lebih terang dengan rambut yang lebih lurus, berbeda dengan orang asli Papua dari ras Austroloid.
“Saya dari Makassar.” Jawabnya sambil tersenyum dan mengambil kursi di samping saya.
“Halah, ka sama jaki padeng itu.” Kata saya dalam logat khas Makassar. Lalu kamipun tenggelam dalam obrolan tentang kampung halaman, tentang Papua dan hal-hal remeh temeh lainnya.
Namanya Indra, dia baru sekisar 8 bulan hidup di Jayapura. Asalnya dari Bantaeng, dia mengaku merantau setelah pekerjaannya sebagai tenaga honorer di sebuah instansi tidak diperpanjang lagi. Seorang pamannya mengajak dia ke Jayapura, membantunya di warung nasi Padang miliknya. Beberapa bulan di warung nasi Padang, Indra diberi tanggung jawab untuk mengelola usaha nasi goreng di gerobak milik sang paman. Gerobak nasi gorengnya berada tepat di depan warung nasi Padang pamannya, tepatnya berada di pelataran parkir yang luas di tepi jalan poros Abepura-Jayapura.
Obrolan kami lalu berkisar di seputar kehidupan para pendatang di Papua. Tidak bisa dipungkiri, para pendatang dari Jawa dan Sulawesi memang sangat banyak mendiami kota-kota di Papua. Ketika tibapun saya sudah disambut seorang lelaki tambun yang menjadi supir saya selama di Papua. Lelaki itu bernama Rustam, dia asli Enrekang Sulawesi Selatan dan tinggal di Jayapura sejak kecil meski mengaku masih sering mengunjungi kampung halamannya.
Dua etnis terbesar yang paling banyak beredar di Papua adalah etnis Bugis-Makassar dan Jawa. Orang Bugis-Makassar lebih banyak berkutat di sektor ekonomi sebagai pedagang sementara orang Jawa lebih banyak berkutat di sektor pemerintahan dan pertanian. Dua etnis ini mendiami kota-kota di provinsi Papua, sementara para penduduk asli di kota sebagian besar hidup di sektor informal.
*****
Jejak tibanya orang Bugis-Makassar ke Papua sebenarnya sudah ada sejak tahun 1700an. Kala itu pelaut Bugis-Makassar melakukan pelayaran Marege, mencari teripang sampai ke Australia Utara. Dalam perjalanannya itu mereka mampir ke Papua, sebagian kemudian memilih menetap di tanah Papua.
Dari buku Amber dan Komin, Studi Perubahan Ekonomi di Papua (2005) yang ditulis oleh Akhmad Kadir seorang dosen antropologi di Universitas Cendrawasih disebutkan bahwa kiprah perdagangan orang Bugis-Makassar baru menonjol sekisar tahun 1963. Kedatangan orang-orang Bugis-Makassar ini kemudian mengubah tatanan perekonomian dan pola hidup orang Papua.
Kalau sebelumnya orang Papua dari berburu dan meramu maka perlahan mereka menjadi manusia urban yang bergantung pada komoditas pasar. Dari gunung mereka turun ke kota atau kampung yang lebih ramai untuk mendapatkan komoditi pasar seperti beras, tembakau, garam, gula dan pakaian.
Transformasi ekonomi yang terjadi sejak pertangahan tahun 60an itu memang mengubah secara drastis wajah Papua meski tetap saja penduduk asli jadi figuran yang nyaris tidak bisa bersaing dengan para pendatang. Mereka masih terikat pada akar budaya subsistem yang membuat mereka sulit mengadopsi model ekonomi pasar dengan pembagian kerja yang jelas dan ketat.
Pemerintah kota bukannya tidak pernah berbuat sesuatu untuk mempercepat proses adopsi ini, pemerintah kota Jayapura misalnya pernah menyediakan los dan kios secara cuma-cuma kepada penduduk asli di pasar tradisional Abepura, Ampera dan Entrop. Mama-mama yang sebelumnya berjualan di emperan dan pinggir jalan diminta masuk ke dalam kios dan los. Tapi, mereka hanya bertahan sebentar. Budaya yang berbeda membuat mama-mama itu tidak betah dan kemudian kembali ke emperan dan trotoar. Los dan kios mereka kemudian dibeli para pedagang Bugis-Makassar yang memang agresif.
*****
Di sisi lain para pendatang juga membawa masalah yang berbeda. Tahun 1966 pemerintah saat itu mengirimkan 164 keluarga transmigran pertama ke tanah Papua, tepatnya ke Merauke. Sejak saat itu para transmigran terus berdatangan hingga pada tahun 2007 saja diperkirakan ada sekisar 23.970 transmigran yang dikirim ke Merauke (data dari Kompas). Mereka semua tinggal di atas tanah adat suku Marind-anim.
Kedatangan para transmigran Jawa itu kemudian disusul dengan kedatangan para pedagang dari Bugis-Makassar dan disusul dari suku-suku lain yang sudah lebih dulu maju dalam pendidikan dan berproduksi.
Tahun 1985 pemerintah sebenarnya meluncurkan sebuah program integrasi dengan mengirimkan 15 keluarga Marind ke lokasi transmigrasi di Semangga, Merauke. Mereka dicampur dengan 485 keluarga transmigran dari Jawa dan diberi hak sama mulai dari lahan seluas dua hektar, benih, pupuk, obat, traktor dan rumah lengkap dengan perabotannya. Harapan pemerintah, penduduk asli itu dapat belajar bercocok tanam dari para transmigran.
Tapi apa yang terjadi? Sekisar tahun 1990-an semua transmigran lokal itu meninggalkan area transmigrasi mereka dan kembali ke asalnya di hutan. Lahan yang diberikan buat mereka kemudian dijual kepada transmigran asal Jawa dengan harga murah. Kondisi ini tentu berbeda dengan kondisi para transmigran asal Jawa yang perlahan-lahan mulai meraih kesuksesan secara materi. Kerja keras mereka membuahkan hasil, terutama dari sisi materi yang bisa terlihat jelas.
Kata kerja keras ternyata punya arti berbeda. Bagi penduduk lokal kerja keras berarti mencari ikan di sungai, berburu rusa atau kanguru dan menokok sagu. Berbeda dengan arti kerja keras para pendatang yang selalu berujung pada materi dan kenyamanan hidup.
Keinginan pemerintah agar para transmigran dan para pendatang itu mengajari penduduk lokal cara bercocok tanam, berproduksi, berdagang dan menabung terbukti gagal. Para pendatang kemudian berubah menjadi para pesaing yang membuat para penduduk lokal jadi terpinggirkan. Memang tidak semua penduduk lokal terpinggirkan, beberapa di antaranya berhasil mengubah pola hidup mereka dan mengikuti pola hidup para pendatang dan ikut menuai sukses secara materi.
Interaksi antara para pendatang dan penduduk asli Papua memang mengubah drastis wajah Papua. Modernitas menyentuh banyak sudut tanah Papua, bahkan mengubah pola hidup mereka. Beragam upaya sudah dilakukan pemerintah agar kesenjangan sosial yang terjadi antara pendatang dan penduduk asli bisa dijembatani, tapi usaha yang kurang keras itu tentu saja berjalan sangat lambat atau bahkan terbilang gagal. Memaksa penduduk asli dengan budaya yang berbeda untuk bersaing dengan pendatang dalam satu pasar yang sama sama saja menyuruh orang sakit berlomba melawan orang sehat.
Selamanya persaingan, asimilasi, pembauran atau apapun namanya antara pendatang dan penduduk asli Papua tentu akan ada. Semua itu memberi warna berbeda pada pulau di Timur Indonesia itu. Pertanyaanya kemudian adalah; sampai kapan penduduk asli Papua menjadi penonton di tanah mereka sendiri? [dG]
