Jauh sebelum seseksi saat ini; sebagai program prioritas nasional, masuk dalam RPJMN 2020 - 2024, persoalan stunting sebenarnya sudah menjadi perhatian dari pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam PERPRES NOMOR 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
Melalui dua program yang tidak asing ditelinga kita yaitu: program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Sanitasi berbasis Lingkungan melalui peningkatan kualitas sanitas lingkungan.
Pendekatannya juga sudah multi-sektor. Melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinir. Melibatkan pemerintah dan masyarakat.
Sejak 2013 sebenarnya pemerintah berjuang untuk percepatan perbaikan gizi.
Perjuangan akselerasi perbaikan gizi kemudian diukur dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018. Hasilnya menunjukkan sebanyak 30,8 persen balita mengalami stunting.
Pada 2019 prevalensi stunting menjadi 27,67 persen (SSGB, 2019). Angka tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024. Juga masih jauh dari standar sebuah negara terbebas dari stunting yang dibuat oleh WHO (World Health Organization) harus di bawah 20 persen.
Pada 2019, Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan survey pengetahuan masyarakat mengenai stunting. Hasilnya sebesar 64,1 persen. Masuk kategori kurang. Penyebabnya adalah penyampaian informasi menggunakan bahasa yang sulit dipahami.
Saya menyebutnya sebagai Bahasa Langit. Saya tidak sedang menyalahkan pihak manapun.
Kalau mau jujur, sebelum menjadi SDM Kesos saya juga merasa kebingungan dengan persoalan stunting. Lebih tepatnya gagal menangkap informasi stunting.
Padahal pesannya sederhana.
