Sudah tahunan diulang terus bahwa anggaran subsidi BBM di APBN sangat membebani keuangan negara, sehingga sudah saatnya subsidi itu dicabut dan harga BBM dinaikan, namun setelah harga bbm naik disertai dengan bermacam kebijakan diantaranya BLT yang sudah dilaksanakan, yang muncul malah kekacauan, dan itu berulang terus dengan segala macam bentuk ngawur dan kekacauan baru, termasuk diantaranya menyalahkan pihak lain.
Ahok sang pelaksana tugas gubernur DKI mengatakan bahwa di Belitung Timur, banyak para nelayan kecil beralih profesimenjadi pedagang solar bersubsidi, sedangkan di Jakarta yang mengkonsumsi bbm bersubsidi lebih banyak kendaraan dinas dan kendaraan pribadi dari pada angkutan umum dan motor. begitu juga Susi Pudjiastuti sang menteri perikanan dan kelautan, mengatakan bahwa kapal-kapal asing lebih banyak mengkonsumsi bbm bersubsidi dari pada kapal nelayan sendiri. fenomena itu terjadi karena begitu mudahnyamendapatkan bbm bersubsidi, termasuk kemudahan untuk kejahatan penyeludupan.
Miris memang dengan kenyataan bahwa asing juga ikut-ikutan menikmati bbm bersubsidi itu, itupun belum termasuk jumlah kendaraan kedutaan asing dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia yang ikut mengkonsumsi bbm bersubsidi itu.
Rakyat kecil sangat peka sekali dengan wacana kenaikan harga bbm bersubsidi itu, dibanyak tempat sekarang ini telah bermunculan berbagai demo dan kekacauan yang dilakukan oleh rakyat kecil untuk menolak rencana kenaikan harga bbm bersubsidi, dan berbagai kebijakan dalam bentuk kartu sakti yang digulirkan untuk meringankan beban hidup rakyat, belum mampu meredakan gerakan demo itu. Bagi pihak berkemampuan, tidak mempermasalahkan rencana pemerintah untuk menaikan harga bbm bersubsidi itu. namun alasan yang dikemukakan pemerintah membingungkan juga. Pemerintah mencampurkan antara alasan subsidi yang membebani kekuangan negara dengan subsidi yang tidak tepat sasaran, lalu diwacanakan solusi yang tidak adil yakni menaikan harga bbm bersubsidi.
Mudahnya memperoleh bbm bersubsidi adalah penyebab bbm bersubsidi itu selalu melampui kuota yang dianggarkan, dan bilamana pemerintah menginginkan konsumsi bbm bersubsidi itu sesuai atau dibawah dari kuota yang dianggarkan, maka pemerintah harus mempersulit perolehannya, pemerintah bisa membatasinya dengan cara bbm bersubsidi hanya diperuntukan untuk kendaraan umum, nelayan kecil dan motor dan dilayani dengan cara terbatas oleh satu atau dua dispenser disetiap spbu, dengan cara ini akan terjadi antrean panjang, kondisi ini akan mempersempit peluang untuk penyeludupan dan sekali gus memberikan pilihan kepada konsumen “ membeli dengan harga subsidi/murah namun antrianya lama atau layanan cepat tetapi membeli bbm non bersubsidi yang dilayani oleh banyak dispenser “ Jadi pemerintah harus mengkesampingkan solusi menaikan harga bbm bersubsidi, karena solusi itu adalah pemaksaan dan tidak berkeadilan. Rakyat kecil lebih memilih bbm bersubsidi harga tidak naik dari pada memperoleh berbagai kartu sakti tetapi dengan harga bbm bersubsidi dinaikan, perolehan manfaat dari berbagai kartu sakti itu tidak sebanding dengan kesulitan hidup yang diakibatkan oleh kenaikan harga bbm bersubsidi itu.