Apakah KPI Milik Publik?

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menghadapi saat dilematis ketika harus berhadapan dengan review izin penyiaran 10 tahun kedepan sejumlah stasiun televisi swasta Indonesia agar tetap bersiaran seperti biasa. Sejumlah pemerhati televisi mengutarakan pendapatnya bahwa KPI tetap dianggap sebagai representasi publik/masyarakat penonton saat mereka terlibat dalam memaparkan masukan, kritikan bahkan opini dalam melihat presentasi tayangan televisi swasta yang bergerak di luar jalur yang seharusnya-kaidah yang disepakati dengan pemahaman bahwa frekuensi milik publik harus sesuai dengan kebutuhan publik yang lebih besar dan umum

Fenomena frekuensi publik yang dijadikan saluran pribadi dan kepentingan politik tertentu menyeruak saat pilpres lalu dimana dua kekuatan yaitu KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) bersaing memperjuangkan Prabowo dan Jokowi merebut kursi Nomor Satu Indonesia. Fenomena itu terus terjadi hingga sekarang saat Rapat Besar kedua partai Golkar dan Nasdem pemilik kedua televisi ini yaitu TV One dan Metro TV diadakan pada slot utama saat penonton berhak mendapatkan tayangan netral sehingga menyunat hak publik untuk mendapatkan tayangan umum yang seharusnya publik miliki. Terlebih lagi saat publik harus melihat ketelanjangan dan ketidak-pekaan kedua televisi ini dalam mendukung arah, visi dan tujuan partai politik (parpol) pendukungnya yang belum tentu sesuai dengan keinginan publik baik dalam program khusus, isi program, running text dan para pengamat yang memang dibayar untuk pro pada program televisi tersebut dan anti televisi pesaingnya.

Evaluasi KPI seharusnya juga menyorot faktor kepemilikan televisi yang bisa melibatkan lebih dari dua televisi. Coba lihat grup MNC TV bisa memiliki 3 stasiun televisi dengan jangkauan nasional seperti RCTI, Global TV dan MNC TV (dulu TPI) disamping sejumlah televisi bersiaran lokal seperti Sindo News. Lewat tayangan running text secara bebas dan merdeka, kebijakan politik yang dimilliki pemilik TV ini, Harry Tanoe, menyuarakan suara dan pandangan partai Perindo (partai baru) dalam menanggapi kebijakan politik pemerintah yang berkuasa disamping visi dan pandangan partai ini yang juga belum tentu cocok dengan visi publik.

Terakhir materi tayangan alias konten program yang mayoritas diisi sinetron/tayangan manca negara juga harus menjadi sorotan, sebab selain hanya menjadi ajang mencari keuntungan program/produk luar yang berharga murah, tidak ada pembelaan kepada produk dalam negeri untuk menjadi raja di negerinya sendiri. Coba lihat program tayangan India (Bollywood) yang mendominasi tayangan program di ANTV. Memang disadari dunia televisi adalah dunia padat modal, dan kita melihat stasiun milik Bakrie ini sudah berkiprah lama di Indonesia (lebih dari 20 tahun lalu), namun baru mendapat tempatnya sebagai salah satu dari 3 besar tv terkemuka di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini, sehingga saat ini menjadi kesempatan utama untuk mengembalikan modalnya disaat boom kepopuleran produksi Bollywood mendapatkan momentnya.

Tiga hal utama diatas seharusnya mendapatkan perhatian dari KPI yang diharapkan mandiri dan independen dalam mengarahkan kebijakan dan keputusan yang seharusnya dibuat agar frekuensi publik yang sebenarnya tetap terjaga dari tangan-tangan kotor dan parasit yang hanya ingin meraih keuntungan dan perhatian dengan meninggalkan pola industri yang sehat serta nilai budaya domestik yang lebih cocok dengan nilai/norma lokal.

Ketiga hal diatas secara langsung dan tidak langsung adalah mempertontonkan praktek manipulasi dan korupsi hak publik sebagai kelanjutan dari praktek korupsi lain seperti dana, waktu dan akhirnya akses publik.

Apakah KPI milik publik? Ya tetap milik publik bila konteksnya tetap independen, mandiri dan berdiri diatas kepentingan seluruh masyarakat. Bila sudah dibelokkan untuk kepentingan politik dan dikendarai serta dikendalikan oleh pihak tertentu dan untuk kepentingan sebagian kecil masyarakat, saya pikir KPI bukanlah perwakilan dari masyarakat....bukan lagi sebagai agen perubahan tapi tidak lebih sebagai agen atau makelar para pendukung statusquo.