Mengapa Presiden Jokowi Tak Menyinggung Korupsi dalam Pidato Kenegaraan?

Pidato  kenegaraan Presiden Jokowi  tanggal 16 Agustus 2023, menyisakan  celah  kritik. Celah itu seakan menjadi noda-noda yang semakin jelas bagi yang  berseberangan.  

Ruang diskusi rakyat jelata, yang jauh dari hiruk pikuk politik kenegaraan menjadi semakin menarik untuk dicermati. Demokrasi memberikan ruang kebebasan untuk bersuara, namun suara-suara haruslah dalam tatanan kesopanan. Namun itu kini semakin menguap, dan presiden  menyebutnya sebagai polusi di wilayah budaya.

Polusi di wilayah budaya, sebuah konsep yang digunakan presiden, sejatinya polusi atau pencemaran udara karena kebisingan suara dengan standar sopan santun yang beradab. 

Pencemaran udara karena Kebisingan suara  dalam bentuk adanya  pabrik, transportasi  kendaraan yang membuat telinga seakan pekak, namun kini atmosfer budaya tercemar oleh suara-suara yang memfitnah, dan mencaci maki. Pada suatu saat , kalau kita tak sadar, bahasa menunjukkan bangsa, akan diganti bahwa  caci maki akan bisa jadi ciri bangsa kita, entahlah?

Caci maki untuk mengkritik lawan politik, akhirnya membenarkan seruan bijak Soe Hok Gie, yakni "bagiku sendiri, politik adalah barang yang paling kotor. Lumpur-lumpur yang kotor. Tapi suatu saat di mana kita tidak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah.

Kita tentu diajak terjun untuk mengoreksi, dengan kritik namun dalilnya adalah ucapkan kebenaran dengan  menyenangkan, dan jangan mengucapkan  ketidak benaran walau itu menyenangkan. Kita harus terus menjaga kebenaran jangan sampai lengah. kalau lengah, maka ujaran Plato akan terjadi"  hukuman terberat untuk menolak memerintah adalah diperintah oleh seseorang yang lebih rendah dari diri Anda." 

Lalu, tak bisa disangkal, politik menjadi isu-isu yang paling membuat diskusi terus bergairah. Apalagi menjelang Pilpres 2024, bagi sebagian  rakyat politik menjadi hiburan  dan menampilkan banyak spekulasi, karena politik menurut John Major, mantan Perdana menteri Inggris berujar, " Persyaratan pertama politik bukanlah kecerdasan atau stamina, tetapi kesabaran. Politik adalah permainan jangka panjang dan kura-kura biasanya akan mengalahkan kelinci.  

Disini kita dihadapkan pada berbagai hal tentang perilaku para politikus untuk memikat hati sang rakyat. Oleh sebab itu, Perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik. 

Perilaku politik adalah salah satu unsur atau aspek perilaku secara umum, disamping perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku Adat dan Budaya, perilaku konsumen/ekonomi, perilaku keagamaan dan lain sebagainya.

Dimensi itu,  sebuah persoalan utama muncul  dalam negara yang tengah melaju pada proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini untuk melaju menuju Indonesia maju. Titik kritisnya adalah  pada pelembagaan demokrasi.