Tantangan Social Justice di Indonesia
Di Indonesia, ketidaksetaraan dan keadilan sosial masih menjadi masalah yang sulit diselesaikan, dari masa pemerintahan ke pemerintahan. Masyarakat yang majemuk dan keberagaman ekonomi masyarakat menjadi salah satu alasan kenapa masih ada ketimpangan dan kesenjangan sosial. Singkatnya, masalah ekonomi juga menjadi alasan timbuk jurang dan gap antara golongan masyarakat. Selain itu, akses untuk Pendidikan, pemenuhan hak-hak, kesejahteraan sosial, dan penegakkan hukum yang lemah menjadi salah satu tantangan Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial dan tujuan SDGs.
- Lemahnya Penegakkan Hukum
Sejatinya, keadilan sosial adalah milik semua orang dan seluruh masyarakat. Keadilan bukanlah miliki si kaya atau si miskin, bukan milik pejabat pemerintah atau pekerja buruh, melainkan semua orang, apapun statusnya. Hukum, adalah instrument terkuat untuk menjaga dan menegakkan keadilan. Indonesia merupakan negara hukum dan selalu mengedepankan hukum di atas segala-galanya. Sayangnya, praktik hukum berjalan jauh dari ekspektasi dan apa yang tertulis. Ada banyak kejahatan sosial, ekonomi, dan kriminalitas yang tidak ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana lembaga dan pemerintah Indonesia sangat lemah dalam memberantas korupsi dan memberi kelonggaran hukum bagi para koruptur. Padahal. Ribuan masyarakat yang menjadi korban dan tidak ada Solusi bagi mereka yang dirugikan.
Selain itu, hukum juga tidak berpihak bagi rakyat miskin atau orang-orang yang tidak memiliki harta berlimpah. Akses terhadap keadilan sosial, seperti pemenuhan hak dan penyelesaian masalah rakyat miskin masih buta di hadapan hukum. Berbeda dengan orang kaya dan pejabat yang dengan mudah mengatur masalah dan menyelesaikan masalah tanpa proses hukum yang jelas hanya karena uang berlimpah.
- Keberagaman Ekonomi Masyarakat
Masyarakat yang ada di Indonesia tergolong ke dalam beberapa jenis berdasarkan kondisi ekonominya masing-masing. Terbukti, masih banyak rakyat miskin dan pengangguran yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata serta taraf hidup rendah. Perbedaan ekonomi inilah yang menjadi tolak ukur perlakuan dan akses terhadap berbagai infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
Contohnya saja dalam akses pelayanan masyarakat. Para lembaga, organisasi dan Perusahaan akan cenderung mengabaikan keluhan dan kebutuhan masyarakat miskin karena dianggap beban dan tidak memiliki uang yang cukup. Padahal, pelayanan masyarakat adalah miliki masyarakat oleh negara dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Berbeda dengan masyarakat kelas atas, yang akan lebih diutamakan dan diberi pelayanan penuh karena dianggap lebih layak dan menguntungkan.
- Pembangunan yang Tidak Merata
Data dan fakta berbicara bahwa pembangunan Indonesia terpusat dan lebih terfokus di pulau jawa dan sekitarnya. Hal ini menjadikan ketimpangan pembangunan, di mana masyarakat di Jawa akan lebih mudah merasakan dampak pembangunan dan kemajuan yang diciptakan negara. Berbeda dengan wilayah Indonesia Bagian Timur, di mana pembangunan masih jauh dari kata layak. Akses untuk menikmati layanan publik, Kesehatan, dan bantuan sosial pun jarang didapatkan. Hal ini menjadi masalah keadilan sosial yang sulit diselesaikan oleh Indonesia. Pembangunan harus dilakukan secara merata dengan menjadikan prioritas terhadap wilayah-wilayah atau masyarakat yang masih memiliki taraf hidup yang rendah.
Sebagai negara besar, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar juga untuk menegakkan keadilan dan Bersama-sama mewujudkan tujuan dari SDGs. Keadilan sosial dapat dijadikan tolak ukur dan tujuan utama apakah Indonesia berhasil mensejahterahkan masyarakatnya atau tidak.
Source:
Bappenas, SDGs Knowledge. Sdgs.bappenas.com diakses di https://sdgs.bappenas.go.id/
RELX SDG Resource Centre, Social Justice. Diakses di https://sdgresources.relx.com/social-justice-0
