Orientasi Pembangunan Ekonomi Indonesia Sentris

Pembangunan Ekonomi Indonesia Sentris merupakan salah satu strategi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dalam melakukan pembangunan di Indonesia. Dalam konsep ini pemerintah ingin memiliki komitmen agar dapat melakukan pembangunan bukan hanya di Jawa saja, melainkan diseluruh Indonesia, sehingga tidak adanya lagi ketimpangan dan ketidakadilan dalam pembangunan yang biasanya terpusat. 

Indosentris adalah gagasan kebangkitan nasional dan persatuan Indonesia untuk bersama-sama mewujudukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui slogan "Membangun Indonesia dari pinggir" menjadi semangat baru untuk rakyat yang berada di daerah tertinggal. 

Hal ini didukung dengan visi yang dapat menciptakan kesejhateraan di wilayah-wilayah di luar pulau Jawa, terutama di daerah-daera terdepan, terluar dan tertinggal di Indonesia. Dalam pembangunan ini, salah satu fokus utamanya adalah ekonomi Indonesia Sentris dengan melakukan beberapa strategi lainnya seperti:

• Berpindah dari bangsa konsumtif ke bangsa produktif, efisien dan kompetitif.
• Memangkas regulasi yang berbelit-belit.
• Memperbaiki struktur fiscal.
• Pemberdayaan ekonomi kecil.
• Memunculkan sentra-sentra ekonomi baru di Pulau Jawa.
• Pembangunan dan peningkatan Sumber Daya Manusia.
• Melakukan pembangunan infrastruktur.

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia Sentris ini, pembangunan dalam perekonomian diharapkan dapat mendorong kompetisi dan persaingan dengan negara lain. Salah satu bentuk pembangunan ekonomi yang dilakukan adalah mendorong keuangan inklusif yang berada diseluruh daerah di Indonesia. Inklusi keuangan sendiri dapat diartikan sebagai melakukan percepatan pada jasa keuangan yang mudah diakses dan memiliki biaya yang murah untuk seluruh individu dan bisnis. Dalam kegiatan inklusi keuangan, sektor keuangan memberikan peningkatan pada laynanan keuangan dengan penggunaan teknologi yang ditawarkan oleh industri keuangan atau biasa disebut dengan financial technology atau fintech. Perkembangan fintech pada pengaplikasiannya dapat berupa crowdfunding, roboadvisor, pembayaran digital, peer-to-peer (P2P) atau pinjaman sosial, dan asuransi. Bentuk-bentuk layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi ini adalah sebagai bentuk untuk meningkatkan akses keuangan dengan penciptaan rekening bank untuk masyarakat yang belum mempunyai akses tersebut. Pada 2016, Bank Dunia menyatakan bahwa sekitar 2 miliar orang di seluruh dunia tidak menggunakan layanan keuangan formal dan lebih dari 50% orang dewasa di rumah tangga termiskin tidak memiliki rekening bank. Inklusi keuangan, secara umum menjadi target dari setiap target perekonomian dari setiap negara. Di Indonesia, sistem yang dilakukan oleh Bank
Indonesia misalnya, adalah sebagai berikut:

Pada gambar 1, dapat dilihat bahwa pada akhirnya yang dituju pada keuangan inklusif adalah masyarakatnya itu sendiri melalui edukasi keuangan yang kemudian penggunaan literasi tersebut sebagai bekal untuk dapat menggunakan layanan keuangan digital, in the bottom of the pyramid untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Untuk menciptakan peningkatan pada inklusi keuangan, maka dari itu dibawah Otoritas Jasa Keuangan membentuk sebuah lembaga yang dinamakan Sekretariat Dewan Keuangan Inklusif yang ditujukan untuk mencapai target 75% di tahun 2019. SNKI atau Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah tingkat lanjut dari kerjasama antara Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bersama perbankan untuk mengatasi persoalan tentang masih banyaknya warga negara Indonesia yang belum tersentuh jasa keuangan yang modern. Pemerintah berusaha menjembatani permasalahan tidak membuminya jasa perbankan di Indonesia dengan yaitu dengan sebuah Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam sebuah Peraturan Presiden. Salah satu yang menjadi sasaran dari keuangan inklusif dari segmen masyarakat adalah untuk di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau terluar.

Ada beberapa wilayah yang sulit dijangkau bank, yakni wilayah yang termasuk 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) di Indonesia. AFTECH (Asosiasi Fintech Indonesia), menekankan pentingnya Indonesia memiliki identity database. Pada daerah kawasan yang berada diluar daerah, menurut Bappenas masalah umum yang dihadapi adalah sebagai berikut:

• Bentangan kawasan perbatasan antara RI dengan 10 negara tetangga sangat luas dan
• tipologinya bervariasi. Akibatnya, rentang kendali dan penanganan kawasan perbatasan
• menghadapi tantangan dan kendala yang cukup berat;
• Ada pendapat umum di masa lalu bahwa kawasan perbatasan merupakan sarang pemberontak, harus diamankan, terbelakang dan kurang menarik bagi investor. Akibatnya, berbagai potensi sumberdaya alam kurang dikelola, terutama oleh investor swasta.

Agar terciptanya perluasan pada keuangan inklusif perlunya sarana dan prasarana dari layanan keuangan terutama untuk akses keuangan layanan digital, salah satunya melalui BLU-BAKTI yang merupakan Unit Organisasi non-eselon di Kementerian Kominfo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dengan adanya layanan ini, Indonesia menargetkan Indonesia bisa menjadi negara yang 'merdeka sinyal' alias sudah terjangkau akses internet manapun lokasinya. Untuk mempercepat terwujudnya target tersebut, pemerintah menggandeng lima perusahaan penyedia satelit untuk menyebar akses internet di kawasan terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Kelima perusahaan ini merupakan pemenang lelang penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. Proses lelang telah selesai pada 16 Januari lalu dan menghasilkan lima pemenang, yakni PT Aplikanusa Lintasarta, PT Indo Pratama Teleglobal, Konsorsium Iforte HTS, PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), dan PT Telekomunikasi Indonesia.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tercatat sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan pendapatan terbesar kedua pada tahun 2018. Dalam Nota Keuangan Tahun Anggaran 2019 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, selama tahun 2018, BAKTI membukukan pendapatan sebesar Rp2.989 Miliar. Hal ini juga dengan perkembangan dari internet, dimana Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan sampai dengan kuartal ketiga 2018, akses internet menjangkau 2.451 lokasi di daerah tertinggal. Internet, tutur dia, juga menjangkau 306 di daerah lokasi prioritas (lokpri) perbatasan.Sebanyak 2.757 lokasi di daerah tertinggal dan perbatasan yang terjangkau akses internet itu, baru 69 persen dari target pemerintah sebanyak 4.000 lokasi hingga 2019. Perkembangan dari keuangan inklusif untuk masyarakat yang berada pada daerah 3T tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada saat era SBY.

Pada pembangunan ekonomi di era SBY terdapat beberapa strategi untuk menciptakan pembangunan keuangan, seperti:

• menerapkan strategi pembangunan yang inklusif, yang menjamin pemerataan dan keadilan, serta mampu menghormati dan menjaga keberagaman rakyat Indonesia
• pembangunan Indonesia haruslah berdimensi kewilayahan.
• menciptakan integrasi ekonomi nasional dalam era globalisasi.
• pengembangan ekonomi lokal di setiap daerah, guna membangun ekonomi domestik yang kuat secara nasional.
• keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan, atau Growth with Equity.
• pembangunan yang menitik-beratkan pada kemajuan kualitas manusianya.

Dengan strategi pertumbuhan ekonomi pada masa kepemimpinan dari SBY ini selama sepuluh tahun meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5-6%. Namun, peningkatannya ini tidakdapat dikatakan terus menurus dikarenakan terjadinya tekanan ekonomi global yang berdampak pada pelemahan rupiah yang menyebabkan adanya krisis ekonomi. Hal ini memberi dampak lebih buruk berupa ketidakstabilan moneter dan sistem keuangan pada 2009. Sehingga untuk dapat melakukan pembangunan untuk masyarakat 3T masih dikatakan terlupakan dikarenakan masih sibuk menyelesaikan permasalahan dari ekonomi secara nasional. Berdasarkan angka, jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi di era Jokowi memang terlihat lebih rendah akan tetapi pembangunnya lebih massif dilakukan terutama pada keuangan inklusif di daerah yang berada kawasan 3T ini.

Referensi