Komunikasi politik merupakan aspek yang paling vital dalam tahap penyampaian makna berpolitik. Penyampaian politik akan maksimal apabila point pentingnya dapat diterima oleh masyarakat selaku sasaran komunikasi, dibarengi dengan tidak adanya provokator atau penghalang yang timbul. Maraknya politik otentik mencakup tiga elemen kunci, yaitu partisipasi publik, integritas, dan transparansi ditengah arus informasi yang semakin tak terkendali di era digital, dapat menimbulkan permasalahan serius mulai dari semakin banyaknya manipulasi, disinformasi, sampai pada kehilangan privasi merupakan hal yang harus di waspadai dalam menyikapi permasalahan ini. Masyarakat tentu dituntut untuk semakin kritis dalam menerima informasi, untuk menghindari terjadinya adu domba politik sebagai solusi utama permasalahan ini.
Politik merupakan bagian tak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai Warga Negara Indonesia, dimana semua yang ada baik dalam sistem pemerintahan, bahkan kehidupan sosial seluruhnya di atur oleh politik. Tentunya politik memiliki definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sistem pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan, siasat, kebijakan, dan juga berisi aturan yang mengajarkan bagaimana cara kita bertindak. Adapun ketika kita membahas mengenai komunikasi politik, maka terdapat beberapa bentuk komunikasi politik, yang di kategorikan berdasar pada tujuan penyampaiannya, di antaranya: 1.) komunikasi persuasif, dimana tujuan dari komunikasi ini adalah untuk mempengaruhi audiens agar menerima tindakan atau pandangan tertentu, 2.) komunikasi informatif, bertujuan untuk memberikan informasi, 3.) komunikasi tahapan, untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi tertentu, 4.) komunikasi relational, untuk menjaga hubungan baik demi tujuan tertentu, 5.) komunikasi kritis, bertujuan untuk analisis dan kritik terhadap situasi tertentu.
Berdasarkan pada kategorisasi tersebut, dapat kita ketahui secara bersama bahwa pembagian komunikasi politik tergantung pada relevansi kepentingan. Namun demikian meskipun terdapat banyak tujuan komunikasi politik, namun politik senantiasa di tuntut untuk bersifat netral, jujur, dan tidak memaksa. Dimana hal tersebut selaras dengan prinsip fundamental yang ada, terlebih saat ini politik di anggap sebagai sesuatu yang tidak sulit lagi untuk di akses, karena adanya kemudahan digital. Berbeda dengan zaman dahulu, dimana politik hanya menyasar sebagian kalangan saja, utamanya yang memang memiliki akses kepentingan terkait hal tersebut.
Masyarakat, saat ini bukan hanya berperan sebagai penerima komunikasi pasif, dimana hanya kalangan tertentu yang bisa mendapat, dan mengkritisi informasi politik yang hadir. Tetapi masyarakat saat ini justru sesuai dengan perannya sebagai warga negara di tengah kehidupan politik yang menjunjung asas demokrasi, adalah menbantu mengkritisi dan menyediakan informasi politik. Misalnya kemudahan akses informasi dapat mereka sebar luaskan melalui forum diskusi online berupa kolom komentar, grup yang ada di aplikasi, twitter bahkan konten video atau foto berupa ajakan persuasif. Nah dari situlah para pejabat publik memiliki peran dalam dinamika perpolitikan. Dimana mereka harus mencari siasat yang dapat menarik perhatian publik. Sebagai contoh Pemilu kemarin merupakan ajang yang pas sekali untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai politik kotor, dengan menggunakan strategi kampanye yang seru, membuka diskusi publik, penggunaan hastag, dan konten-konten kekinian dapat mengubah pemikiran masyarakat bahwa sebetulnya politik tidak sepenuhnya buruk. Bahkan harapan baiknya justru banyak yang tertarik dengan politik, maka dari itu inilah pentingnya analisis dan kecerdasan dalam penggunaan teknologi digital.
Tidak dapat di pungkiri, dibalik mudahnya akses informasi di media digital, jutru menjadi ancaman bagi media tradisional mencakup radio, televisi, juga koran dalam menghadapi tantangan ini. Mendia tradisional dituntut untuk menyediakan informasi secara real-time demi menghindari munculnya kebangkrutan dan ketertinggalan mereka, sehingga akses informasi bukan hanya sebatas cepat tetapi juga relevan dan menjadi acuan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat.
Selain masyarakat, pihak-pihak terkait yang juga ikut memainkan peranan penting dalam komunikasi politik otentik, dan problematika yang timbul adalah akademisi. Mereka sangat memiliki pengaruh untuk mengidentifikasi, dan menentukan trend untuk aetidaknya di masukan ke dalam bahan ajar, sehingga dapat di pastikan tingkat peruasif mereka lebih unggul, karena audiens yang ada cenderung pasif dan mengiyakan informai yang di sampaikan. Taoi jangan salah, tujuan dari pembelajaran tentu hanya untuk mengedukasi dan berdiskusi.
Terakhir, perusahaan teknologi dan platform digital memiliki tugas signifikan dalam mempengaruhi politik otentik. Mereka menyediakan alat dan platform bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam tahap politik, seperti melalui aplikasi voting online atau platform diskusi. Namun, mereka juga menghadapi tantangan dalam menjaga keadilan dan keamanan data selama tahapan ini.
Mari kita bandingkan kemudahan apa saja yang bisa di dapatkan mengenai politik otentik di era digital. Dalam era digital saat ini, politik otentik memiliki tugas vital dalam membentuk dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Politik otentik merujuk pada praktik politik yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada nilai-nilai kejujuran dan integritas. Dengan adanya teknologi digital, informasi dapat disebarluaskan dengan cepat dan luas, sehingga masyarakat menjadi lebih sadar akan vitalnya politik yang bersih dan bertanggung jawab. Politik otentik di era digital dapat memberikan beberapa manfaat, seperti meningkatnya partisipasi publik dalam tahap politik, peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Selain itu, penggunaan media sosial dan platform digital lain memungkinkan para pemimpin dan aktivis untuk menyampaikan pesan mereka secara langsung kepada masyarakat, tanpa harus melalui saluran tradisional yang sering kali memakan waktu lama. Hal ini juga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan bahkan mengawasi tindakan pejabat publik secara real-time. Namun, di sisi lain, era digital juga menantang keberadaan politik otentik karena maraknya penyebaran informasi palsu dan hoaks yang dapat mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu, vital bagi para pemimpin politik untuk terus meningkatkan upaya transparansi dan akuntabilitas mereka, serta memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan pesan-pesan yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat.
Masih dengan pembahasan yang sama, bahwa media sosial dan platform digital lainnya memungkinkan informasi untuk disebarluaskan dengan cepat, termasuk informasi yang tidak akurat atau bahkan bernuansa propaganda. Hal ini dapat mempengaruhi opini publik dan mengaburkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu politik yang sebenarnya. Selain itu, era digital juga menimbulkan masalah privasi dan keamanan data, di mana informasi pribadi dan aktivitas online masyarakat dapat dikumpulkan dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk kelompok-kelompok politik yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu atau opini publik contohnya. Disparitas digital, yaitu perbedaan akses dan kemampuan teknologi antara berbagai kelompok masyarakat, juga menjadi problematika tersendiri. Kelompok-kelompok yang kurang mampu mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi dan teknologi, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam tahap politik. Hal ini dapat memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Di sisi lain, ketergantungan pada teknologi digital dalam kampanye politik juga membuka peluang untuk manipulasi dan intervensi asing yang dapat merusak integritas tahapan politik. Oleh karena itu, vital bagi para pemimpin politik dan pembuat kebijakan untuk mengatasi problematika ini dengan meningkatkan edukasi digital, memperkuat regulasi terkait privasi dan keamanan data, serta memastikan bahwa teknologi digital digunakan secara etis dan bertanggung jawab dalam tahapan politik.
Untuk mengatasi problematika yang muncul dari politik otentik di era digital, beberapa solusi dapat dipertimbangkan. Pertama, peningkatan edukasi digital bagi masyarakat adalah langkah vital untuk membantu mereka memahami pentingnya informasi yang akurat dan membangun kepercayaan terhadap institusi politik. Program edukasi ini dapat mencakup pelatihan tentang cara mengenali informasi palsu, pentingnya privasi data, dan penggunaan teknologi secara bijak. Kedua, penguatan regulasi terkait privasi dan keamanan data sangat diperlukan untuk melindungi informasi pribadi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan data oleh kelompok-kelompok politik. Regulasi yang ketat juga dapat membantu mengurangi penyebaran informasi palsu dan hoaks. Ketiga, pemerintah dan pemimpin politik harus bekerja sama dengan platform digital dan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan yang benar dan bermanfaat, serta untuk memantau dan menangani konten yang merugikan atau menyesatkan. Selain itu, penggunaan teknologi blockchain dapat membantu meningkatkan transparansi dalam tahap politik, seperti pemilu, dengan memastikan bahwa suara masyarakat dicatat dan dihitung secara akurat dan adil. Terakhir, vital bagi para pemimpin politik untuk terus berkomitmen pada praktik transparansi dan akuntabilitas, serta untuk memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan pesan mereka secara langsung dan jujur kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, dikan problematika yang dihadapi dalam politik otentik di era digital dapat diminimalisir, sehingga tahapan politik menjadi lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.
Bisa juga kita menjadikan contoh inspiratif dari negara lain dalam menghadapi permasalahan tersebut. Di Venezuela misalnya, krisis ekonomi yang parah dan kekurangan bahan makanan telah mendorong masyarakat untuk mencari solusi kreatif. Dengan akses internet, mahasiswa dapat mempelajari inisiatif-inisiatif lokal yang menggunakan teknologi untuk mendistribusikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, di negara-negara seperti India, penggunaan aplikasi mobile untuk memantau kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19 kemarin menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan global. Di Eropa, gerakan sosial media #MeToo telah memperlihatkan kekuatan kolaborasi digital dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan menghentikan pelecehan. Solusi dari problematika ini meliputi pemanfaatan platform digital untuk menyebarkan kesadaran, menggalang dukungan, dan memobilisasi tindakan nyata. Dengan belajar dari contoh-contoh ini, kita bukan hanya melihat bagaimana keputusan pemerintah dapat mempengaruhi situasi tertentu. Tetapi kontribusi nyata dari warga negara juga dapat memberikan perubahan, dan terbukti mampu mematahkan statement bahwa kemunculan digitalisasi membawa pengaruh buruk bagi perkembangan politik otentik.
