Public-Private Partnership (PPP) atau Kemitraan Publik-Swasta (KPS) merupakan suatu bentuk Kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta guna mengembangkan proyek infrastruktur dan pelayanan publik. PPP dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, serta meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam Pembangunan infrastruktur layanan publik.
Terdapat beberapa macam bentuk PPP, diantaranya yaitu:
- Build Operate Transfer (BOT), yaitu suatu bentuk PPP yang pemerintah melakukan kontrak sektor swasta guna membangun dan mengoperasikan proyek infrastruktur, serta sektor swasta menyerahkan proyek tersebut kepada pemerintah setelah jangka waktu tertentu.
- Concession, yaitu pemerintah memberikan kontrak kepada sektor swasta untuk membangun dan mengoperasikan proyek infrastruktur. Akan tetapi, sektor swasta tersebut tidak menyerahkan proyek kepada pemerintah.
- Public-Private Partnership (PPP), yaitu pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dalam
- pengembangan proyek infrastruktur dan layanan publik.
Selain membahas mengenai bentuk-bentuk PPP, terdapat juga keuntungan dari adanya PPP, diantaranya yaitu:
- Efisiensi: yaitu PPP membantu meningkatkan efisiensi Pembangunan infrstruktur dan pelayanan publik dengan menggunakan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.
- Kualitas pelayanan: pihak PPP membantu meningkatkan kualitas pelayanan melalui penggunaan teknologi dan inovasi yang lebih baik.
- Investasi: pihak PPP dapat merangsang investasi dan Pembangunan ekonomi dengan menggunakan dana secara lebih efektif dan efisien.
- Partisipasi Swasta: pihak PPP membantu meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam Pembangunan infrstruktur dan pelayanan publik dengan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.
Tidak hanya keuntungan, PPP juga menimbulkan kerugian, diantaranya:
- Biaya tinggi
- PPP dapat menimbulkan biaya yang lebih tinggi daripada proyek yang dikelola oleh pemerintah sendiri. Hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan beban biaya bagi pemerintah dan peningkatan ketergantungan pada sektor swasta.
- Risiko
- PPP mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan proyek yang dikelola oleh pemerintah sendiri. Hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan ketergantungan pada pihak swasta dan peningkatan risiko kegagalan proyek.
- Transparansi
- PPP dapat menimbulkan permasalahan berupa transparansi karena pihak swasta mempunyai akses yang lebih baik terhadap informasi dan dapat mengendalikan biaya dan kualitas pelayanan yang lebih efektif.
Terdapat juga keunggulan dari Public-Private Partnership (PPP), diantaranya yaitu:
- Efektivitas biaya
- PPP dapat menghemat uang pemerintah karena biaya yang tinggi. Pengoperasian dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh sektor swasta. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi biaya dan mengurangi beban biaya pemerintah.
- Inovasi dan kualitas
- PPP dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi karena memberikan kesempatan untuk sektor swasta dalam menghadirkan teknologi dan keterampilan yang lebih baik. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan kepuasan masyarakat.
- Partisipasi swasta
- PPP dapat menigkatkan partisipasi swasta dalam pengembangan proyek, peningkatan partisipasi masyarakat dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya Pembangunan infrstruktur.
Penerapan Public-Private Partnership (PPP) di Provinsi Jawa Timur telah berlangsung sejak tahun 1990 dan telah diterapkan di beberapa bidang, seperti contoh infrastruktur air minum. Proyek investasi PPP air minum terbesar di Jawa Timur sedang dibangun di Jawa Timur, akan tetapi belum terlaksana karena kendala administrative dan kelembagaan. Proyek tersebut diharapkan dapat menimbulkan peningkatan kualitas pasokan air minum dan menutup kesenjangan anggaran infrastruktur sebesar Rp 668,34 Triliun.
Terdapat ciri dari penerapan PPP di Jawa Timur, yaitu durasi kontrak yang berlangsung selama 25 tahun. Selain itu, skema Kerjasama yang diterapkan dalam PPP di Jawa Timur yaitu Build Own Operate Transfer (BOOT), serta terdapat keterlibatan pihak swasta yang masih terbatas (khususnya di sektor air minum yang Sebagian telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah).
Berdasarkan pembahasan tersebut, adanya kendala administrative dan kelembagaan dalam proyek investasi PPP air minum terbesar di jawa timur dapat menimbulkan beberapa dampak negatif yaitu keterlambatan infrastruktur Pembangunan, kesulitan dalam pengelolaan proyek, kesulitan dalam pengelolaan investor, kesulitan dalam biaya pengelolaan, kesulitan dalam pengelolaan sumber daya, kesulitan dalam pengelolaan proyek yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Selain itu, terdapat cara mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi, pengembangan system pengelolaan proyek, penggunaan metode PPP yang tepat, keterlibatan masyarakat, pengembangan system pengawasan, pengembangan kapasitas pemerintah dan pihak swasta, serta pengembangan teknologi informasi.
