Dijelaskan pada buku "Understanding Business" oleh Nickels[1], bahwa ada 4 fungsi dalam manajemen,yakni planning, organizing, leading, dan controlling. Dimana planning berfungsi untuk memutuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan negara[2]. B.Widjaya (2010:7)mengatakan bahwa kebijakan harus dirancang untuk mencapai sasaran utama dan secara menyeluruh. Dalam menjalankan fungsi ini,SBY dinilai mampu menyusun strategi yang tepat dan membuat beberapa kebijakan yang mendukung dalam pencapaian tujuan Indonesia ,seperti yang tertuang dalam UUD 1945 al.4, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umun, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Kemudian fungsi yang kedua adalah organizing yang berfungsi untuk menggambar struktur sebuah organisasi,dalam hal ini pemerintahanIndonesia,dimana setiap bagiannya hingga yang terkecil mampu bekerjasama untuk mencapai tujuan Indonesia[3]. Indonesia sudah memiliki sebuah struktur organisasi dan pembagian kerja yang jelas.Namun,elemen-elemen yang ada pada setiap struktur organisasi tidak menyatu dengan baik.Sebagai contoh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),seringkali ketika menonton berita di televisi mengenai jalannya rapat DPR, mereka tidak mencapai hasil yang memuaskan.Akhirnya, malah kisruh didalam gedung DPR.Hal ini salah satunya dikarenakan Indonesia yang menganut sistem politik multipartai menyebabkan anggota-anggota di dalam DPR mencoba untuk mementingkan kepentingan partainya dalam setiap keputusan yang akan diambil dibandingkan kepentingan rakyat.Dan SBY sebagai pemimpin,hanya memberi pendapat saja terhadap kinerja DPR yang jelas bermasalah tersebut.Jarang ditemukan SBY bertindak secara tegas dalam mengatasi masalah-masalah seperti ini.Seakan ia menutup kuping tanpa menutup mata.Tidak mau tahu seberapa kerasnya teriakan dari anggota DPR dalam menyuarakan kepentingannya,sedangkan rakyatnya masih menangis meraung-raung karena nasibnya belum tahu akan seperti apa.
Setelah Pemerintah Indonesia menggambar struktur pemerintahan,mulailah pada fungsi leading.Leading berfungsi menciptakan visi dan membimbing,melatih,serta memotivasi karyawannya untuk bekerja secara efektif[4].Seorang pemimpin,seperti SBY harus tahu visi akan pekerjaannya.Jika seorang pemimpin tidak menggambarkan visi secara jelas,karyawannya pun bekerja tanpa arah,seperti kapal yang hanya terombang-ambing di tengah laut .Selain itu,pemimpin juga harus tahu bahwa ada 5 unsur penting dalam keproduktifitasan sebuah pekerjaan.Gomez (2003 : 121) mengatakan ada 5 faktor,yakni,pengetahuan (knowledge),keahlian(skills), kemampuan(ability), sikap(attitudes),dan perilaku (behaviours).Dan kelima faktor ini harus ada pada diri setiap tenaga kerja,dimana dalam hal ini adalah pejabat,pegawai negeri,dll. Mankiw(2009:415) berpendapat, "Pekerja-...-investasi dalam bentuk manusia,seperti pendidikan pelatihan-dalam-pekerjaan".Terdapat juga pendapat dari Purnawanto(2010: 12) bahwa seiring berjalannya waktu,bahkan perusahaan-perusahaan pun menyadari bahwa berlangsungnya sebuah organisasi karena sumber daya manusia yang dimiliki. Sehingga,seorang pemimpin harus tahu apa yang sebaiknya dilakukan agar setiap pekerjanya mampu bekerja dengan seproduktif mungkin.Gomez(2003:123) juga menambahkan, salah satu solusi terhadap kinerja karyawan yang buruk adalah diberikannya pelatihan dan pengembangan karyawan.
Setelah membuat strategi,menyusun struktur yang tepat,dan menciptakan visi kemudian memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawannya,pemerintah harus menjalankan fungsi controlling(pengawasan).Pengawasan mempunyai fungsi yang penting.Karena pada fungsi pengawasan,pemerintah menilai,apakah tugas yang diberikan telah memenuhi standard yang ada,yang sebelumnya telah dirancang(Nickels,2008:185).Dan pada poin keempat inilah pemerintahan Indonesia lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan.Sebaiknya pemerintah Indonesia secepatnya mencari tahu,dimanakah akar di setiap permasalahan yang ada.Dan segera memutuskan strategi apa yang tepat dalam menghadapi masalah tersebut,karena dengan adanya kesiapan strategi,perusahaan akan lebih yakin dan lebih nyaman (Kasalphe,2009:12) Peran SBY amatlah besar dalam terlaksananya fungsi pengawasan ini.SBY harus kritis terhadap hasil kerja setiap lembaga negara yang terdapat di seluruh daerah Indonesia.SBY juga dapat turun langsung ke lapangan untuk melihat hasil yang nyata,sekaligus membuktikan apakah hasil yang ditulis didalam laporan sesuai dengan kenyataan.Setelahnya,SBY harus tegas dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.Jangan sampai masalah tersebut berbuntut panjang.
Memang bukanlah hal yang mudah untuk mengawasi kinerja setiap lembaga negara yang tersebar di Indonesia,karena luasnya wilayah dan banyaknya budaya yang bermacam-macam.Namun,hal tersebut tampak tidak mustahil untuk dilakukan apabila semua pihak yang ada di negara Indonesia mengerti dan sadar secara penuh akan tugasnya,serta mampu bertanggung jawab terhadap segala hal yang mereka lakukan.
DAFTAR PUSTAKA
Widjaya,Robert B.2010.Arsitektur sebuah Model Managemen "Terintegrasi secara Vertikal dan Horizontal".Jakarta:Tirapustaka.
Gomes,Dr.Faushio Cardoso.2003.Manajemen Sumber Daya Manusia.Yogyakarta:Penerbit Andi.
Mankiw,N.Gregory.2009.Principles of Economics fifth edition.Canada:Cengage Learning.
Nickels.2008.Understanding Business eighth edition.New York:McGraw-Hill.
Purnawanto,Budy.2010.Manajemen SDM Berbasis Proses Pola Pikir.Jakarta : PT Gramedia Widiasarna.