Provokasi Politik dan Ujaran Kebencian: Ancaman Terhadap Keutuhan Bangsa

Pandangan yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) Fathorrahman Fadli agar MPR mempercepatan pelantikan presiden terpilih dikarenakan kondisi politik yang penuh ketidakpastian akibat masa tunggu pelantikan presiden terpilih 2024 dengan gelombang amarah rakyat dapat melahirkan instabilitas politik dalam negara adalah bentuk provokasi yang dapat mengancam stabilitas nasional. 

Pandangan jika pelantikan tidak dipercepat, maka gelombang ketidakpuasan rakyat akan berubah menjadi revolusi atau reformasi jilid 2 yang lebih anarkis dan tidak terkendali tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga dapat memicu konflik yang lebih besar, yang pada akhirnya merugikan seluruh elemen masyarakat.

Aksi-aksi yang memprovokasi agar masyarakat menuntut Presiden Joko Widodo mundur sebenarnya bertentangan dengan semangat demokrasi yang kita junjung tinggi. Demokrasi adalah proses yang melibatkan dialog dan kesepakatan bersama, bukan ajang untuk menyebarkan ujaran kebencian atau memaksakan kehendak melalui revolusi. Masyarakat harus sadar bahwa perubahan yang diinginkan harus dilakukan melalui jalur konstitusional, bukan melalui cara-cara yang merusak tatanan sosial.

Provokasi yang berusaha membenturkan Prabowo dengan Presiden Joko Widodo juga harus diwaspadai oleh masyarakat. Pandangan yang menyebut Prabowo sebagai "boneka Jokowi" adalah salah kaprah yang sengaja digunakan untuk memprovokasi perpecahan di tengah masyarakat. Masyarakat harus lebih cerdas dalam menilai situasi politik dan tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang berpotensi merusak stabilitas nasional. 

Prabowo Subianto memuji Presiden Joko Widodo bukan sebagai tanda ketundukan, melainkan sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil kerja keras yang telah dicapai oleh pemerintahan Joko Widodo selama ini dan hubungannya dengan Presiden Jokowi adalah cerminan dari semangat kebersamaan dalam membangun negeri ini.

Prabowo Subianto, dengan pengalaman luasnya di bidang militer dan politik, memiliki kapabilitas untuk memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Masyarakat perlu melihat hal ini sebagai bukti bahwa Prabowo siap melanjutkan pembangunan yang telah dirintis dan memperbaiki kekurangan yang ada, bukan sebagai tanda kelemahan. Ajakan untuk tidak memberikan penghargaan terhadap prestasi Presiden Joko Widodo adalah tindakan yang kontraproduktif dan hanya akan melemahkan semangat kerja sama yang seharusnya dijaga demi kemajuan bangsa.

Pada akhirnya, masyarakat harus tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyudutkan Presiden Joko Widodo. Ujaran kebencian dan provokasi yang disebarkan melalui media sosial maupun aksi demonstrasi tidak akan membawa perubahan yang positif. Sebaliknya, Prabowo Subianto dan Joko Widodo telah menunjukkan bahwa kerja sama dan saling menghormati antar pemimpin adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat harus terus mendukung proses demokrasi yang sehat dan menghormati hasil Pemilu 2024 dengan mengikuti semua tahapan yang telah ditetapkan.