Apakah Kartu Indonesia Pintar-Kuliah Sudah Tepat Sasaran?

Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) adalah program bantuan biaya pendidikan yang ditujukan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program ini merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP), yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tujuan utama KIP-K adalah memberikan dukungan biaya perkuliahan kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Selain itu, penerima KIP-K juga menerima bantuan biaya hidup per bulan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Untuk mendapatkan KIP-K, ada sejumlah syarat ketat yang harus dipenuhi. Mahasiswa yang mendaftar harus dapat membuktikan bahwa mereka berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Beberapa dokumen yang diperlukan antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP), bukti terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau termasuk dalam kelompok masyarakat miskin pada Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE). Jika tidak memenuhi syarat tersebut, mahasiswa dapat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti pendapatan orang tua/wali. Namun, meskipun persyaratan tersebut cukup ketat, masalahnya adalah program KIP-K masih sering kali tidak tepat sasaran.

Salah satu alasan mengapa KIP-K bisa tersalurkan kepada orang yang tidak membutuhkan adalah kemudahan dalam memperoleh SKTM. Surat ini dapat dengan mudah dimanipulasi di beberapa tempat, sehingga orang yang tidak memenuhi syarat bisa tetap mendaftar dan mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu, pendaftaran dan verifikasi KIP-K dilakukan oleh calon penerima sendiri secara online, tanpa adanya pengecekan atau survei langsung oleh pihak yang berwenang. Hal ini membuka peluang bagi penyalahgunaan dan penyaluran bantuan kepada pihak yang lebih mampu.

Salah satu contoh kasus yang sempat viral di media sosial adalah seorang mahasiswi influencer yang menerima KIP-K meskipun sering menunjukkan gaya hidup mewah di akun media sosialnya. Mahasiswi tersebut membagikan foto-foto barang mewah, seperti gadget mahal dan barang branded yang jelas menunjukkan bahwa ia tidak kekurangan secara finansial. Kasus ini mendapat banyak kecaman dari netizen yang merasa bahwa bantuan tersebut seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Setelah mendapat kritik, mahasiswi tersebut akhirnya mengundurkan diri dari program KIP-K dan memberikan klarifikasi di akun pribadinya.

Kasus seperti ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan KIP-K adalah untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan, sistem yang ada masih memiliki celah untuk disalahgunakan. Dampaknya sangat besar karena bantuan yang seharusnya diterima oleh mereka yang kurang mampu justru jatuh ke tangan yang tidak tepat, mengurangi kesempatan bagi orang yang lebih membutuhkan untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, banyak pihak berharap agar pemerintah dapat memperbaiki sistem penerimaan KIP-K agar lebih tepat sasaran dan tidak ada lagi penyalahgunaan di masa depan.

Penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam mekanisme pendaftaran dan verifikasi penerima KIP-K. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan survei langsung terhadap kondisi ekonomi calon penerima atau menggunakan sistem verifikasi yang lebih ketat untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.