Mohon tunggu...
Dr. Jack Febrian Rusdi
Dr. Jack Febrian Rusdi Mohon Tunggu... Dosen - Ph.D bidang ICT, Dosen dan Peneliti

Dosen dan peneliti di Universitas Teknologi Bandung (UTB), Ph.D dalam bidang ICT khususnya terkait Tracking Technology and Behavior Analysis.

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Celah Mudah Kawal Pemilu untuk Presiden yang Tidak Terciderai Kredibillitasnya

17 Februari 2024   17:03 Diperbarui: 17 Februari 2024   17:55 92
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Halaman hasil hitung suara (kpu.go.id)

Pada artikel sebelumnya, telah dibahas perlunya audit pada sistem rekapitulasi KPU, sebuah topik yang kini audit rekapitlasi suara oleh KPU menjadi sorotan utama oleh berbagai pihak. 

Pemilihan presiden (pilpres 2024) yang kredibel menjadi pondasi utama bagi demokrasi yang sehat, di mana suara rakyat memiliki peranan sentral. Namun, kekhawatiran terhadap validitas data sistem menjadi ancaman serius terhadap integritas pemilihan. Berita tentang ketidakvalidan data, terutama dalam rekapitulasi KPU, menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi semua pihak yang terlibat.

Pemilihan presiden yang kredibel adalah fondasi utama bagi demokrasi yang sehat, di mana suara rakyat menjadi penentu utama. Namun, kekhawatiran akan validitas data sistem menjadi ancaman yang nyata terhadap integritas pemilihan. Kabar tentang ketidakvalidan data, terutama dalam rekapitulasi KPU, menimbulkan kekhawatiran yang serius bagi semua pihak yang terlibat.

Pentingnya sistem yang valid bukan hanya sebagai jaminan bagi pihak Prabowo bahwa proses yang dilakukan oleh KPU adalah benar, tetapi juga sebagai aspek penting bagi integritas dan legitimasi pemerintahan yang akan datang. Validitas data menjadi kunci bagi siapapun yang terpilih sebagai presiden untuk dapat memimpin tanpa beban dan dengan kualitas yang diakui, karena didasarkan pada pilihan yang jujur dari rakyat.

Bagi kubu 01 dan 03, validitas data KPU juga penting sebagai alat untuk membuktikan bahwa proses pemilihan telah berjalan dengan benar atau untuk menyoroti ketidakpastian yang ada dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. KPU dan TPN dari kedua kubu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa suara rakyat tercermin dengan akurat dalam data yang dihasilkan.

Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melibatkan pihak independen atau internal yang mampu melakukan evaluasi dan verifikasi data KPU. Proses ini tidak hanya akan memastikan integritas penyelenggara pemilu tetapi juga menegaskan bahwa KPU tidak bertindak secara sembrono terhadap laporan-laporan yang diterimanya.

Di samping itu, melalui audit sistem KPU, penting juga untuk menghargai laporan-laporan yang masuk dari lapangan, karena mereka mewakili suara rakyat di daerah masing-masing. Mengintegrasikan data dari laporan lapangan ke dalam proses verifikasi KPU dapat menjadi langkah yang cerdas untuk memastikan bahwa semua suara terwakili dengan baik dalam hasil akhir pemilihan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun