Seiring dengan perkembangan informasi seharusnya pengetahuan (wartawan) pun maju pula. Tetapi, hal ini tempaknya tidak berlaku bagi wartawan Harian Riau Pos yang terbit di Pekanbaru, Riau. Judul berita di Harian ”Riau Pos” edisi tanggal 18 Oktober 2000 menunjukkan pengetahuan wartawan, khususnya yang menulis berita itu, jalan di tempat.
Buktinya, judul berita Penyakit Kelamin Cenderung Meningkat pun sudah salah kaprah. Sekarang istilah penyakit kelamin tidak dipakai lagi sebagai terminologi.
Kesalahan kian besar setelah dibaca ke tubuh berita, antara lain melalui pernyataan: "Terjadi peningkatan gejala penyakit seks di Propinsi Riau". Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan kamus-kamus bahasa Inggris-Indonesia seks berarti jenis kelamin. Maka, penyakit seks sama artinya dengan penyakit jenis kelamin. Ini tentu tidak ada maknanya karena dalam dunia kedokteran tidak ada penyakit jenis kelamin.
Kalaulah yang dimaksud dengan penyakit seks atau penyakit kelamin adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman (hubungan seks dilakukan tanpa kondom dengan pasangan yang berganti-ganti di dalam dan di luar nikah yang sah) tentulah istilah yang dipakai PMS (penyakit menular seksual) yang dalam bahasa Inggris disebut STD (sexually transmitted disease). Istilah STD ini pun belakangan sudah diperbaiki WHO menjadi STI (sexually transmitted infection). Soalnya, ada penyakit yang terjadi pada saluran reproduksi yang terjadi karena kejorokan yaitu tidak membersihkan alat kelamin dengan baik yang sama sekali tidak berkaitan dengan seks.
Selain itu perlu pula diketahui tidak semua PMS terjadi pada (alat) kelamin. Bisa juga pada mulut atau tenggorokan. Lihat saja virus hepatitis B dan infeksi HIV yang antara lain menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Hepatitis B dan HIV sama sekali tidak terjadi penyakit pada kelamin. Jadi, kalau pernyataan "Terjadi peningkatan gejala penyakit seks di Propinsi Riau" yang dikemukakan oleh Kakanwil Kesehatan Riau melaui Dinas Penerangan dr. Leo Sutarman tentu sangat disesalkan karena instansi yang terkait pun tidak bisa menyampaikan informasi yang terkait dengan bidang kerjanya secara jernih dan objektif.
Pada bagian lain disebutkan pula: "Sehingga keberadaan penyakit tersebut (maksudnya PMS-pen) tentunya perlu diatasi paling tidak memberikan penyuluhan kepada tempat lokalisasi tentang berbagai jenis penyakit seks ...." Wah, ini gawat. Bagaimana caranya menyuluh lokalisasi. Lagi pula PMS tidak terdapat di lokalisasi tetapi pada diri seseorang yang terinfeksi PMS. Penularan PMS bukan karena hubungan seks tidak aman dilakukan di lokalisasi, tetapi karena salah satu dari pasangan itu sudah mengidap PMS. Maka, walaupun hubungan seks tidak aman dilakukan di luar lokalisasi, di hotel berbintang lima, rumah, kondominium dan lain-lain kalau salah satu pasangan itu sudah mengidap PMS maka dapat terjadi penularan. Sebaliknya, biar pun dilakukan di lokalisasi kalau keduanya tidak mengidap PMS maka tidak akan terjadi penularan. Ini faktanya.
Pernyataan yang menyebutkan: " .... tempat pendirian klinik tersebut, akan dibuat di sekitar lokasi WTS." Istilah WTS sendiri tidak fair karena wartawan bukan polisi moral. "Hal ini dilakukan untuk mengelak terjadinya penularan kepada masyarakat banyak, karena hal tersebut bisa saja terkena kepada masyarakat lain ..." Pernyataan ini sangat rancu karena PMS, termasuk HIV, tidak menular melalui media udara. Lagi pula, bagaimana cara klinik membendung penularan PMS dan HIV?
PMS dan HIV yang diidap seseorang menular kepada orang lain melalui beberapa cara. Yang paling umum penularan terjadi melalui hubungan seks (homoseksual, heteroseksual, seks oral dan anal) yang tidak aman baik di dalam maupun di luar nikah. Ini yang perlu dikedepankan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat sehingga mata rantai penyebaran PMS dan HIV dapat diputus.
Pendirian klinik di lokalisasi atau di sekitar lokalisasi yang tidak diikuti dengan penyebaran informasi dan penyuluhan akan lebih condong kepada pengobatan. Ini tidak akan banyak berarti dalam menanggulangi epidemi PMS dan HIV. Malah, jika pemakaian jarum suntik dilakukan berulang-ulang pada pekerja seks justru akan menyebarkan PMS dan HIV di kalangan pekerja seks di lokalisasi tersebut.
Lagi pula ada pekerja seks yang mencari obat sendiri sehingga gejala PMS yang dideritanya hilang, tetapi penyakitnya tetap ada sehingga tetap potensial ditularkan kepada pelanggannya. Kondisinya kian buruk karena HIV sama sekali tidak mempunyai gejala sebelum tahap akhir hingga sepuluh tahun sesudahnya sehingga orang-orang yang terinfeksi HIV tidak akan menyadari dirinya sudah tertular HIV tetapi dia sudah dapat menularkan virus yang diidapnya. Jika ini yang terjadi tentulah epidemi HIV akan menjadi mimpi buruk bagi bangsa ini.
Jadi, akan lebih baik kalau pendirian klinik diikuti dengan penyuluhan dan tes surveilans yang rutin sehingga diperoleh gambaran prevalensi PMS dan HIV. Angka prevalensi inilah yang dapat dijadikan patokan untuk lebih menggiatkan penerapan seks aman. Artinya, jika prevalensi PMS dan HIV tinggi tentu kemungkinan tertular pun tinggi pula. ***
[Sumber: Syaiful W. Harahap, Selisik Media, Newsletter HindarAIDS No. 58, 4 Desember 2000]
