Pasca Penutupan “Dolly”, Kasus HIV/AIDS (Akan) Banyak Terdeteksi pada Pegawai, Aparat dan Pengusaha

Koq bisa?

Itulah realitas sosial, khususnya di Surabaya, karena biaya untuk melacur yang sangat besar. Polda Jatim, misalnya, menangkap tiga germo (KBBI: induk semang bagi perempuan pelacur; muncikari) yang mempekerjakan cewek-cewek panggilan yang tinggal di apartemen mewah dengan tarif Rp 5 juta.

Tiga germo yang ditangkap polisi itu adalah pria yang tinggal di Surabaya, mereka adalah Gery, 29 tahun, asal NTT, Indro dan Halim keduanya asal Jakarta (tribunNews.com, 18/7-2014).

Cewek-cewek panggilan yang datang dengan menyetir sendiri mobil mewah mereka hanya mau “berlaga” di hotel bintang lima. Nah, itu artinya sekali “tembak” membutuhkan uang minimal Rp 7,5 juta.

Nah, siapa yang punya uang sebesar itu? Tentu saja hanya pegawai, aparat dan pengusaha dengan penghasilan besar dan mempunyai sumber dana yang tidak terbatas hanya pada gaji atau upah bulanan.

Selain yang punya uang, yang bisa “mencicipi” cewek-cewek kelas atas itu adalah mereka yang dapat “durian runtuh” yaitu pegawai, aparat dan pengusaha sebagai imbalan atau pelicin untuk menggolkan sesuatu sebagai cewek gratifikasi seks.

Sedangkan kalangan menengah ke bawah tidak mempunyai “peraduan” yang terjangkau lagi karena tempat pelacuran dengan tarif Rp 50.000 - Rp 250.000 sudah tidak ada lagi setelah “Dolly” dan tempat pelacuran lain ditutup oleh Pemkot Surabaya.

Kalangan berkantong tipis akan bergerilya mencari pelacur yang sesuai dengan koceknya di berbagai tempat. Dan, itu tidak sulit karena ada saja tempat yang menyediakan pelacur kelas bawah dengan perantaraan tukang becak, tukang ojek, sopir taksi, karyawan penginapan dan losme, dll.

Cewek-cewek panggilan tsb. adalah perempuan yang perilakunya berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV/AIDS karena mereka melayani laki-laki yang berganti-ganti untuk melakukan hubungan seksual dengan kondisi laki-laki tsb. tidak memakai kondom.

Dalam kondisi lain cewek-cewek panggilan itu menjadi cewek gratifikasi seks yang diumpankan kepada pegawai, aparat dan pengusaha. Jika ini terjadi maka laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan cewek gratifikasi seks berisiko tinggi tertular HIV jika tidak memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual.

Dalam bahasa lain cewek-cewek panggilan dan cewek-cewek gratifikasi seks adalah pekerja seks komersial (PSK) tidak langsung yaitu PSK yang melakukan praktek pelacuran yang tidak kasatmata. Mereka adalah pelacur yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang karena mereka “main” di hotel berbintang, bahkan ada yang hanya mau di hotel bintang lima.

Celakanya, tidak ada sosialisasi pemakaian kondom pada laki-laki ketika melakukan hubungan seksual dengan cewek panggilan dan cewek gratifikasi seks. Mereka tidak bisa diintervensi karena tidak tinggal di tempat setelah melayani laki-laki “berlayar”. Mereka hanya datang setelah ada “deal” melalui germo, lalu keluar kamar hotel setelah laki-laki “berlabuh” di peraduan.

Begitu juga dengan pelacuran yang tidak dilokalisir akan menjadi ‘sentral’ penyebaran HIV yaitu dari laki-laki ke PSK dan dari PSK ke laki-laki karena intervensi sosialisasi kondom pun tidak bisa dilakukan terhadap pelacur yang tidak dilokalisir.

Kasus kumulatif HIV/AIDS di Kota Surabaya sampai Mei bulan 2014 dilaporkan 1.035 yang terdiri atas 672 HIV dan 363 AIDS (news.detik.com, 17/7-2014). Angka ini tentulah tidak bisa dianggap sepele karena angka ini pun bukan jumlah penduduk yang mengidap HIV/AIDS karena banyak penduduk Kota Surabaya yang tidak terdeteksi mengidap HIV/AIDS yang dikenal sebagai dark number.

Maka, biar pun “Dolly” dkk. ditutup penyebaran HIV/AIDS di Kota Surubaya akan terus terjadi, al. dengan mata rantai penduduk yang mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi, serta laki-laki yang ngeseks tanpa kondom dengan cewek-cewek panggilan kelas atas dan dengan cewek gratifikasi seks.

Dengan kondisi di atas, itu artinya Pemkot Surabaya tinggal menunggu waktu saja untuk “panen AIDS”. *** [Syaiful W. Harahap - AIDS Watch Indonesia] ***