Ironis, Tidak Ada Program Konkret Penanggulangan HIV/AIDS di Aceh

Tanggapan Berita (4/6-2013) – “ …. angka penderita AIDS (di Prov Aceh-pen.) sangat mengkhawatirkan, mengingat pada tahun 2004 lalu penderita AIDS hanya berjumlah 1 orang saja.” Ini pernyataan Dewi Fahrina, Pengelola Keuangan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Prov Aceh dalam berita ”Jumlah Penderita AIDS di Aceh Mengkhawatirkan” di The Globe Journal (3/6-2013).

Data kasus HIV/AIDS sebelum tsunami selalu dijadikan banyak kalangan sebagai patokan untuk menggambarkan penyebaran HIV/AIDS di Aceh.

Tapi, Dewi, misalnya, mengabaikan fakta yaitu sebelum tahun 2004 karena ada konflik di Aceh maka penanggulangan HIV/AIDS, seperti survailans tes HIV dan penjangkauan, tidak ada. Dalam sebuah seminar di Banda Aceh (”Informasi HIV dan AIDS sebagai Bahan Berita dalam Penanggulangan Epidemi HIV di Aceh”, diselenggarakan oleh Medan Aceh Partnership/MAP, 9 November 2009) ada data yang dimunculkan oleh Dinkes Aceh bahwa sampai tahun 2004 survailans tes HIV hanya sekali dilakukan (Lihat Gambar).

Selain itu institusi, seperti LSM, yang melakukan penyuluhan, penjangkauan dan dukungan pun tidak ada. Fasilitas dan sarana tes HIV pun tidak ada.

Kegiatan terkait HIV/AIDS baru gencar dilakukan setelah tsunami (Desember 2004) ketika institusi nasional dan internasional bergegas membantu pemulihan Aceh.

Maka tidaklah mengherankan kalau kemudian terdeteksi 187 kasus HIV/AIDS. Kasus ini hanya yang terdeteksi di Aceh, terutama di Banda Aceh. Sedangkan kasus HIV/AIDS pada penduduk Aceh yang terdeteksi di luar Aceh, seperti di Medan (Sumut) tidak terdata di Aceh.

Beberapa Odha (Orang dengan HIV/AIDS) penduduk Aceh memilih tes HIV dan mengambil obat antiretroviral (ARV) di salah satu rumah sakit umum di Medan. Mereka menghindarkan stigma (cap buruk) dan diskrimnasi jika identitas mereka diketahui di Aceh.

Dari 187 kasus HIV/AIDS di Aceh 12 di antaranya adalah anak-anak. Ini menggambarkan kondisi ril penyebaran HIV/AIDS di masyarakat.

Dengan 12 anak-anak pengidap HIV/AIDS itu berarti ada 12 ibu rumah tangga yang mengidap HIV/AIDS dan ada lagi 12 suami yang juga pengidap HIV/AIDS.

Jika 12 suami itu mempunyai istri lebih dari 1, maka jumlah perempuan yang berisiko tertular HIV pun kian banyak. Pada gilirannya jumlah anak-anak yang lahir dengan HIV/AIDS pun akan bertambah pula.

Kondisi di atas terjadi karena tidak ada program yang konkret di Aceh untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki yang perilaku seksnya berisiko tertular HIV, yaitu melalui hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti atau dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) di Aceh atau di luar Aceh.

Selain itu tidak ada pula program yang sistematis untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil. Maka, penularan HIV dari perempuan hamil ke bayi yang dikandungnya pun tidak bisa ditanggulangi.

Ini pernyataan Dewi: “Ditambah lagi ini baru jumlah yang terdata, sementara penderita AIDS itu seperti fenomena gunung es yang hanya diketahui sedikit dari jumlah keseluruhan.”

Pertanyaan untuk Dewi: Apa yang Anda lakukan untuk mendeteksi HIV/AIDS di masyarakat yang tidak terdeteksi dalam fenomena gunung es?

Tentu saja tidak ada.

Maka, tidaklah mengherankan kalau kasus baru HIV/AIDS akan terus terdeteksi karena insiden infeksi HIV baru pada laki-laki yang perilakunya berisiko terus terjadi. Laki-laki yang tertular HIV, di Aceh atau di luar Aceh, menjadi mata rantai penyebaran HIV di Aceh, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Disebutkan oleh Dewi kasus HIV/AIDS sudah tersebar di semua kabupaten dan kota di Aceh, tapi “Ironisnya, baru ada 6 kabupaten saja yang telah mengalokasikan dana untuk menangani kasus ini.”

Yang ironis bukan tidak ada alokasi dana, tapi tidak ada program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual berisiko.

Jika Pemprov Aceh, dalam hal ini Dinkes Aceh dan KPAP Aceh, tidak menjalankan program penanggulangan yang konkret, maka selama itu pula penyebaran HIV/AIDS akan terus terjadi yang kelak bermura pada ‘ledakan AIDS’.***

- AIDS Watch Indonesia/Syaiful W. Harahap

[Sumber: http://www.aidsindonesia.com/2013/06/ironis-tidak-ada-program-konkret.html]