“Para IRT (ibu rumah tangga-pen.) diminta melakukan pemeriksaan di klinik VCT (tes HIV sukarela dengan konseling-pen.) guna mendeteksi secara dini apakah menderita HIV/Aids atau tidak.” (Istri Tertular HIV/Aids Usai Suami 'Jajan', bangkapos.com, 12/7-2012).
Anjuran tsb. ditujukan kepada ibu-ibu rumah tangga di Kab Bangka, Prov Bangka Belitung.
Anjuran itu merupakan langkah di hilir. Artinya, Pemkab Bangka menunggu ibu-ibu rumah tangga tertular HIV dahulu baru ditangani di klinik VCT. Ini juga merupakan pembiaran yaitu tidak ada intervensi untuk mencegah penularan HIV dari suami ke istrinya.
Yang diperlukan adalah intervensi yang konkret agar tidak ada lagi suami yang menularkan HIV kepada istrinya. Sayang, Pemkab Bangka tidak mempunyai program yang konkret untuk melindungi ibu-ibu rumah tangga agar tidak tertular HIV dari suaminya.
Yang terjadi malah menjadikan ibu rumah tangga sebagai pelengkap penderita. Coba simak pernyataan ini: “Para ibu rumah tangga harus lebih waspada terhadap bahaya HIV/Aids karena saat ini kebanyakan penderita HIV/Aids dari kalangan ibu rumah tangga. Bisa saja penularan HIV/Aids dari para suami yang 'jajan' dengan pekerja seks komersial atau perempuan yang tertular HIV/Aids.”
Menurut dr Fauzan, Klinik VCT RSUD Sungailiat, ada enam pengidap HIV/AIDS yang ditangani. Sayang, tidak dijelaskan apakah yang enam orang itu perempuan atau laki-laki.
Mengapa bukan laki-laki (baca: suami) yang diingatkan agar tidak menularkanHIV kepada istrinya?
Ya, karena pemahaman kepercayaan, adat-istiadat, budaya dan gender yang tidak komprehensif membuat posisi perempuan sebagai sub-ordinat laki-laki.
Sosialisasi terhadap laki-laki adalah menganjurkan suami yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti atau dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) serta waria tanpa kondom agar memakai kondom jika sanggama dengan istrinya.
Atau sebaliknya, memakai kondom jika melakukan hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, dengan perempuan yang berganti-ganti atau dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, seperti pekerja seks komersial (PSK) serta waria agar tidak tertular HIV, maka tidak perlu memakai kondom jika sanggama dengan istri.
Selama penanganan hanya pada ibu-ibu rumah tangga, maka selama itu pula para suami akan menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat secara horizontal, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Maka, Pemkab Bangka perlu membuat program berupa intervensi yang konkret untuk memaksa agar laki-laki memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK.
Persoalan yang ada di Kab Bangka adalah tidak ada lokalisasi pelacuran sehingga tidak bisa dilakukan intervensi.
Yang membuat penyebaran HIV/AIDS menjadi persoalan besar, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom, adalah Pemkab Bangka mengatakan bahwa di daerahnya tidak ada pelacuran hanya karena tidak ada lokalisasi pelacuran.
Tapi, apakah Pemkab Bangka bisa menjamin di wilayah Pemkab Bangka tidak ada praktek pelacuran?
Kalau jawabannya BISA, maka tidak ada persoalan penyebaran HIV dengan faktor risiko hubungan seksual.
Tapi, kalau jawabannya TIDAK BISA, maka ada persoalan besar di Kab Bangka yaitu penyebaran HIV/AIDS melalui hubungan seksual dengan mata rantai laki-laki. ***[Syaiful W. Harahap]***