“Wakil Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi menegaskan saat ini pihaknya tengah gencar memperkuat program warga peduli AIDS (WPA). Dengan kelompok warga ini maka akan memudahkan untuk mendeteksi penyebaran virus.” Ini pernyataan dalam berita “4 Ibu Rumah Tangga Positif HIV/AIDS, 1 Orang Hamil” di sindonews.com, 11/8-2014.
Tidak jelas apa yang dimaksud dengan “memudahkan untuk mendeteksi penyebaran virus” dalam pernyataan wakil wali kota itu.
Pertama, penyebaran virus (HIV) tidak kasat mata. Penularan HIV/AIDS hanya melalui cara-cara yang khas yang tidak bisa dilihat secara langsung dan tidak terjadi melalui air, udara dan pergaulan sosial.
Kedua, orang-orang yang mengidap HIV/AIDS tidak bisa dikenali dari fisiknya, sehingga tidak bisa diketahui siapa yang menularkan HIV/AIDS.
Ketiga, orang-orang yang tertular HIV/AIDS pun tidak bisa dikenali dari fisiknya, terutama sebelum masuk masa AIDS (antara 5-15 tahun).
Pertanyaan untuk Pak Wakil Wali Kota: Bagaimana cara WPA mengenali orang-orang yang menyebarkan HIV/AIDS?
Lagi pula kalau pun WPA mencari-cari warga yang mengidap HIV/AIDS, itu artinya sudah terjadi penyebaran HIV.
Kasus kumulatif HIV/AIDS di Kota Sukambumi sejak tahun 2002 sampai bulan Agustus 2014 tercatat 784. Kasus terakhir terdeteksi pada empat ibu rumah tangga, salah satu di antaranya sedang hamil.
Kasus HIV/AIDS pada ibu-ibu rumah tangga itu membuktikan bahwa suami mereka melakukan perilaku berisiko, al. melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan pekerja seks komersial (PSK).
Yang perlu dilakukan Pemkot Sukabumi bukan menggerakkan WPA “untuk mengetahui tingkat penyebaran virus”, tapi melakukan program yang konkret berupa intervensi terhadap laki-laki dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan PSK.
Program tsb. adalah memaksa laki-laki memakai kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK. Program ini hanya bisa dijalankan dengan efektif jika pelacuran dilokalisir. Sedangkan di Kota Sukabumi pelacuran terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu sehingga tidak bisa diintervensi.
Dalam gambar bisa dilihat bahwa intervensi hanya bisa dilakukan terhadap laki-laki pada hubungan seksual dengan PSK langsung yaitu PSK yang ada dilokalisasi. Sedangkan PSK langsung di luar lokalisasi dan PSK tidak langsung (seperti cewek kafe, cewek diskotek, cewek pub, ABG, cewek gratifikasi seks, dll.) tidak bisa dijalankan intervensi.
Intervensi lain adalah sosialiasi agar suami-suami yang melacur tanpa kondom memakai kondom ketika sanggama dengan istrinya.
Langkah terkakhir adalah intervensi terhadap ibu-ibu hamil berupa program pencegahan penularan HIV dari-ibu-ke-bayi yang dikandungnya.
Tapi, program ini hanya pasif karena tidak ada program yang bisa mendeteksi ibu-ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS secara sistematis.
Jika Pemkot Sukabumi tidak melakukan intervensi terhadap laki-laki yang melacur, maka selama itu pula insiden infeksi HIV baru terus terjadi sehinga penyebaran HIV/AIDS pun terus pula terjadi di masyarakat.
Penyebaran HIV/AIDS di Kota Sukabumi kian runyam karena dikabarkan ada “arisan gigolo” (Lihat: “Arisan Gigolo” di Sukabumi, Jawa Barat: Mendorong Penyebaran HIV/AIDS di Masyarakat).
Penyebaran HIV/AIDS akan berimbas pada ibu-ibu rumah tangga dan bayi yang kelak sampai pada muara yaitu “ledakan AIDS”. *** [Syaiful W. Harahap - AIDS Watch Indonesia] ***
