Agaknya, cara berpikir di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai ke KPUD di tingkat provinsi, kabupaten dan kota berkutat pada terminologi ‘politik’ terkait dengan pekerjaan kepala daerah sehari-hari. Ini tampak jelas dari materi debat paslon gubernur, bupati dan walikota yang ikut Pilkada 2017.
Misalnya, tidak ada materi terkait dengan kesehatan. Padahal, setiap tahun pemerintah menyuntikkan dana tujuh triliun rupiah kepada BPJS Kesehatan. Itu artinya tingkat kesakitan banyak orang di Indonesia sudah pada tahap rawat inap dan tindakan medis berupa operasi. Celakanya, penyakit yang paling banyak adalah penyakit non-infeksi yaitu penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, darah tinggi, stroke, diabetes, dll. Penyakit-penyakit tsb. bisa dicegah sejak awal dengan berbagai langkah yang rasional.
Penyakit lain yang juga jadi ancaman kesehatan masyarakat Indonesia adalah penyakit menular TBC, ‘penyakit kelamin’ (disebut IMS yaitu infeksi menular seksual al. kencing nanah/GO, raja singa/sifilis, virus hepatitis B, klamidia, dll.) dan HIV/AIDS.
Fenomena Gunung Es
Penyakit tidak menular dan penyakit menular memerlukan langkah-langkah konkret dalam penanggulangannya. Tapi, dalam debat-debat tsb. sama sekali tidak ada materi kesehatan. Rupanya, KPU dan jajarannya tidak melihat kesehatan sebagai (bagian) dari politik.
Di Jakarta, misalnya, KPUD Jakarta tidak melihat masalah berat yang dihadapi masyarakat yaitu kesehatan. Penderita kanker harus antri lama agar bisa dapat tempat tidur untuk perawatan di rumah sakit. Untuk mengatasi antrian tsb. Pemprov DKI Jakarta membeli RS Sumber Waras untuk dijadikan RS Kanker, tapi pembelian rumah sakit itu dipolitisasi sebagai peluru menyerang Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Penyakit lain, juga di daerah lain, adalah TB. Banyak kasus keluarga ‘menyembunyikan’ anggota keluarganya jika terdeteksi mengidap TB karena berbagai alasan yang tidak masuk akal. Misalnya, malu. Ini terjadi karena selama ini TB identik dengan kemiskinan, padahal seseorang bisa tertular TB di mal, angkutan umum, bahkan kapal terbang.
Penyakit lain yang (akan) jadi masalah besar adalah HIV/AIDS. Laporan Ditjen P2P, Kemenkes RI, tanggal 20/11-2016 menyebutkan kasus kumulatif HIV/AIDS di Indonesia sebanyak 302.004 yang terdiri atas 219.036 HIV dan 82.968 AIDS dengan 10.132 kematian.Dalam laporan DKI Jakarta ada pada peringkat pertama dengan jumlah kasus 51.928 yang terdiri atas 43.738 HIV dan 8.190 AIDS dengan 1.826 kematian.
Rupanya, bagi KPU dan jajarannya angka 300.000-an tidak masalah karena jumlah penduduk 250 juta. Tapi, KPU salah besar karena angka tsb. hanya yang terdeteksi, sedangkan jumlah kasus atau warga yang mengidap HIV/AIDS di masyarakat jauh lebih banyak. Ini karena penyebaran HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es yaitu kasus yang terdeteksi (302.004) digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.
Jika penyebaran HIV/AIDS tidak ditanggulangi dengan cara-cara yang konkret, maka pengidap HIV/AIDS akan jadi beban negara yaitu biaya pembelian obat antiretroviral (ARV) sekarang dengan harga Rp 360.000/bulan yang diminum seumur hidup. Jika pengidap HIV/AIDS dengan CD4 di bawah 350 tidak minum obat ARV, maka negara akan kehilangan produktivitas kerja karena pengidap HIV/AIDS tidak bisa bekerja selayaknya seorang tenaga kerja. Sekarang obat ARV gratis karena ada ‘sedekah’ dari donor asing. Tapi, itu hanya sampai tahun ini sehingga tahun depan uang untuk membeli obat ARV akan menyedot APBD dan APBN.
Salah satu ‘pintu masuk’ penyebaran ‘penyakit kelamin’ dan HIV/AIDS adalah melalui laki-laki dewasa yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah: (a) dengan perempuan yang berganti-ganti, dan (b) dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, yaitu pekerja seks komersial (PSK).
