APBD Kota Makassar: Untuk Klub Sepak Bola atau Penanggulangan AIDS

Ketika epidemi HIV sudah menjadi bagian dari kesehatan masyarakat, tapi banyak daerah yang justru memakai dana APBD untuk membiayai klub sepak bola yang hanya ‘jago kandang’ di lingkungan Asean. Pidato pengukuhan guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menunjukkan seorang Odha (Orang dengan HIV/AIDS) memerlukan dana Rp 1 juta/hari. Jika dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Makassar tetap digerogoti klub sepak bola tentulah Odha di ‘Kota Anging Mamiri’ itu akan merana dan penyebaran HIV akan terus terjadi.

Dekan FKM Unhas. Prof Dr dr Alimin Maidin, dalam pengukuhannya sebagai guru besar mengatakan:"Bagi penderita HIV tersebut (maksudnya yang sudah menderita penyakit infeksi oportunistik-pen,), biaya yang harus dikeluarkan untuk obat-obatan dalam sehari perawatan bisa mencabi dana kurang lebih Rp 1 juta.”

Dengan judul pidato pengukuhan “Kerugian Ekonomi Akibat HIV-AIDS dan Rokok” Prof Alimin mengatakan bahwa biaya itu belum termasuk biaya lain yang bisa menghabiskan dana sekitar Rp 30 juta (Penderita HIV AIDS Habiskan Rp 1 Juta per Hari, tribunnews.com, 2/3-2011).

Dengan kasus 2.711 di Makassar, maka setiap hari dibutuhkan dana Rp 2,7 miliar. Ini baru biaya pengobatan langsug,belum dihitung biaya tidak langsung, seperti perawatan, biaya rumah sakit, program penanggulangan, dll.

Sekarang Pemkot Makassar bisa bernapas lega karena untuk pembelian obat antiretroviral (ARV) dan dana penanggulangan dibiayai oleh donor asing (dari luar negeri). Pemberian obat ARV ini erat kaitannya dengan salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran HIV karena menurunkan risiko seorang Odha (Orang dengan HIV/AIDS) yang meminum obat ARV menularkan HIV kepada oranglain, khususnya melalui hubungan seksual di dalam atau di luar nikah.

Itulah sebabnya banyak negara di dunia yang mendanai pembelian obat ARV sehingga Odha mendapat obat ARV secara gratis. Jika kelak Pemkot Makassar memilih mendanai sepak bola daripada membeli ARV maka risiko penyebaran HIV akan menuai bencana besar berupa ‘ledakan AIDS’ karena penyebaran HIV secara horizontal di masyarakat terus terjadi tanpa disadari.

Kerugian yang ditimbulkan epidemi HIV kian besar. Bahkan, klub sepak bola pun kelak tidak akan mendapat bibit yang baik karena risiko penularan HIV terhadap anak-anak kian besar. Ini dapat dilihat dari jumlah ibu-ibu rumah tangga yang terdeteksi HIV di Makassar. Jika tidak ditangani dengan pemberian obat ARV, maka ada risiko besar penularan HIV kepada anak yang dikandungnya. Kalau banyak anak-anak yang tertular HIV tentulah bibit pemain sepak bola pun akan sedikit.

Dikabarkan setiap tahun PSM menerima dana Rp 10 miliar dari APBD Kota Makassar. Untunglah DPRD Kota Makassar mengkaji ulang pengucuran dana ke PSM (TEMPO Interaktif, 14/10-2010). Klub kebanggaana warga Makassar dengan julukan ‘juku eja’ itu dikabarkan hengkang dari LSI (PSSI) ke Liga Primer Indonesia.

Klub-klub yang bernaung di bawah LSI hanya mengandalkan dana dengan ‘menetek’ ke APBD, sedangkan klub di LPI (Liga Primer Indonesia) mendapat dana dari konsorsium sehingga tidak lagi menggerogoti APBD (Lihat: http://olahraga.kompasiana.com/bola/2011/02/21/dicari-ketua-umum-pssi-yang-tidak-akan-memakai-dana-apbd/).

Kini, kita tinggal menunggu ketukan palu Ketua DPRD Kota Makassar: memberikan dana APBD untuk klub sepak bola atau mengucurkan dana untuk penanggulangan AIDS. ***