“ …. semakin mudah dan beragamnya penularan penyakit HIV/AIDS maka perlu upaya pencegahan yang lebih baik dan terfokus. Faktor lainnya adalah karena faktor migrasi penduduk yang cepat.” Ini pernyataan Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), Kaltim, H Hairil Anwar, dalam berita “Tahun Lalu Heteroseksual Terbanyak Idap HIV/AIDS” (www.kaltimpost.co.id, 16/7-2012).
Pernyataan Hairil di atas merupakan salah satu bentuk penyangkalan dan pemahaman yang tidak akurat terhadap HIV/AIDS sebagai fakta medis.
Sampai Maret 2012 kasus kumulatif HIV/AIDS di Kukar tercatat 102 yang merupakan bagian dari 2.288 kasus kumulatif HIV/AIDS di Prov Kaltim (beritasatu.com, 10/3-2012).
HIV sebagai virus tidak mudah menular. Dalam jumlah yang dapat ditularkan HIV hanya terdapat dalam darah, air mani (dalam sperma tidak HIV), cairan vagina, dan air susu ibu (ASI).
Maka, HIV menular melalui empat jenis cairan di atas dengan catatan yang mengandung HIV jika masuk ke dalam tubuh.
Penularan melalui darah yang mengandung HIVmelalui transfusi darah, jarum suntik dan alat-alat kesehatan yang bisa menyimpan darah, cangkok organ tubuh dan terpapar pada permukaan kulit yang ada luka-lukanya.
Penularan melalui air mani dan cairan vagina yang mengandung HIV bisa terjadi pada saat terjadi hubungan seksual penetrasi (penis masuk ke dalam vagina atau anus serta seks oral) tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Penularan melalui ASI yang mengandung HIV bisa terjadi melalui proses menyusui dengan perempuan yang mengidap HIV/AIDS.
Sedangkan migrasi yaitu perpindahan penduduk dari Kukar ke luar daerah atau dari daerah lain ke Kukar tidak ada kaitannya secara langsung dengan penyebaran HIV. Penyebaran HIV terkait dengan perilaku seksual orang per orang.
Penyebaran HIV di wilayah Kukar bisa cepat kalau banyak penduduk, terutama laki-laki dewasa, yang sering melacur tanpa kondom di Kukar atau di luar Kukar.
Dikabarkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kukar terus melakukan sosialisasi guna mencegah penyebaran penyakit mematikan tersebut. Salah satunya, dengan menyosialisasikan strategi dan rencana aksi daerah dalam penaggulangan HIV/AIDS.
Pernyataan ‘penyakit mematikan’ (maksudnya HIV/AIDS) tidak akurat karena balum ada laporan kematian karena HIV atau AIDS. Kematian pada Odha (Orang dengan HIV/AIDS) terjadi di masa AIDS (secara statistik antara 5 – 15 tahun) karena penyakit-penyakit yang disebut infeksi oportunistik, seperti diare dan TBC.
Pertanyaan untuk KPA Kukar: Apa langkah konkret Anda untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS?
Tentu saja jawabannya tidak ada! Ini terjadi di semua daerah di Indonesia. Tidak ada program penanggulangan yang konkret. Semua penanggulangan yang dipublikasikan hanya besifat normatif dengan berpijak pada moral. Padahal, HIV/AIDS adalah fakta medis sehingga cara-cara penularan dan pencegahannya bisa dilakukan dengan cara-cara yang realistis.
Disebutkan lagi oleh Hairil: “Kutai Kartanegara sendiri merupakan daerah tujuan wisata dan penghasil sumber daya alam (SDA) tentu saja merupakan wilayah yang banyak didatangi oleh para pencari pekerja baik lokal maupun dari luar wilayah.”
Persoalan bukan pada para pendatang, seperti tenaga kerja dan pekerja seks komersial (PSK), tapi ada pada penduduk Kukar, terutama sebagian laki-laki dewasa yang menjadi pelanggan PSK.
Selama tidak ada laki-laki dewasa yang melacur tanpa kondom dengan PSK, maka selama itu pula penyebaran HIV/AIDS di Kukar dengan faktor risiko hubungan seksual termasuk rendah. Penyebaran HIV/AIDS kemungkinan terjadi melalui jarum suntik pada pengguna narkoba (narkotik dan bahah-bahan berbahaya).
Pertanyaan lain adalah: Apakah di Kab Kukar ada (praktek) pelacuran?
Kalau jawabannya tidak ada, maka lagi-lagi penyebaran HIV/AIDS dengan faktor risiko hubungan seksual sangat kecil kemungkinannya terjadi di Kukar.
Tapi, kalau jawabannya ada, maka Pemkab Kukar menghadapi masalah besar karena ada penyebaran HIV dengan faktor risiko hubungan seksual yang melibatkan sebagian laki-laki dewasa penduduk lokal.
Disebutkan: “ …. Dinas Sosial (Dissos) untuk membuat langkah strategis apabila ditemukan kasus HIV positif di lokalisasi PSK dan rumah sakit yang memiliki kemampuan cukup untuk perawatan awal pasien.”
Yang dilakukan Dissos itu adalah langkah di hilir. Artinya, Pemkab Kukar membiarkan penduduk tertular HIV dahulu baru ditangani.
Terkait dengan penemuan kasus HIV/AIDS pada PSK di lokalisasi pelacuran ada dua kemungkinan, yaitu:
Pertama, PSK itu justru ditulari HIV/AIDS oleh laki-laki penduduk lokal atau pendatang.
Kedua, PSK itu sudah mengidap HIV/AIDS ketika tiba di Kukar.
Dua kemungkinan itu merupakan persoalan besar bagi Pemkab Kukar karena laki-laki yang menularkan HIV kepada PSK dan laki-laki yang tertular HIV dari PSK akan menjadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat tanpa mereka sadari.
Maka, yang perlu dilakukan Pemkab Kukar adalah merancang program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki yang melacur dengan PSK.
Tanpa ada program yang konkret, maka penyebaran HIV/AIDS di Kukar akan terus terjadi. Muaranya kelak adalah ‘ledakan AIDS’. ***[Syaiful W. Harahap]***