Mohon tunggu...
Syaiful W. HARAHAP
Syaiful W. HARAHAP Mohon Tunggu... Blogger - Peminat masalah sosial kemasyarakatan dan pemerhati berita HIV/AIDS

Aktivis LSM (media watch), peminat masalah sosial kemasyarakatan, dan pemerhati (berita) HIV/AIDS

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Tidak Semua Instansi dan Institusi Harus Pindah ke IKN

15 Juli 2024   08:42 Diperbarui: 15 Juli 2024   08:43 228
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Malaysia yang sejak rezim Orde Lama (Orla) sering jadi bulan-bulanan, tapi seiring dengan kemajuan zaman kini mereka jauh lebih arif dan bijaksana. Misalnya, penguasa (Kerajaan) Malaysia hanya memindahkah pusat pemerintahan ke Putrajaya, sekitar 31,1 km dari Ibu Kota Kuala Lumpur (KL), bukan ibu kota negaranya.

Itu artinya warga Malaysia dari luar, tamu-tamu negara dan wisatawan tetap bermalam di KL jika hendak berkunjung ke Putrajaya.

Bandingkan dengan Indonesia yang justru memindahkan Ibu Kota Negara, Jakarta, ke ujung utara Pulau Kalimantan yang hanya bisa dijangkau dengan angkutan udara dan laut dari penjuru Tanah Air di luar Kalimantan.

Nama ibu kota itu pun disebut Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ngantung. Dalam KBBI disebut nusantara adalah sebutan (nama) bagi seluruh wilayah Kepulauan Indonesia (baca: Indonesia).

Nah, apa sebenarnya (nama) Ibu Kota (Negara) Indonesia setelah dipindahkan ke IKN?

Di awal kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia (2014), Joko Widodo (Jokowi) selalu menyinggung 'Jawa Sentris' sehingga tersirat ada upaya untuk keluar agar pembangunan merata di seluruh Nusantara [KBBI: sebutan (nama) bagi seluruh wilayah Kepulauan Indonesia].

Pembangunan fisik berupa infrastruktur, seperti jalan tol dan bendungan, di luar Pulau Jawa memang terus digenjot.

Tapi, karena di daerah tidak ada pemicu pertumbuhan membuat roda perekonomian nasional tetap saja bercokol di Jakarta (baca: Pulau Jawa).

Baca juga: Bukan Memindahkan Ibu Kota Negara Tapi Menyebarkan Kegiatan Pemerintahan dan Ekonomi serta Industri

Pembangungan jalan tol sama sekali tidak direspon di daerah dengan membangun jalan penghubung yang melancarkan arus kendaraan dan barang. Selain itu di beberapa daerah, seperti sebagian Pulau Sumatera dan Kalimanan, justru yang diperlukan adalah angkutan air karena aliran sungai besar dan panjang membelah daratan pulau.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun