Beberapa hari belakangan ini berita di media massa dan media online diramaikan dengan protes mahasiswa ITB (Institut Teknologi Bandung) terkait dengan pinjaman online, dikenal luas sebagai Pinjol, untuk keperluan dana bagi mahasiswa membayar uang kuliah.
Semerta saya teringat pernah menulis artikel di Kompasiana (2011) tentang upaya menggagas alokasi dana APBD (Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah) untuk membantu mahasiswa, terutama Maba (mahasiswa baru) yang kesulitan membayar uang daftar ulang.
Baca juga: Menggagas Pinjaman (Kredit) untuk (Calon) Mahasiswa
Ketika itu (Juli 2011) saya menemani putri saya mendaftar ulang di UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta. Ada beberapa calon mahasiswa yang saya temui kebingugan karena tidak mempunyai uang untuk daftar ulang.
Memang, disebutkan ada keringanan dengan mengajukan permohonan ke rektorat. Tapi, saya sendiri juga bingung waktu itu karena uang pendataran kurang. Ternyata uang daftar ulang harus dibayar penuh sesuai dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan isian waktu daftar seleksi.
Saya ajukan surat permohonan, tapi tidak jelas kapan jawaban akan saya terima sementara jarum jam terus berputar mendekati deadline pembayaran. Tidak ada pilihan lain selain mencari tambahan dengan 1001 macam cara.
"Bingung, Pak," ujar seorang calon mahasiswi yang belum bisa daftar ulang karena uang yang dia bawa dari kampung tidak cukup. Raut muka calon mahasiswi itu menunjukkan kesedihan sambil melirik calon mahasiswa keluar dari tempat daftar ulang dengah wajah yang berseri-seri.
Di berita siang KOMPAS.TV (31/1/2024) ada wawancara dengan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, yang merupakan alumni ITB. Kang Emil, panggilan akrabnya, hanya mengatakan pemerintah sebaiknya menyediakan dana bagi mahasiswa.
Tidak jelas pemerintah mana yang dimaksud Kang Emil. Kalau saja dana ABPD untuk provnsi, kabupaten dan kota diaudit oleh auditor independen yang netral bisa jadi ditemukan pemakaikan dana yang tidak efektif, berdasarkan berbagai aspek, sehingga dana itu bersifat mubazir. Bahkan, ada juga kasus korupsi yang menggerogoti dana APBD.
Baca juga: Dana APBD Direnggut Klub Sepak Bola PSSI
