Mohon tunggu...
Syaiful W. HARAHAP
Syaiful W. HARAHAP Mohon Tunggu... Blogger - Peminat masalah sosial kemasyarakatan dan pemerhati berita HIV/AIDS

Aktivis LSM (media watch), peminat masalah sosial kemasyarakatan, dan pemerhati (berita) HIV/AIDS

Selanjutnya

Tutup

Otomotif Artikel Utama

MRT dan LRT, Keberanian Politik Jokowi Bangun Transportasi Beradab

17 Februari 2019   21:15 Diperbarui: 20 Februari 2019   12:17 2081
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi (Sumber: economy.okezone.com)

Dengan jumlah penduduk 11 juta jiwa sampai tahun 2019 warga Jakarta dan penglaju hanya mengandalkan transportasi publik (bus kota, metromini, mikrolet dan TransJakarta), KRL (kereta rel listrik), kendaraan pribadi dan ojek. Tentu saja angkutan publik ini tidak bisa diandalkan karena akan menghadapi kemacetan dan persimpangan jalan raya dan rel kereta api (KA).

Mobilitas Warga

Dalam sebuah kesempatan di Istana Merdeka Presiden Jokowi mengatakan: "Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima setiap tahun kita kehilangan Rp 65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Rp 65 triliun per tahun." (finance.detik.com, 8/1-2019). Selain kerugian finansial ada juga kerugian waktu dan kesehatan serta memicu stres warga.

Maka, amatlah bersalasan kalau kemudian Jokowi memutuskan membangun MRT di Jakarta ketika Jokowi memegang jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Pada tahap awal jalur MRT menghubungkan Bundaran HI ke Lebak Bulus sepanjang 15.7 km dengan 13 stasiun (7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah). Pembangunan dimulai 10 Oktober 2013 dan   selesai pada Maret 2019. MRT ini akan dikembangkan yaitu Koridor Selatan -- Utara (Lebak Bulus - Kampung Bandan) sepanjang 23.8 km dan Koridor Timur -- Barat sepanjang 87 km.

Karena mobilitas warga Jakarta dan penglaju yang kian tinggi MRT tidak bisa menjangkau semua sudut kota penyangga. Maka, dengan keberanian politik Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presdien (Perpres) No 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek). 

Perpres ini kemudian disempurnakan dengan menerbitkan Perspres No 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres No 98/2015 dan disempurnakan dengan Perpres No 49 Tahun 2017. LRT dibangun oleh PT Adhi Kaiya (Persero) Tbk dan dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang LRT ini, "Warta Kota" dan Kemenhub RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama komunitas pengguna KRL dan blogger dengan tema "Pembangunan LRT Jabodebek & Sumsel untuk Siapa?" di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta Pusat (13/2).

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulfikri, kehadiran LRT akan mengubah pola transportasi masyarakat. Direncanakan LRT yang menghubungkan Cibubur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas dan Cawang-Bekasi Timur akan beroperasi mulai April 2021.

Saat ini progres pembangunan sarana fisik LRT, seperti dikatakan oleh Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Pundjung Setya Brata, sudah mencapai 58,3 persen. Yaitu Cawang-Cibubur 78,4 persen, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 46,1 persen, dan Cawang-Bekasi Timur 52,7 persen.

Masalah besar yang dihadapi adalah pembangungan depo di Bekasi Timur yang terhambat pembebasan tanah. "Tanpa depo LRT tidak bisa beroperasi," kata VP PMO Operation LRT Jabodebek Iwan Eka. Selain untuk 'parkir' rangkaian LRT depo juga diperlukan untuk perbaikan dan perawatan kereta.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Otomotif Selengkapnya
Lihat Otomotif Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun