Persoalan lain tentulah tentang pembagian 'kue' hasil pariwisata. Praktis akses utama ke danau hanya melalui Parapat dan tujuan utama Pulau Samosir. Hotel dan fasilitas pariwisata ada di Parapat dan Pulau Samosir.
Itu artinya daerah yang meraup rupiah terbanyak hanya Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Samosir. Padahal, kelesatiran danau tergantung dari tujuh kabupaten di seputar danau.
Namun, dalam berita tsb. tidak jelas hambatan apa dari sisi masyarakat yang tidak mendukung pariwisata di Danau Toba. Dalam berita hanya disebutkan begitu banyak hambatan menantang termasuk dari sisi keterlibatan masyarakat.
Bisa jadi tingkat keterlibatan masyarakat di seputar danau rendah karena pembagian 'kue' pariwisata yang mereka anggap tidak mereka nikmati. Partisipasi semua kabupaten di seputar danau digalang melalui kegiatan dalam bidang kebudayaan dengan menyediakan sarana di tempat-tempat yang jadi tujuan wisatawan.
Hal itu bisa dilakukan, misalnya, dengan menyediakan sarana pertunjukan seni di Parapat dan Samosir yang diisi oleh semua daerah sehingga partisipasi masyarakat langsung terlibat dalam pariwisata. Yang terjadi sekarang kemungkinan besar hanya pada sektor transportasi, terutama kapal motor di danau.
Sektor transpotasi di danau pun jadi bumerang ketika terjadi kecelakaan kapal, seperti KM Sinar Bangun, yang menewaskan hampir 200 penumpang hanya karena kelalaian. Pembenahan sarana transportasi danau jadi penting agar wisatawan tidak khawatir akan jadi korban (lagi). Â
[Baca juga: Danau Toba Bisa Jadi "Kuburan" Kapal]
Tingkat kunjungan wisatawan, disebut angka 1 juta, sangat tergantung pada hospitality atau keramahan warga di tempat-tempat tujuan wisata. Perlakuan yang tidak menyenangkan, seperti pelecehan seksual verbal dan nonverbal, penipuan, perampokan dan penetapan tarif jasa dan harga yang berlebihan akan merusak citra Danau Toba.
Yang ditakutkan adalah aspek moral masuk ke ranah hukum untuk mengatur pariwisata di Danau Toba sehingga wisatawan mancanegara tidak nyaman, misalnya, dilarang memakai pakaian yang minim. Tentu saja wisatawan mancanegara tidak akan berkunjung ke Danau Toba kalau harus memakai pakaian lengkap agar sopan dan tidak melawan moral.
[Baca juga: Wisata Danau Toba, Semoga Tidak (Pernah) Diatur dengan Perda Bermuatan Moral dan Jangan Lagi Tipu Wisatawan dengan Harga Tak Pasti]
Apakah di semua tempat tujuan wisata di seputar Danau Toba sudah mengharuskan penyedia jasa dan pedagang (minuman dan makanan), serta sarana lain menulis tarif dan harga secara jelas?
