Tim Siber Polda Dioptimalkan Atasi Berita Bohong. Ini judul berita di Harian "Kompas" (20/9-2018). Judul berita ini mengusik karena dari aspek jurnalistik tidak ada berita (yang) ber-(bohong) karena berita ditulis dan dipublikasikan berdasarkan etika jurnalisme yang berjalan di koridor hukum sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan perundang-undangan.
Jika memang ada media massa dan media online yang mempublikasi berita yang berbohong, maka media tsb. tidak menjalankan etika jurnalisme yang disepakati secara internasional dengan berpijak pada kode etik profesi. Seperti diketahui pekerjaan yang bisa disebut profesi hanya pengacara dan wartawan, al. karena pekerjaan ini terbuka (al. tidak tergantung pada kondisi fisik) dan mempunyai kode etik yang terbuka pula.
Maka, jika ada informasi di media yang tidak sesuai dengan fakta itu disebut "informasi bohong atau informasi palsu".
[Baca juga: Bukan "Berita Bohong" tapi "Informasi Bohong atau Palsu"]
Dalam jurnalisme berita mempunyai roh yaitu news value atau news worthy yang bisa tercapai jika berita yang ditulis sesuai dengan kaidah jurnalistik, seperti mengandung unsur-unsur layak berita yang didukung dengan kelengkapan berita dan yang lebih penting lagi ada konfirmasi kepada sumber sehingga berita berimbang (covering both side).
Nah, yang disebut-sebut hoax dan informasi bohong adalah informasi yang disebarkan oleh media tanpa ada konfirmasi. Misalnya, informasi tentang Si A yang disebut sebagai maling. Jika tidak bisa mengkonfirmasi dengan Si A, maka dalam informasi harus ada keterangan resmi dari polisi yang membenarkan Si A ditangkap dengan tuduhah pencurian.
Informasi yang disebut-sebut selama ini sebagai hoax, berita bohong dll. jelas tidak ditulis dengan kaidah jurnalistik yang baku dan tanpa konfirmasi.
Wartawan yang taat asas pada kode etik jurnalistik akan melakukan self cencorship terhadap berita yang ditulis. Ini terkait dengan tanggung jawab moral karena berita yang dipublikasi akan mempengaruhi masyarakat. Selanjutnya, berita yang ditulis wartawan akan diperiksa (edit) oleh asisten redaksi, redaksi, penanggung jawab rubrik, dst. sampai ke tingkat paling atas, al. redaktur pelaksana.
Dengan alur ini jelas media massa dan media online yang berpijak pada kode etik jurnalistik tidak akan meloloskan berita yang tidak sesuai dengan standar jurnalistik.
Dala UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan di Pasal 6 ayat c: Pers nasional melaksanakan peranannya mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Maka, adalah hal yang mustahil pers nasional menyiarkan berita bohong jika media tsb. taat asas. Selanjutnya dalam Kode Etik Jurnalistik PWI disebutkan:
Pasal 3 Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutar balikkan fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensasional.
