Amerika Serikat (AS) dengan 50 negara bagian ternyata bisa memakai kode negara bagian dengan dua huruf, sedangkan Indonesia dengan 34 provinsi tetap tidak bisa menerapkan singkatan provinsi 2 huruf dan singkatan atau kode kota dengan 3 huruf. Singkatan negara pun 2 huruf, Indonesia disingkat jadi ID.
Kode pos yang mulai diterapkan di Indonesia sejak awal tahun 1980-an tidak mengacu ke kode provinsi dan kota yang sudah distandardisasi dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) 7657:2010 yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) Indonesia tentulah jauh lebih baik daripada yang diterapkan PT Pos Indonesia. Kode pos yang diterbitkan Pos Indonesia sama sekali tidak memamai singkatan kota dan provinsi. SNI kode provinsi dan kode kota di Indonesia mengacu ke kode yang ditetapkan oleh  International Organization for Standardization (ISO) yaitu ISO 3166-2:ID.
Kode yang merupakan identitas nama provinsi dan kota distandardisasi untuk berbagai kepentingan agar tidak terjadi simapang-siur. Kode provinsi, kota dan kabupaten jadi penting untuk urusan administrasi. Sedangkan kode pos adalah identitas desa, kampung atau kelurahan di satu provinsi di Indonesia menggunakan 5 angka yang dimaksudkan agar surat-surat dan wesel pos tidak salah alamat. Kode pos diperkenalkan di Jerman tahun 1941 yang diikuti oleh Inggris tahun 1959.
Dalam satu kesempatan di tahun 1980-an, Kepala Kantor Pos Kuningan, Jawa Barat, mengeluh karena banyak surat yang sampai ke kantornya ternyata ditujukan ke kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Tapi, karena di alamat disebut Kuningan, tanpa Jakarta Selatan, surat pun dikirim ke Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Surat-surat buntu, ini istilah pos, jadi masalah karena alamat yang tidak jelas.
Tapi, dengan kode pos surat pasti akan sampai karena tiap desa, kampung dan kelurahan di Indonesia biar pun namanya sama surat tidak akan buntu atau salah alamat.
Yang sangat disayangkan kode pos di Indonesia menghilangkan nama daerah yang dikenal luas dan semua alamat di sebuah kota dan kabupaten ditetapkan dengan nama ibukota kabupaten. Ini mengabaikan faktor sosiologis sebuah daerah, bisa desa atau kecamatan yang sangat khas dan dikenal luas karena berbagai hal (Kode Pos (di) Indonesia Tidak Merakyat!).
Misalnya, daerah penghasil buah salak di Padangsidimpuan, Sumatera Utara, dikenal sebagai daerah Parsalakan. Warga menyebut nama desa atau kelurahan dengan tambahan identitas "Parsalakan" sehingga nama desa, kampung atau kelurahan yang disebut tadi segara dikenali karena ada di kawasan Parsalakan. Tapi, kode pos tidak mengakomodir 'Parsalakan', jika alamat kode pos hanya menyebut nama ibu kota kabupaten yaitu Sipirok (kode ISO belum ada karena ibu kota baru). Nama Sipirok ini amat jauh secara geografi dan sosilogis dari Parsalakan yang merupakan 'satelit' Kota Padangsidimpuan (PSP). Namun, dengan tetap menyebut identitas Parsalakan alamat akan lebih arif, misalnya: Jalan Madrasah No 1, Sibangkua, Parsalakan, Sipirok (itu kota Kabupaten Tapanuli Selatan), SU (kode pos Sibangkua).
Alamat Tidak Jelas
Begitu juga di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang merupakan daerah baru pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan ibu kotanya ditetapkan pemerintah di Panyabungan. Secara sosiologis kota ini lebih muda dari Kotanopan yaitu sebuah kecamatan di Madina yang disebut sebagai Mandailing Julu. Tapi, dalam penulisan Kode Pos nama Kotanopan dihilangkan sehingga kode pos untuk Kecamatan Kotanopan diganti dengan Panyabungan (diikuti kode pos desa atau kelurahan di Kotanopan).
Adalah hal yang janggal bagi warga Kotanopan jika harus menulis alamat yang menyebut Panyabungan. Karena kode kota yang disrandardisasi oleh ISO hanya tingkat ibu kota kabupaten, maka alamat di Kecamatan Kotanopan boleh-boleh saja pakai PYB (Panyabungan), tapi tidak menghilangkan nama Kotanopan. Contoh: Jalan Sudirman No 1, (nama desa, kampng atau kelurahan), Kotanopan, PYB, SU (diikuti dengan nomor kode pos desa atau kelurahan tsb.). Dengan cara ini warga Kotanopan tidak merasa ada 'di bawah' atau lebih muda dari Panyabungan hanya karena ibu kota kabupaten.
