Perekonomian menjadi motor penggerak roda pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa menghadapi persaingan global di kancah internasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam konteks nasional.
Negara-negara maju di dunia ditopang oleh ekonomi yang kokoh yang pada gilirannya menjadi penyumbang pendapatan negara melalui pajak. Pendapatan negara menjadi tulang punggung pembangiunan nasional yang berkelanjutan. Selain ditopang ilmuwan dan inovator kemajuan suatu negara juga erat kaitannya dengan densitas entrepreneur (pengusaha, usahawan atau wirausaha).
Pakar-pakar pun menjadikan entrepreneur sebagai indikator kemajuan sebuah negara. Sebuah negara maju dalam berbagai sektor, khususnya perekonomian, minimal ada dua persen dari seluruh rakyat yang jadi entrepreneur. Singapura mengoleksi entrepreneur sebanyak 7 persen dan Thailand 5 persen (merdeka.com, 4/8-2017).
Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata jumlah entrepreneur di Indonesia di bawah 2 persen. Itu artinya dari aspek perekonomian, dalam hal ini wirausaha, Indonesia belum masuk kategori negara maju.
Berharap agar lulusan perguruan tinggi jadi wirausaha untuk memajukan bangsa ternyata bak bertepuk sebelah tangan. Soalnya, data yang disampaikan oleh Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia, sangat mengejutkan. Dari  sekitar 5 juta mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia ternyata 83 persen memilih akan jadi karyawan atau pegawai, sedangkan yang bercita-cita jadi wirausaha hanya 4 persen. Sisanya mengatakan akan jadi politisi (merdeka.com, 4/8-2017).
Tentu saja Presiden Jokowi tidak mengada-ada karena dari berbagai kajian enunjukkan di tahun 2045 atau satu abad Indonesia merdeka, Indonesia berpotenti bangkit dari negara berpendapatan menengah ke negara maju. "Potensi kita menjadi negara maju hanya mungkin jika kita punya para inovator di bidang teknologi, sains, dan para entrepreneur di sektor swasta," kata Teten pada acara itu.
Itu artinya anak-anak muda kita diharapkan menciptakan lapangan kerja baru bukan mencari lowongan pekerjaan. Dalam bahasa 'orang awak' dari pada buruh besar lebih baik jadi majikan kecil. Maka, tidak heran kalau mereka memilih berusaha sendiri (majikan) dalam berbagai bentuk, mulai dari pedagang K-5 sampai pengusaha daripada jadi karyawan di perusahaan besar.
Presiden Jokowi merupakan sosok pengusaha yang mengalami pahit-getirnya mengurus perizinan dan jatuh-bangun. Dalam kapasitasnya sebagai presiden Jokowi pun selalu mendorong pemerintah daerah agar memudahkan perizinan. "Kalau usaha gagal, jangan buru-buru pindah. Harus tekuni. Artinya, harus memulai terus," kata Jokowi pada acara Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (Hipmi PT) se-ASEAN di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 23/5-2016 (detiknews, 23/5-2016).
Dalam kesempatan lain Presiden Jokowi berpesan agar pemerintah harus memberikan keleluasaan untuk eksperimentasi. Presiden mengingatkan, inovasi memerlukan eksperimen. Hal-hal yang baru harus dicoba. Karena itu, startu up tidak boleh atau jangan dicekik dengan regulasi-regulasi yang berlebihan (setkab.go.id, 28/9-2017).
Pemerintah sudah memberikan ruang, kini tinggal anak-anak muda yang didorong agar menyiapkan diri jadi wirausaha. Banyak sektor yang bisa dijadikan sebagai usaha. Di pihak lain pemerintahan Jokowi/JK memberikan lampu hijau untuk kemudahan perizinan dan modal kerja melalui bank.
