Bukan Memindahkan Ibu Kota Negara Tapi Menyebarkan Kegiatan Pemerintahan dan Ekonomi serta Industri

Untunglah ketika Joko Widodo (Jokowi) menjabat Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pembangunan MRT dimulai yaitu dari Bundaran HI sampai ke Lebak Bulus. Di masa Ahok jadi gubernur mulai pula pembangunan LRT dari Cibubur-Grogol. 

Pindahkan Kementerian

Dengan kondisi sekarang pusat pemerintahan dipindahkan ke Kota Bogor adalah langkah yang bijak. Pertama, di sana sudah ada sarana yaitu Istana Bogor. Kedua, transportasi ke Kota Bogor dari Jakarta dilayani dengan kereta rel listrik (KRL) yang beroperasi sepanjang hari sampai tengah malam. Dari Sta KA Bogor ke Istana Bogor ditempuh 15-30 menit dengan jalan kaki.

Ketika KA Bandara dari Bandara Soekarno-Hatta beroperasi, maka warga yang akan berurusan ke pemerintahan tinggal naik KA Bandara sambung dengan KRL ke Bogor. Tidak perlu lagi ke Jakarta dengan mobil, taksi atau bus.

Langkah lain yang juga bijaksana adalah menyebarkan kementerian ke seluruh pulau. Kementerian yang terkait dengan kehutanan pindakan ke Pulau Kalimantan. Pertanian ke Pulau Sumatera. Pertambangan ke Pulau Sulawesi atau Papua. Pariwisata ke Bali atau NTB. Dengan cara ini sudah mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota.

Pilihan lain yang juga jitu adalah merelokasi industri ke semua pulau. Industri dengan bahan baku kayu pindahkan ke Pulau Kalimantan. Berbahan baku hasil petanian relokasi ke Sumatera. Yang bahan bakunya hasil perikanan pindahkan ke Sulawesi. Mungkin relokasi berat, bisa dilakukan untuk industri baru.

Memindahkan kegiatan pemerintahan, dalam hal ini kementerian, dan industri ke luar Pulau Jawa membuka lapangan kerja (baru) dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan skala nasional. Nah, kalau hanya dipindahkan ke Kota Palangkaraya tentu yang menikmati pertumbuhan langsung hanya daerah itu saja.

Yang jadi masalah bagi industri tentulah target pemasaran. Jika ini jadi patokan pilihan adalah Pulau Jawa karena jumlah penduduk yang sangat besar yaitu 65 persen dari penduduk nasional. Dari 7 provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia 5 di antaranya ada di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Jakarta. Dua lagi adalah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Dengan peningkatkan kapasitas tol laut yang digagas oleh Presiden Jokowi tentulah tidak ada lagi masalah untuk pemasaran produk-produk industri. Maka, tidak ada lagi alasan membangun industri di Pulau Jawa karena pasar produk terbesar di Pulau Jawa.

Kalau memindahkan ibu kota hanya karena alasan lahan yang luas dan bebas bencana alam, tentu tidak akan sebanding risikonya dengan deretan masalah baru yang kelak muncul ketika ibu kota dipindahkan. *