Industri ‘dipusatkan’ di Jabodetabek khususnya dan di Pulau Jawa umumnya, yang dalam bahasa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‘Jawa Sentris’. Di era rezim Orba alokasi dana pembangunan hampir separuh di P. Jawa, terutama DKI Jakarta sehingga pembangunan infrastruktur di luar P Jawa hanya sisa-sisa anggaran setelah dikeluarkan untuk P Jawa.
Cobalah Pak Djarot keliling ke berbagai daerah. Apa yang bisa dikerjakan penduduk di sana? Tidak ada. Hasil bumi harus diangkut ke kota dengan ongkos yang mahal. Padi dikuasai tengkulak, sementara KUD tutup mata dan ikut bermain.
Dana APBD lebih banyak untuk keperluan eksekutif dan legislatif, seperti anggaran pakaian gubernur, bupati dan walikota yang mencapai ratusan juta rupiah. Ada lagi anggaran kendaraan, perjalanan, dst. Hak rakyat ‘dirampok’ dengan cara-cara yang legal melalaui APBD.
Untunglah Ahok memakai hati nurani dengan menutup kran-kran pengeluaran dana yang tidak menyentuh rakyat dengan memberikan dana untuk kesehatan (KJS) dan pendidikan (KJP) dan kegiatan lain yang langsung menyentuh masyarakat.
Lagi-lagi Wagub Djarot memberikan pembelaan diri: "Kebanyakan yang datang tidak lulus SMA, kasihan nanti daripada jadi pengangguran."
Apakah yang tidak lulus SMA otomatis dapat pekerjaan di desa?
Tidak!
Justru di kota-kota besar tenaga, maaf, kasar dibutuhkan. Agaknya, Pak Wagub ini tidak melihat orang-orang yang menggali untuk menanam kabel listrik, telepon, gas dan air PAM. Mungkin, bagi Pak Wagug mereka itu lulusan S1 sehingga bisa kerja.
Lalu, Pak Wagub, mungkin, akan berkilah: Mereka, pendatang yang tidak punya keahlian dan menganggur di Jakarta, tidak memberikan kontribusi ke Pemprov tapi menikmati fasilitas yang ada d Jakarta.
Boleh-boleh saja Pak Wagub berkata demikian. Tapi, selama ini, apakah kontribusi daerah tidak ada yang dipakai untuk pembangunan di Jakarta? Ingar di masa rezim Orba semua dana dikumpul dan dibagi-bagi. Celakanya, pembagian dana ke daerah tidak sesuai dengan kontribusi dana yang ditarik ke pusat.
Maka, Pak Wagub bukan melarang orang datang ke Jakarta, tapi menyiapkan Jakarta sebagai kota tujuan untuk berbagai keperluan yang berjalan dengan regulasi. ***
