* Ada pengamat yang berikan angin kepada kelompok radikal, penyandera dan teroris dengan memojokkan Indonesia
Sudah saatnya Pemerintah Indonesia membuat UU yang mewajibkan pemerintah dengan segala cara melindungi keselamatan WNI di luar negeri. Dengan UU ini dunia akan memahami langkah-langkah tegas pemerintah untuk menyelamatkan WNI yang menghadapi masalah apa saja di luar negeri. Soalnya, kian banyak WNI yang menghadapi masalah, terakhir penyanderaan anak buah kapal (ABK) dengan pembajakan kapal berbendera Indonesia.
Saya baru paham mengapa pemerintah Amerika Serikat (AS) mati-matian membela film Hollywood ketika akan dibatasi peredaraannya di Indonesia. Ketika itu AS mengancam akan menghentikan impor bahan tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia (awal tahun 1990-an).
Kelihatannya masalah kecil, tapi dampaknya sangat besar. Melalui serangkaian wawancara dan studi kepustakaan akhirnya laporan saya menemukan fakta bahwa pemerintah hanya punya dua pilihan: bela film Indonesia dengan risiko kuota ekspor tekstil ke AS dikurangi. Tentu saja dengan akal sehat yang dipilih adalah kelanjutan ekspor tekstil karena tenaga kerja di sektor industri tekstil jauh lebih banyak daripada di sektor perfilman.
Ternyata ada UU di AS yang mewajibkan pemerintah membela kepentingan warga negaranya di mana pun di dunia dengan cara apa pun. Maka, apapun akan dilakuan pemerintah AS untuk menyelamatkan warganya yang menghadapi masalah apa saja di luar negeri. Itulah sebabnya AS mengancam Indonesia akan mengurangi kuota ekspor tekstil kalau film Hollywood dibatasi.
Maka, sudah saatnya Pemerintah dan DPR merancang UU yang mewajibkan pemerintah menyelamatkan WNI yang menghadapi kekerasan dan penyanderaan di luar negeri. Dalam kaitan ini termasuk juga perlakuan buruk yang dihadapi tenaga kerja Indonesia (TKI), khususnya tenaga kerja wanita (TKW) yang banyak diperlakukan dengan kekerasan fisik.
Perlu juga diatur pemberitaan di media massa dan talk show di media elektronik agar lebih objektif membela Indonesia. Belakangan ini ada pengamat yang justru memberikan angin kepada kelompok radikal, penyandera dan teroris dengan memojokkan pemerintah Indonesia. Malah ada pengamat yang marah-marah ketika talk show karena pemerintah tidak bisa mengeluarkan dana untuk pengungsi Rohingya. Itu artinya dia bukan pengamat, tapi aktivis. Agaknya, nasionalisme sebagaian pakar dan pengamat serta media massa Indonesia sudah saatnya dikoreksi [Quo Vadis Nasionalisme (Sebagian Besar) Media Massa Nasional].
Bayangkan, hanya urusan film (ekonomi) pemerintah AS sudah bereaksi keras. Maka, amatlah masuk akal kalau kemudian AS berupaya membebaskan warga negaranya yang disandera Iran di Gedung Kedubes AS di Teheran, Iran, dengan kekuatan militer. Operasi pembebasan 52 warga AS di masa Presiden Jimmy Carter dengan nama sandi “Operation Desert One” itu memang gagal. Tapi, itu salah satu bentuk upaya pemerintah AS menyelamatkan warga negaranya.
Itu artinya AS menjalankan langkah politik (diplomasi), ekonomi dan militer untuk menyelamatkan warganya sesuai dengan amanat UU negaranya.
Pasukan Indonesia tidak kalah dari pasukan elite dunia. Ada lima pasukan elite milik Indonesia berkemampuan hebat yang bikin dunia terperangah (news.okezone.com, 24/2-2016). Pembebasan WNI anak buah kapal (ABK) Kapal Sinar Kudus yang disandera oleh perompak Somalia di Teluk Aden (2011) membuktikan pasukan elit kita mempu melakukan operasi nun jauh dari Indonesia. Tahun 1981 Kopassandha (Komando Pasukan Sandi Yudha - nama satuan Kopassus saat itu), membebaskan sandera di kapal terbang DC-9 Garuda “Woyla” yang dibajak oleh ‘Komando Jihad’ di Bangkok, Thailand.
Agaknya, sikap tegas RI terhadap terorisme menjadi celah bagi kalangan radikal untuk melemahkan sikap Indonesia. Yang tidak masuk akal adalah ada WNI di kelompok-kelompok radikal di banyak negara.
