“ .... para wanita PSK lebih menyadari akan bahaya tertular virus HIV. Mereka pun melakukan pencegahan dengan menggunakan kondom saat berhubungan seks.” Ini pernyataan Program Manager Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Melly Windi Lianti dalam berita “Ini Yang Membuat Ibu Rumahtangga Lebih Rentan Ketularan AIDS Ketimbang PSK” (tribunnews.com, 9/9-2014).
Melly menyampaikan pernyataan tsb. terkait dengan pendapat dia bahwa ibu rumah tangga ternyata lebih rentan terjangkit HIV dibanding pekerja seks komersial (PSK). Kasus yang terjadi pada mereka adalah karena tertular HIV dari suaminya.
Ada beberapa fakta yang terkait dengan soal tsb., tapi tidak muncul ke permukaan dan cenderung digelapkan.
Pertama, biar pun PSK menydari risiko tertular HIV tapi tidak semua PSK mempunyai posisi tawar yang kuat untuk memaksa laki-laki memakai kondom ketika berhubungan seksual.
Kedua, biar pun ada PSK yang hanya melayani laki-laki yang memakai kondom tapi mereka justru melayani pasangannya sebagai pacar, suami, dll. tanpa memakai kondom.
Ketiga, yang memakai kondom bukan PSK tapi laki-laki yang membeli seks kepada PSK tsb.
Persoalan yang sangat mendasar mengapa disebut jumlah ibu rumah tangga yang mengidap HIV/AIDS lebih banyak daripada PSK.
Seorang PSK rata-rata melayani 3 laki-laki setiap malam. Ada kemungkinan di antara laki-laki itu ada suami. Itu artinya satu malam saja ada 3 suami yang berisiko tertular HIV dan kalau mereka terular dari PSK maka mereka pun menularkan HIV ke istrinya. Bisa juga ke perempuan lain dalam bentuk hubungan pacar gelap, simpanan, teman ‘kumpul kebo’, dll.
Dari gambar jelas ditunjukkan bahwa 1 PSK melayani 3 laki-laki. Maka, biar pun ada 3 laki-laki yang mengidap HIV/AIDS mereka hanya menularkan ke satu PSK. Sebaliknya, 1 PSK yang mengidap HIV/AIDS menularkan HIV ke 3 laki-laki. Ini satu PSK dan satu malam. Kalau 1.000 PSK dan 1 bulan tentulah ada 60.000 laki-laki yang berisiko tertular HIV/AIDS setiap bulan (1.000 PSK x 3 laki-laki/malam x 20 hari/bulan).
Fakta di atas menunjukkan jumlah ibu rumah tangga atau istri yang berisiko tertular HIV akan lebih banyak daripada PSK.
Maka, tidak pada tempatnya mengatakan bahwa ibu rumah tangga lebih banyak tertular HIV daripada PSK karena PSK sudah aware (meminjam istilah Melly).
Fakta lain tentang jumlah pengidap HIV pada ibu rumah tangga dan PSK adalah ada kebijakan untuk melakukan tes HIV terhadap ibu hamil. Sedangkan survailans tes HIV terhadap PSK jarang sekali dilakukan. Kondisi ini membuat jumlah ibu hamil yang terdeteksi mengidap HIV akan lebih banyak daripada PSK.
Disebutkan lagi oleh Melly: "Fenomenanya kini lebih banyak pada ibu rumah tangga karena mereka merasa tidak punya risiko HIV. .... ,"
Dalam berita disisipkan data ini: Data terakhir dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) disebutkan jumlah ibu runah tangga yang mengidap HIV/AIDS 6.230, sedangkan jumlah PSK pengidap HIV/AIDS 2.021 (1987-2013).
Pertanyaan untuk data di atas: (a) Berapa jumlah ibu rumah tangga yang menjalani tes HIV, (b) Berapa jumlah PSK yang menjalani tes HIV?, (c) Bagaimana tes HIV dijalankan terhadap ibu rumah tangga?, dan (d) Bagaimana pula tes HIV dijalankan terhadap PSK?
Ada di antara ibu-ibu rumah tangga yang memahami risiko tertular HIV karena mereka juga tahu persis perilaku seksual suami di luar rumah. Persoalannya adalah tidak ada dalil atau hukum yang bisa membela istri yang meminta suami pakai kondom ketika sanggama kalau si suami berperilaku berisiko.
Bahkan, pemahaman agama yang sangat dogmatis menempatkan istri sebagai sub-ordinat dari suami sehingga istri tidak punya posisi tawar untuk bertanya kepada suami tentang perilaku seksualnya di luar rumah. Nah, bertanya pun tidak punya hak apalagi meminta suami pakai kondom.
Pada kondisi-kondisi tertentu suami diposisikan punya hak untuk ‘memukul’ istri yang dianggap melawan.
Disebtukan lagi: “Para ibu rumah tangga ini umumnya terlambat mengetahui telah tertular HIV karena tidak melakukan pemeriksaan sebelumnya.”
Di Indonesia tidak ada program yang sistematis untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil. Yang ada hanya kebijakan-kebijakan lokal yang menganjurkan ibu hamil untuk konseling dan seterusnya tes HIV.
Maka, yang diperlukan adalah langkah konkret dari negara, dalam hal ini pemerintah, yaitu intervensi melalui regulasi yang ketat dan pemantauan yang konkret.
