[caption id="" align="aligncenter" width="465" caption="republika.co.id"][/caption] Entah siapa otak utama di belakang BNPT ini, dalam pengamatan saya, kerja dan kinerja BNPT ini terlihat masih amatiran dan gegabah. Keamatiran dan kegegabagannya terlihat dari analisa-analisa yang dangkal bagaimana mereka dulu menganalisa motif ekonomi sebagai alasan orang untuk menjadi teroris. Maka tidak heran jika sampai hari ini benih terorisme itu masih bertahan sampai sekarang, bahkan lebih berkembang. Bantahan motif ekonomi itu bisa dilihat dari profile para tersangka/terdakwa teroris, sebagian besar mereka orang-orang muda yang berpendidikan cukup baik. Kesempatan kerja dan berkarir masih terbuka lebar buat mereka di Indonesia. Tapi kenapa mereka jadi teroris? Jawabannya hanya satu : Ideologi. Setidaknya ideologi untuk menegakkan Khalifah Islamiyah telah berkembangan lebih dari 10 tahun lalu di Indonesia melalui berbagai aneka gerakan. Orang-orang yang berpaham menegakkan khalifah islamiyah itu tidak sepenuhnya menyalahkan atau menyesalkan orang-orang yang melakukan bunuh diri untuk menghancurkan kepentingan barat terutama Amerika dan Israel. Dalam pandangan saya, ada dua cara untuk menangguangi dampak ideologi yang berpotensi merusak keamanan dan ketertiban. Pertama adalah bunuh semua orang yang menyebarkan dan berpaham ideologi itu, seperti pemabataian setengah juta PKI di jaman Soeharto, tapi cara ini tidak bisa dilakukan lagi. Kedua masuki ideologi dan benahi hal-hal yang salah dalam ideologi itu dari dalam, bukan dari luar dengan mencoba mengganti ideologi/paham lain. Cara kedua lebih soft tapi membutuhkan orang yang cerdas, berwawasan dan berkharisma, masalahnya BNPT tidak mempunyai orang-orang seperti ini. Kalau cuma mengandalkan ulama-ulama undangan,nggak akan mempan, karena pemahaman mereka bisa melebihi pemahaman ulama-ulama undangan itu. Maaf, apalagi mereka tahu itu ulama-ulama NU, nggak bakal dianggap. Mungkin sosok Aagym adalah sosok yang tepat untuk melembutkan ideologi yang keras itu. Tulisan ini dilandasi kekhawatiran saya membaca berita di media online bahwa BNPT meminta memblokir 19 situs yang dianggap berfaham radikal, salah satunya saya lihat ada dakwatuna.com. Dakwatuna.com bukan situs yang baru dan memiliki jumlah pengunjung yang tinggi, saat ini di ranking alexa.com masuk 1000 besar di Indonesia, menempati posisi 668 di Indonesia. Tindakan pemblokiran dipastikan akan membuat kegaduhan, minimal di dunia maya. Dulu saya sering membaca dakwatuna.com ini, cukup baik untuk menjadi rujukan kritis terhadap isu-isu yang sedang berkembang, namun aroma PKS saya liat memang cukup kental di belakangnya, tapi setahun belakangan saya jarang membukanya lagi. Lagi-lagi saya melihat manajemen konflik yang ditunjukkan BNPT terlihat kampungan menghadapi situs-situs yang menurut mereka berbahaya ini. Bukankah bisa dibicarakan baik-baik jika ada perbedaan yang mendasar, saya rasa cara itu akan lebih elegan dan beradab. Ketidakelokan cara BNPT ini akan menjadi cacat berikutnya di Pemerintahan Jokowi yang baru seumur jagung ini. BNPT harus bisa membedakan penyergapan di dunia nyata dengan 'penyergapan' di dunia maya. Kalau di dunia nyata, BNPT bisa menjadi pemain tunggal yang bisa saja merekayasa berita dan keadaan, tapi di dunia maya BNPT belumlah mempunyai massa pendukung, berdasarkan data alexa.com saja situs BNPT.go.id belum diketahui posisinya di Indonesia. Saya setuju dengan Aagym untuk meminta penjelasan dari BNPT mengapa situs-situs itu diblokir. Penting untuk menjelaskan ini, karena seperti yang saya bilang, jumlah pembaca/pengunjung situs itu banyak, jutaan orang, itu artinya apa? mereka tidak bermasalah dengan isi situs-situs itu, fine-fine saja, bahkan menjadi rujukan. Jika tiba-tiba BNPT mensabotase atau memblokir tanpa penjelasan situs-situs tadi, cari mati namanya BNPT. Salam Kompasiana, rujukkan: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/31/nm1wti-aa-gym-ada-apa-dengan-pemerintahan-sekarang-ini http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/30/nm0mor-ini-daftar-19-situs-yang-akan-diblokir-kemenkominfo
