Reshufle, Serangan Untuk Menteri Non-partai

Seharusnya setelah lebaran ini isu yang hangat adalah isu soal perombakan atau reshufle kabinet tapi isu ini agak tenggelam dikarenakan dua pristiwa yang cukup menyita perhatian publik dan pejabat. Isu yang menyita perhatian publik adalah isu tangkap tangkap tangan tiga hakim MA di Medan dan terkait dengan Gubernur fenomenal PKS Gatot Puja Nugroho, kemudian isu yang menyita perhatiaan pejabat adalag isu konflik agama di Tolikara, banyak pejabat yang ikut berkomentar tapi tidak paham permasalahan sesungguhnya. 

Sebelum menjadi lupa dan pikun mari kita telaah kembali isu reshufle kebinet dengan daya analisa dan kritis yang penuh kecurigaan dan kongkalingkong partai untuk kepentingan busuknya. 

Sebelumnya, setidaknya ada dua kesalahan Jokowi ; ada kesalahan disengaja dan ada kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang disengaja Jokowi yang sangat fatal sehingga mengakibatkan bidang keamanan dan hukum menjadi amburadul adalah memilih orang-orang partai mengisi formasi jabatan bidang hukum dan keamanan dan yang terakhir menyerahkan KaBIN kepada Sutiyoso yang nyata gagal mengantisipasi pristiwa konflik di Tolikara, namun karena ia seorang politisi tentu bisa berkelit padahal kapolri sudah menyatakan bahwa BIN telah kecolongan. Padahal kita telah sepakat untuk mengharamkan politisi menjadi ketua KPK, tapi mengapa pejabat di penegak hukum lainnya dipenuhi politisi? Kan ini sama saja bohong.

Sebelumnya juga, pengangkatan Jaksa Agung dari Nasdem yang sempat diragukan kini menjadi duri dalam penegakan hukum dan percepatan reformasi di internal jaksa. Banyak kasus-kasus korupsi yang mangkrak di kejaksaan agung. Setali tiga recehan dengan Menteri Yasona Laoly dan Tedjo yang sering membuat pernyataan dan kebijakan yang kontraproduktif, yang hanya menghasilkan polemik. Yang paling kontra dengan masyarakat adalah upaya untuk menyamakan terpidana korupsi dengan terpidana pada umumnya padahal negara kita sudah bersepakat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Dampak dari tidak ada upaya yang serius menghukum koruptor bisa kita lihat kemudian pada kasus tangkap tangan suap DPRD Banyuasin dan yang paling parah tiga hakim berkomplot berjamaah melakukan aksi suap-menyuap di Medan.

Kesalahan kedua Jokowi, ini bisa dikatagorikan kesalahan tidak sengaja, hal ini bisa dilihat dari tim ekonomi yang kurang maksimal. Berbeda dengan bidang hukum dan keamanan, Jokowi syarat bagi-bagi kue untuk kepentingan partai. Di tim ekonomi Jokowi berusaha memasukan orang-orang yang secara pribadi dekat dengan beliau sendiri sehingga di tim ekonomi banyak diisi oleh tim sukses tapi mungkin Jokowi tetap memperhatikan kapasitasnya. Sehingga terpilih tim ekonomi yang apa adanya, terbaik dari sedikit pilihan yang ada di lingkaran yang kecil.

Komposisi kabinet Jokowi yang kurang mengakomodir PDIP sebagai partai dengan suara dengan persentase tertinggi tapi masih di bawah 20% menambah sakit hati PDIP setelah di parlemen menjadi 'ayam sayur' akibat politik busuk kubu KMP. Jumlah empat menteri yang sama dengan Nasdem membuat PDIP sebenarnya berkecil hati sebagai sasaran mereka kini adalah menteri-menteri dari kalangan non-partai dan sangat mengincar kementerian BUMN dan ESDM sebagai kementerian basah. Tentu sebagai sumber uang untuk bensin politik selanjutnya.

Kalau mau menilai secara adil, survey-survey telah menunjukkan bahwa bidang yang paling mengecewakan adalah bidang hukum dan keamanan. Tentu kalau logika masih sehat yang paling layak direshulfle adalah menteri-menteri atau pejabat di bidang ini. 

Berbeda dengan bidang ekonomi, bidang keamanan dan hukum, pemerintah bisa berbuat banyak untuk membuat kondisi yang kondusif namun kenyataan ini tidak terlihat secara nyata. Bidang hukum secara penuh ditentukan oleh kebijakan dalam negeri, contoh nyata bagaimana kita menghukum mati pengedar narkoba yang dikecam oleh negara-negara yang bersangkutan tapi pemerintah tidak bergeming, sedangkan kondisi ekonomi masih tergantung kondisi luar negeri. Jadi kalau bidang hukum dan keamanan mendapat nilai merah kita bisa 100% memberi nilai merah kepada pejabat terkait. Sayang, pejabat-pejabat terkait adalah politisi-politisi yang tidak punya malu, karena bagi mereka jabatan itu sendiri  adalah prestasi. Kini hanya berharap Jokowi menunjukkan keadarannya dan wibawanya agar pemerintahan yang dijalankannya bisa dicatat sebagai pemerintahan yang ideal dan memenuhi harapan masyarakat.

Di media, secara terang-terangan politisi PDIP, Hasto Kristianto menginginkan tambahan kusri PDIP di kabinet sebanyak lima kursi. Pertanyaannya, kursi siapa yang akan direbut oleh PDIP? Ini pertanyaan yang mudah, ya tentu kursi yang paling basah dan mudah digoyang. Maka sasarannya tentu mengarah pada kursi-kursi di bidang ekonomi. Adu domba pun dimainkan PDIP, salah satu yang paling kentara adalah isu yang menyebutkan ada menteri yang menghina Presiden Jokowi yang kemudian mengarah menteri BUMN Rini S. 

Menteri-mentri non-partai memang menjadi sasaran empuk untuk digulingkan karena mereka tidak memiliki dukungan politik. Kalau mau fair, Menpan-RB Yuddy Chrisnandi merupakan mentri yang kerjanya cuma pencitraan semata, kemana-mana bawa media, ikut-ikutan mengurus bidang yang bukan urusannya. Kemudian menteri olah-raga Imam Nahrawi  telah secara nyata membuat industri sepak bola menjadi kacau dan yang paling memalukan SEAGAMES hanya berada di posisi ke lima dari posisi kedua yang ditargetkan . Kalau orang punya budaya malu, Menteri olahraga itu pasti sudah mengundurkan diri karena target tersebut dibuatnya sendiri dan ternyata lebih buruk dari sebelumnya di peringkat keempat. Namun karena mentri-mentri tersebut berasal dari partai sehingga tidak diusik oleh PDIP.

Menjelang puasa kemarin, isu reshufle semakin kencang, namun Jokowi tidak bergeming, Mentri-mentri diminta terus bekerja, tim ekonomi bekerja keras agar semua pasokan selama ramadhan tersedia dan tidak ada gejolak harga. Hasilnya cukup dirasakan, Ramadhan kali ini harga-harga relatif stabil meski rupiah terus bertengger di atas 13.000. Hal ini tentu membuat tim ekonomi kabinet kerja Jokowi mendapat kredit point positif. Kini Jokowi semakin di atas angin atas PDIP.