Kita semua bersepakat akan pentingnya reformasi birokrasi di lembaga-lembaga pemerintahan. Era birokrasi yang korup dan lamban harus segera diakhiri mengingat saat ini kita telah memasuki era pasar bebas ASEAN. Di sini peran pemerintah melalui lembaga-lembaganya adalah sebagai fasilitator sangat dibutuhkan masyarakat untuk bergerak sesuai aturan dan perundang-undangan.
Buruknya proses birokrasi akan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Niscayanya masyarakat dan pemerintah merupakan satu kesatuan dalam bekerja sama membangun negeri. Namun akibat sentimen negatif pada proses birokrasi yang buruk, akhirnya mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak ingin melalui birokrasi. Hal ini tentu merupakan sebuah pelanggaran di negara yang mempunyai aturan, hukum dan undang-undang.
Setidaknya reformasi birokrasi harus meliputi dua hal ini, yaitu di sistem dan di mental. Reformasi pada sistem adalah sistem yang cepat, mudah, dan transparan. Jawaban dari sistem itu melalui teknologi informasi yang sangat populer saat ini adalah menggunakan jaringan internet atau website. Kemudian reformasi mental atau bisa juga disamakan dengan revolusi mental, ini sebenarnya yang paling sulit, tapi yang pasti mental 'jika bisa diperlambat kenapa dipercepat' harus dibumi hanguskan dari nusantara. Mental sangat berhubungan karakter atau sifat, Albert Einstein pernah mengatakan bahwa lebih sulit merubah sifat manusia dari pada merubah sifat plutonium. Oleh karena itu, jalan tercepat untuk mewujudkan revolusi mental adalah mengganti orang-orang lama dengan orang-orang baru.
Peran PNS/ASN melalui program-programnya di kelembagaannya yang berguna nyata bagi masyarakat untuk memajukan masyarakat sangatlah penting. Pemerintah tidak bisa hanya menghimbau masyarakat untuk giat memajukan diri jika pemerintahnya tidak memfasilitasi. Pemerintah harus bertanggungjawab terhadap semua perkembangan masyarakatnya karena merekalah yang memegang uang yang harus dikelola untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Dengan pemikiran inilah kemudian saya memutuskan untuk mengikuti proses CPNS, padahal ketika kuliah dulu sangat tidak berminat dengan jadi PNS, tapi jika bukan kita yang jadi PNS bagaimana mungkin PNS bisa berubah, mustahil jika kita ingin melakukan perbaikan tapi kita tidak ikut serta di dalamnya.
Salah satu bentuk reformasi birokrasi sistem CPNS yang telah berjalan adalah pelaksanaan tes melalui sistem komputerisasi yang terintegerasi secara online. Secara umum CPNS harus mengikuti dua tes yaitu tes TKD (Tes Komptensi Dasar) dan TKB (Tes Komptensi Bakat) yang kedua-keduanya saya ikuti secara komputerisasi. Secara sistem, tes semodel ini dilaksanakan telah memasuki tahun kedua, seharusnya sudah lebih baik. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan sedikit evaluasi pada kualitas soalnya, untuk tes TKD yang terdiri dari tes kemampuan pribadi (TKP), Tes intelegensia umum (TIU) dan tes wawasan kebangsaan (TWK). Dari ketiga tes tersebut yang paling sulit adalah TWK, Kahiyang putri Presiden Jokowi juga tidak lolos di sini. TWK ini sangat liar, hal yang tidak penting/substantif bisa menjadi soal, banyak istilah-istilah asing yang tidak populer/familiar menjadi soal. Kisi-kisi soal terlalu luas dari jaman prasejarah hingga sekarang, pada konteks kekinian mempelajari hal-hal yang berbau prasejarah itu sudah tidak berguna lagi, pengetahuan ini seperti sampah pengetahuan. Ke depan seharusnya panitia membuat kisi-kisi yang lebih substantif dan jelas sumber yang akan digunakan supaya standarisasi pengetahuan lebih adil. Beranjak ke tes selanjutnya, ini lebih gila lagi, judulnya tes kemampuan bakat (TKB), bakat seseorang didapatkan dari tiga hal yaitu pendidikan, pengalaman dan bakat dari lahir. Sebagai orang yang melalui proses pendidikan maka bakat saya sesuai dengan jurusan ketika saya kuliah, namun TKB kemarin sama-sekali bukan di bidang saya, padahal saya ikut TKB di lingkungan Kemendikbud. Di proses TKB ini saya melihat panitia sangat tidak siap, pertama dari soal-soal yang ditanyakan yang tidak sesuai kompetensi dan kedua server pada saat tes yang sering nge-hang, waktu untuk loading lebih lama dibandingkan waktu untuk menjawab soal. Pertanyaan saya, bagaimana mendapatkan orang dengan kompetensi terbaik jika kompetensinya bukan yang di tes?
Seharusnya proses CPNS yang sudah terkomputerisasi dan terintegerasi secara online prosesnya bisa berlangsung lebih cepat karena setelah tes peserta bisa langsung mendapatkan hasilnya dan panitia tugasnya berikut adalah merekapitulasi hasil tes pserta, saya rasa proses rekapitulasi menggunakan microsoft excel tidak akan terlalu lama prosesnya. Namun apa yang terjadi dilapangan proses CPNS masih berlangsung sangat lama, saya ambil contoh proses CPNS di Kemenkumham yang sudah berlangsung lebih dari tiga bulan dari tes berlangsung sampai saat ini belum mengetahui hasil kelulusannya. Apa masalahnya? Apakah menpan sebagai penanggung jawab proses CPNS kekurangan orang? Sungguh ini merupakan gambaran buruknya kinerja para pengelola negara kita. Setiap kali peserta mencoba kepastian tanggal pengumuman CPNS, panitia menjawab silahkan dipantau terus websitenya. Wake up!!! Ini sudah 2015, kita sudah memasuki era pasar bebas ASEAN, bisakah anda (panitian CPNS) lebih profesional? Kinerja panitia CPNS yang tidak transparan yang bekerja tidak berdasarkan waktu merupakan contohnya nyata dari kegagalan reformasi birokrasi di bawah Yuddy Crisnandi.
Sebelumnya pak Yuddy Crisnanndi pernah membuat pernyataan bahwa "Kami sudah instruksikan kepada seluruh jajaran Kementerian PAN untuk sampaikan ke panitia seleksi nasional CPNS agar seluruh pelaksanaan CPNS yang sudah berlangsung agar diumumkan sebelum 31 Desember," tutur Yuddy di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/12)". Kenyataannya sampai hari ini masih banyak proses CPNS yang terkatung-katung dan beliau sulit diminta keterangannya. Beberapa kali saya sempat mencoba menanyakan langsung melalui twitter ke Pak Yuddy Crisnandi namun tidak pernah mendapat respon. Â sumber
Kritik saya berikutnya kepada Menpan, Yuddy Crisnandi, mengapa pemda disuruh mengambil berkas final CPNS pemda ke pusat? Tidak bisakah Menpan yang langsung mengumumkan kelulusannya? Atau mengapa tidak dikirim via email berkasnya? Wake Up!!! ini sudah 2015. Bukankah pengumuman melalui masing-masing institusi akan membuka kesempatan terjadinya KKN? Â sumber