InfoButur_Kulisusu. Program bantuan nelayan bukanlah hal baru di Indonesia. Sesuai dengan mandat konstitusi, negara hadir dalam wujud program karitatif terlebih sejak pemerintahan Jokowi fokus ekonomi desa, sebagai bagian dari skema perlindungan sosial. Meski demikian, sifat bantuan yang langsung memberi dampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat rentan dipolitisasi.
Jelang pemilihan kepala daerah, program bantuan sosial kerap dikaitkan sebagai komoditas elektoral.hal ini tidak terlepas dari rentannya kendali pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa,khususnya yang belum berstatus defenitif atau Desa yang di pimpin oleh seorang PJ.Kepala Desa.
Seperti halnya  Di kabupaten Buton Utara tepatnya desa Koepisino Kecamatan Bonegunu diduga terjadi penelantaran bantuan sosial kepada sejumlah nelayan berupa bantuan perahu fiber. Berdasarkan hasil penelusuran media ini, sejak bulan Maret 2024 PJ.Kepala Desa Koepisino memesan 25 unit Perahu fiber ke pembuat fiber yang ada di kelurahan Lemo,kecamatan Kulisusu.Â
Berdasarkan informasi yang dapat dihimpun, pembuatan 25 unit perahu fiber memerlukan waktu penyelesaian selama 4 bulan atau tepatnya pekerjaan selesai dikerjakan pada bulan Juli 2024. Setelah pekerjaan selesai 100% hingga saat ini Pemeritah Desa Koepisino belum juga mengambil perahu tersebut untuk di serahkan kepada nelayan desa koepisino.
Pantauan di lokasi pembuatan fiber  yang terletak di kelurahan Lemo tempat pembantaran perahu fiber yang telah selesai di kerjakan sudah ditumbuhi rerumputan setinggi lutut orang dewasa. Sesuai hasil konfirmasi kami dengan pihak pembuat fiber tidak ada alasan yang mendasari sehingga belum di ambil perahu fiber tersebut karena telah di bayarkan 100%.
Sementara itu ketua Pemerhati Nelayan ( PELAYAN ) Buton Utara Suwardi mengatakan sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi dan seharusnya setelah pekerjaan selesai 100% dan telah di bayarkan kepada  pembuat perahu fiber, Pemeritah Desa sudah harus menyerahkan bantuan tersebut kepada para nelayan.
"Kami sangat menyayangkan pembantaran bantuan nelayan selama kurang lebih 2 bulan di tempat pembuatan perahu fiber. Seharusnya setelah pekerjaan selesai dan telah dibayarkan 100% pihak pemerintah desa sudah harus menyerahkan kepada para nelayan terlebih unitnya cukup besar yakni 25 unit, ucapnya.
Peristiwa seperti ini memang sering terjadi terlebih di moment politik seperti ini yah, menurut saya dan kami tidak menuduh yah tapi mudah mudahan jangan, jangan bantuan sosial dijadikan komoditi untuk meraup elektoral. Tegasnya
Saya berharap agar masyarakat nelayan tidak di eksploitasi secara politik terlebih di kungkung kebebasan politiknya menjelang Pilkada Buton Utara, dan meminta agar bantuan perahu fiber untuk nelayan desa koepisino segera di serahkan ke masyarakat nelayan. Tutup Suwardi (Red_6)
