Indonesia Bisa Jadi Pusat Pembelajaran bagi Negara Lain

Jakarta- Sistem rujukan online yang belum lama ini diterapkan di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, mendapat respon positif dari Professor of the Practice of Global Health System and Economics Peter Berman. Menurutnya, rujukan online telah menghadirkan kemudahan yang menjawab kebutuhan pasien Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

"Saya rasa sistem ini cukup bagus, karena memungkinkan pasien dirujuk langsung dari Puskesmas ke rumah sakit tanpa membawa kertas apapun. Sistemnya sudah otomatis terkoneksi antar fasilitas kesehatan. Saya juga mengapresiasi sistem tersebut menyaratkan riwayat kesehatan dasar pasien yang harus diinput sebelum pasien tersebut dirujuk. Itu inisiatif yang sangat baik dari segi efektivitas dan mempermudah pasien. Saya jadi tertarik untuk melihat sejauh mana efektivitas rujukan online berjalan di wilayah luar Jakarta," ujar Prof. Peter saat mengunjungi Puskesmas dan rumah sakit kelas C di Jakarta untuk melihat langsung implementasi sistem rujukan online, Jumat (07/09).

Bicara mengenai BPJS Kesehatan yang telah beroperasi menyelenggarakan Program JKN-KIS selama lebih dari empat tahun, profesor yang berasal dari School of Public Health Harvard ini juga mengungkapkan bahwa pada tahap usia semuda itu, belum waktunya untuk menjustifikasi keberhasilan program tersebut.

"Menurut saya empat tahun itu waktu yang terlalu singkat untuk menjatuhkan penilaian terhadap program sebesar JKN-KIS. Setidaknya butuh sepuluh sampai dua puluh tahun agar program ini bisa berjalan sesuai harapan. Ini merupakan tantangan besar karena ada banyak perubahan di berbagai aspek. Di berbagai penjuru dunia, sektor kesehatan bergerak sangat dinamis. Perilaku masyarakat, teknologi, ekspektasi, hal-hal tersebut akan selalu berubah. Jadi saya rasa pasti akan selalu ada tantangan tersendiri. Jika melihat kondisi saat ini, saya rasa lima tahun ke depan BPJS Kesehatan bisa lebih stabil," ungkapnya.

Prof. Peter mengatakan, program JKN-KIS ini merupakan program dengan skema single payer terbesar di dunia, jadi tidaklah mudah membandingkannya dengan jaminan sosial yang telah lebih dulu diimplementasikan di sejumlah negara.

"Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan jaminan sosial. Mulai dari sisi luasnya wilayah hingga ketersebaran penduduk, sarana dan prasarana di berbagai pulau. Jadi akan sulit untuk membandingkan implementasinya dengan negara yang luas wilayahnya lebih kecil, memiliki lebih sedikit penduduk, dan karakteristik masyarakat yang berbeda," paparnya.

Kendati demikian, Prof. Peter melihat ada satu kesamaan tantangan yang dihadapi Indonesia, yang juga menjadi momok bagi negara lain, yakni banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan sementara dana yang tersedia jumlahnya terbatas.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa negara harus berinovasi seiring dengan perkembangan teknologi. Ia mencontohkan Thailand yang secara kontinyu menciptakan beragam prosedur baru dalam mengelola jaminan kesehatan. Tak hanya itu, prinsip efektivitas dan efisiensi juga terus digalakkan kepada fasilitas kesehatan di negara tersebut. Prof. Peter pun merasa hal tersebut dapat diaplikasikan di Indonesia.

Ia menuturkan, ada baiknya Indonesia belajar dari negara lain yang punya cukup pengalaman, apa yang harus dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Memang tidak bisa disamakan antar negara, karena masing-masing punya langkah yang berbeda.

"Suatu hari nanti, jika kondisi finansialnya sudah stabil dan kualitas pelayanannya di seluruh wilayah sudah baik, Indonesia akan balik menjadi sumber lesson learn bagi negara-negara lain. Saya rasa banyak ahli yang kompeten dan paham betul soal sistem kesehatan termasuk pengelolaan keuangannya. Saya berharap pemerintah dan BPJS Kesehatan dapat merangkul para ahli ini. Terkadang mungkin ada perbedaan pendapat, tapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia," pungkasnya.