Mohon tunggu...
indri pebriyani
indri pebriyani Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswa

saya adalah mahasiswa dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Implementasi Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Pancasila: Cara yang Dapat Dilakukan

27 November 2023   06:55 Diperbarui: 27 November 2023   06:59 97
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Pancasila adalah dua konsep yang sangat penting dalam sistem ekonomi Indonesia. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Namun, cara dalam  mereka mencapai tujuan ini berbeda

Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki peran aktif dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas ekonomi untuk memastikan bahwa keuntungan dari aktivitas ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Implementasi Ekonomi Kerakyatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

  • Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Pemerintah dapat memberikan bantuan dalam bentuk modal, pelatihan, dan akses pasar untuk membantu UMKM berkembang.
  • Reformasi Agraria: Pemerintah dapat melakukan redistribusi tanah kepada petani kecil untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang cukup ke sumber daya alam.
  • Kebijakan Subsidi: Pemerintah dapat memberikan subsidi pada barang-barang pokok untuk memastikan bahwa semua orang mampu membelinya.

Ekonomi Pancasila

  • Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dalam sistem ini, pemerintah dan swasta bekerja sama dalam menciptakan kesejahteraan sosial.
  • Implementasi Ekonomi Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:
  • Koperasi: Pemerintah dapat mendukung pembentukan koperasi sebagai bentuk usaha bersama yang berorientasi pada kepentingan anggotanya.
  • Kebijakan Pro-Rakyat: Pemerintah dapat membuat kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti program pemberdayaan masyarakat dan program perlindungan sosial.
  • Pembangunan Berkelanjutan: Pemerintah dan swasta dapat bekerja sama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Baik Ekonomi Kerakyatan maupun Ekonomi Pancasila memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial di Indonesia. Melalui implementasi konsep-konsep ini, kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun