Obat dan Makanan Aman, Masyarakat Lebih Sehat

Menarik disimak bahwa Kementerian Komunikasi dan Informasi menyediakan ruang pembahasan berkala yang dikemas dalam sebuah forum, yaitu Forum Merdeka Barat 9 (FMB9).
Pada tanggal 16 September 2019, saya antusias ingin mengetahui tentang apa dan bagaimana Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) terus menerus berupaya memperkuat dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengawasan obat dan makanan.

Ini bagi Penulis adalah tema yang sangat menyentuh keseharian masyarakat, dibahas dan dipaparkan oleh narasumber yang berkompeten, yaitu Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito; Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf ; Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes Kuwat Sri Hudoyo, dan Ketua Umum GAPMMI Adhi S Lukman.

Acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Kominfo, Jakarta dari pukul 13.00wib sampai 15.00wib.
Salut kepada penyelenggara yang memulai acara tepat waktu, dengan moderator keren Imam Priyono yang memandu acara hingga berjalan lancar, padat dan sarat pengetahuan tanpa efek membosankan. 

Bahkan sampai akhir acara, Penulis juga terkesan dengan antusias serta kesungguhan hadirin mengikuti diskusi dan pemaparan para nara sumber dengan perhatian yang fokus dan tertib. Tidak ada yang lalu lalang di tengah forum, keluar masuk ruang, pun pengambil gambar yang sangat tertib. Bravo.

Ketua BPOM,

Pemaparan pertama disampaikan oleh Ketua BPOM Penny Lukito, yang memulainya dengan pengenalan semua hal dasar tentang BPOM, visi, misi, peran, usaha yang sedang dilakukan, serta kerjasamanya dengan pihak eksternal -- produsen obat dan makanan di dalam dan di LN, maupun beberapa Kementerian terkait, juga DPR.
"Tantangan kita ini besar. Pengawasan yang kita lakukan bukan semata-mata melawan kejahatan di bidang obat dan makanan, tapi juga penguatan usaha supaya punya dampak positif, melindungi dan membuat kemandirian, serta peningkatan daya saing dan ekonomi," demikian penjelasan Penny Lukito.

Penny menyatakan bahwa BPOM terus berupaya melakukan terobosan demi meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, antara lain melalui penerapan 2D barcode pada produk obat dan makanan, penguatan pengawasan peredaran online obat dan makanan, intensifikasi operasi penindakan dan pengungkapan aktor intelektual melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum, pengembangan regionalisasi laboratorium, serta penambahan jumlah SDM, peningkatan kompetensi, sikap dan integritas SDM.

Kuwat Sri Hudoyo, Staff Ahli Bid. Hukum Kemenkes |Sumber: FMB9ID_IKP

Selanjutnya perwakilan dari Kemenkes Kementerian Kesehatan -- yaitu Staf Ahli Bidang Hukum, Kuwat Sri Hudoyo menyatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kemenkes menempatkan upaya prioritas untuk meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri dengan e-katalog. Kemenkes juga mendorong kegiatan riset terapan biofarmaka dan vaksin.

"Kita sudah mempermudah sertifikasi obat, peredaran alat kesehatan. Kita juga sudah menggunakan e-katalog agar mendapatkan obat-obatan berkualitas dalam negeri dan bisa dijangkau masyarakat dengan murah," ujar Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkes, Kuwat Sri Hudoyo.

Ketua GAPMMI Adhi,

Dari Ketua Umum GAPMMI Adhi S Lukman saat menanggapi adanya RUU Pengawasan POM, terungkap bahwa dia menyambut dengan positif. Menurutnya, pengawasan efektif akan melindungi konsumen untuk mengkonsumsi obat dan makanan dengan benar, dan ini diharapkan meniadakan peredaran barang (produksi obat dan makanan) ilegal.

Menyimak pemaparan soal obat dan makanan, penting! |Foto: Indria Salim

Penutup
BPOM mendukung peningkatan daya saing industri obat dan makanan dengan beberapa langkah prioritasnya.
Agenda utama BPOM untuk tahun 2019 adalah memperkuat dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengawasan obat dan makanan.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mendorong agar kapasitas BPOM dikuatkan, mengingat beban tanggung jawabnya mengawasi cakupan wilayah Indonesia. Penguatan ini selain dari sisi SDM, juga anggaran maupun payung hukum yang berupa UU Pengawasan POM.

Penulis mengapresiasi "layanan informasi publik" yang berkualitas  seperti pada FMB9 hari itu. Nara sumber, moderator, dan para hadirin yang resiprokal memberi bobot manfaat yang berguna untuk lebih lanjut disebarkan kepada khalayak luas -- dalam hal ini terkait pemahaman akan pentingnya masyarakat mengonsumsi obat dan makanan yang bermutu, sehat, dan legal. 

Bagi masyarakat produsen yang awam, penting mengetahui dan mengikuti aturan memproduksi makanan ataupun obat-obatan termasuk obat tradisional sesuai ketentuan baik oleh Kemenkes, maupun BPOM.

Sesungguhnya, menyimak pemaparan tentang pengawasan obat dan makanan, penguatan BPOM, peran Komisi III DPR-RI terkait RUU, juga isu penguatan produsen obat dan makanan itu ibarat melihat orang mengupas bawang merah.