Kembali soal GMJ, apakah disadari bahwa mereka berteriak lantang membawa misi palsu membela suara rakyat (dengan ungkapan demi DPRD sebagai simbol control terhadap Kepala Daerah), namun sambil menikmati kemakmuran yang tidak bisa dialami oleh sebagian rakyat --- karena bertahun-tahun lamanya uang yang sejatinya harus tepat guna dipakai menyejahterakan dan mencerdaskan rakyat, malah mereka jadikan kue pesta pora untuk ‘kalangan sendiri’?
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra)Yenni Suciptomengatakan asumsi terjadi kongkalikong antara eksekutif, legislatif, dan pengusaha "hitam" dalam proses penyusunan anggaran terjadi di hampir semua daerah.
Bukan hanya terjadi di Jakarta saja dalam kisruh penyusunan APBD tahun ini.
"Kalau ada titipan di luar kebijakan program, itu disebut siluman. Di sini eksekutif, legislatif, dan pengusaha hitam biasa terlibat," ujar Yenny dalam diskusi di Cikini, Sabtu (7/3/2015).*)
Lihatlah beberapa media berita dengan nama-nama berbahasa tertentu, adakah mereka membicarakan isu-isu yang benar-benar pro rakyat? Apakah mereka peduli dengan warga di kebon melati yang dua hari kemarin 1200 rumahnya musnah dilalap api?
Semoga gonjang-ganjing Ahok dan DPRD di DKI ini menginspirasi warga negara di setiap daerah di seantero Republik tercinta ini, untuk mempertanyakan banyak hal tentang pemimpin daerah mereka, tentang wakil mereka di lembaga legislatif daerah masing-masing.
Ingat kasus korupsi di Bangkalan, yang menampilkan mantan kepala daerah Kyai Haji Fuad Amin Imron sebagai tersangka?Untuk itu sejumlah pemuka agama di Bangkalan dipanggil KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan suap dalam jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur.Selain korupsi, Fuad juga bagi-bagi jabatan di antara kerabat dan sanak saudaranya --- dari ketua DPRD hingga jabatan-jabatan penting di Bangkalan. Apakah ini yang disebut hubungan harmonis dan serasi antara eksekutif dan legislatif?
Tampaknya, persoalan ricuh soal anggaran DKI, bukan semata masalah partai apa dan siapa, namun lebih tentang kebutuhan korup, yang lama-lama menjadi kebiasaan yang sudah saling dipahami dan dikompromikan. Ini bukan soal who does what, namun how something is done, how some people do things, and whether what some people have done is alarmingly harmful to the country as part of the system.
Semoga kita masih punya sedikit pemikiran, bagaimana mencintai negeri ini dengan semestinya dan sepantasnya. Revolusi mental sedang dilakukan --- mengganti yang rusak, membenahi yang masih bisa diuraikan permasalahannya, dan ini tentu tidak tanpa risiko pengorbanan semua pihak. Korupsi dan semua bentuk cerminan mentalitas penggerogot bangsa, ibarat penyakit kanker yang kronis sekaligus akut. Mengangkat jaringan sel kanker yang nyaris sudah menyebar di semua bagian tubuh jelas akan sangat menyakitkan, tak terkecuali itu juga dirasakan oleh bagian yang sehat .
Salam Kompasiana. |@IndriaSalim
*) Referensi: tribunnews.com; kompas.com, metrotvnews.com,al-hisbah.com, antaranews.com
