Belakangan ini kita lihat perseteruan Ahok dengan DPRD DKI soal anggaran siluman. Keseriusan Ahok ditunjukkan dengan tidak gentarnya kehilangan jabatannya bahkan nyawanya sekalipun. Saya sempat meragukan genderang perang yang ditabur Ahok ini  sebenarnya hanya tersulut oleh dendamnya terhadap sebagian pimpinan DPRD DKI terutama Haji Lulung dan Taufik.
Tetapi setelah dicermati dengan baik, saya hampir tidak pernah melihat Ahok meralat pernyataannya. Artinya apapun yang telah disampaikan ke publik walaupun dalam sikap emosi dan berapi-api ternyata dapat ia pertanggungjawabkan dan akhirnya menguat menjadi suatu kebenaran yang sukar dielakkan.
Pada kasus anggaran siluman ini, beberapa hal ini terungkap dari pernyataannya yang jujur bahwa jajaran di bawahnya terutama oknum SKPD juga sangat mungkin terlibat karena permainan anggaran tidak mungkin dilakukan tanpa peran serta dari oknum Pemda.
Instruksi Ahok agar seluruh lurah dan camat memilih salah satu dari 2 versi anggaran (versi Pemda dan versi DPRD) dan kemudian menandatanganinya dalam pernyataan dan menjadi bagian yang melekat pada tanggung jawab pengusul anggaran. Bahkan 3-4 bus yang berisi seluruh jajarannya baik SKPD dan kepala dinas yang terkait penggunaan anggaran dibawa ke Kemendagri untuk dipertemukan dengan DPRD melalui mediasi Mendagri pagi ini.
Jadi dalam kasus APBD 205 ini, Ahok sama sekali tidak melindungi anak buahnya yang bermain-main, sebaliknya jika untuk jajarannya yang bekerja dengan baik, jujur dan bersih, Ahok tidak segan-segan memberikan tunjangan yang besar sehingga anggaran belanja pegawai dinaikkan cukup besar.
Anak buahnya diajarkan mencari penghasilan halal melalui kinerja dan prestasi ketimbang melalui jalan haram yang dimurkai. Konsep ini sama dengan manajemen perusahaan besar dimana kinerja sangat menentukan reward (penghargaan) yang diterima bawahan, tetapi hukuman bahkan pemecatan adalah konsekuensinya bila mencoba-coba melakukan pelanggaran atau penyelewengan.
Terobosan Ahok harus diakui sebagai hal yang sangat baru di jajaran birokrasi yang terjajah oleh mentalitas korup berpuluh-puluh tahun. Tentunya tidak mudah dirubah, malah telah menimbulkan banyak penolakan bahkan banyak pihak yang ingin menjatuhkannya.
Saya yakin ide Jokowi yang dieksekusi oleh Ahok ini bila berhasil dilakukan di DKI, akan menjadi contoh yang akan dipaksakan Jokowi untuk dipakai oleh semua kepala daerah di Indonesia.
Saya pikir terlepas dari suka atau tidak sukanya kita pada sikap dan perilaku Ahok yang terlalu apa adanya, suka nyeleneh, dan cenderung menyakiti pihak yang merasa kepentingannya diusik walaupun dalam hati nurani mengakui keterusterangan Ahok itu.
Ahok yang tanpa kepentingan merupakan asset kita yang tidak ternilai dan jangan sampai ditenggelamkan oleh oknum-oknum tertentu dengan kekuatan politik tertentu.
Ini sebenarnya revolusi mental yang sedang dilakukan oleh Jokowi melalui tangan Ahok yang dingin, kaku dan tanpa kompromi. Berhasilkah Jokowi dan Ahok mengubah wajah birokrasi dan legaslatif dalam lingkup daerah?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
