Mohon tunggu...
Leo Indrayuda
Leo Indrayuda Mohon Tunggu... karyawan swasta -

Profesional yang bekerja di sebuah perusahaan manufaktur; mempunyai minat untuk belajar menulis artikel.

Selanjutnya

Tutup

Catatan Pilihan

Hai KPK & Polri, Jabatan aadalah Amanah!

21 Februari 2015   17:36 Diperbarui: 17 Juni 2015   10:46 53
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
1424489761184789354

Sudah terlalu sering kita melihat oknum pimpinan KPK menggelar konferensi pers.  Harus kita akui ada arogansi terpancar dari wajah mereka ketika mengumumkan nama seorang tersangka, terlebih-lebih sang tersangka adalah pejabat publik. Belum lagi para pejabat publik yang tertangkap tangan dipermalukan di bawah sorotan kamera awak media yang selalu ikut dalam operasi penangkapan sepertinya sudah diskenariokan dan didramatisir untuk meningkatkan popularitas. Popularitas siapa? lembaga atau oknumnya yang punya ambisi pribadi?

Hal ini memang berbeda dengan cara kerja Polri yang menangkap pejabat publik jarang di bawah sorotan kamera, hanya diumumkan saja dengan menyebut inisial si tersangka. Sejauh ini hanya operasi penangkapan tersangka narkoba atau teroris yang diikuti awak media dan saat konferensi pers, Polri dinilai cukup manusiawi  memperlakukan tersangka.

Arogansi KPK bukanlah tanpa sebab. KPK adalah satu-satunya lembaga yang mendapat kepercayaan dan dukungan 100% dari masyarakat.  Kasus “mission impossible” di tangan KPK sering menjadi “possible” patut mendapat acungan jempol. Kok bisa? Ya jelas bisa… karena wewenang yang diberikan kepada KPK juga lebih luas. Mereka boleh menyadap, mereka boleh mengintip rekening bank.

Apresiasi rakyat kepada KPK semakin besar karena uang negara dapat diselamatkan sangat besar.  KPK berhak menyita semua asset tersangka. Hingga saat ini jarang ada tersangka maupun terpidana yang menuntut KPK atas penyitaan asset mereka. Walaupun  asset tersebut bisa jadi tidak terkait kasus yang dihadapi, tetapi umumnya mereka diam tak berdaya. Bisa jadi asset yang tidak terkait kasus ini jika diusut lebih jauh juga diperoleh dengan cara yang salah juga.

Rakyat sering membandingkan prestasi KPK dengan prestasi Polri selaku penegak hukum dengan wewenang yang sama, padahal perbandingan baru terasa adil bila perbandingannya “apple to apple”. KPK memang berfokus pada kasus korupsi dengan wewenang menyadap. Jelas saja hasilnya lebih optimal.  KPK menyelamatkan uang negara lebih banyak, tetapi Polri mengurus kasus lebih banyak. Polri juga mengurus jenis pelanggaran hukum yang lebih banyak. Ada kasus perdata, ada kasus kriminal: pembunuhan, pencurian, perampokan,  asusila, teoris, narkoba dll.

Lihat saja segudang prestasi mereka dalam membasmi terorisme, membongkar penyeludupan narkoba. Jadi parameternya tidak lagi berapa banyak uang yang diselamatkan, tetapi berapa banyak nyawa yang diselamatkan dan berapa besar pengaruhnya dalam menjaga kestabilan kemananan Negara sehingga berkontribusi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Bukankah itu juga adalah prestasi yang membanggakan? Walaupun begitu, masih banyak kekurangan Polri karena lembaga ini mempunyai personil yang ratusan ribu jumlahnya dan berpotensi melakukan penyelewengan hukum sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih baik lagi.

Rakyat harus semakin pintar dalam menilai dan tidak terjebak oleh pintarnya suatu lembaga mengemas dan menyuguhkan prestasinya kepada publik.

Akhirnya, penulis ingin masyarakat menilai KPK dan Polri tidak hanya dalam koridor penanganan korupsi saja, tetapi sesuai dengan porsi tugasnya masing-masing lembaga. Tidak diragukan lagi kedua lembaga ini sangat berjasa dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Tidak perlu dibanding-bandingkan sehingga akhirnya timbul persaingan yang  tidak sehat, apalagi saling menjatuhkan. Kedua lembaga ini adalah penegak hukum yang berwibawa. Siapa sih yang ingin pimpinannya dijatuhkan?  Tentulah manusiawi  jika masing-masing lembaga akan membela korps nya hingga akhirnya saling menyerang hanya karena menjaga kewibawaan pimpinannya. Tentunya kedua lembaga ini harus segera menghentikan upaya  mencari-cari kesalahan, apalagi mengkriminalisasikan satu sama lain dan tidak mempertontonkan sikap tidak terpuji ini kepada publik.

Jabatan bukanlah kekuasaan semata. Jabatan adalah amanah.  Ketika amanah diabaikan, kekuasaan itu  akan jatuh terkubur bersama arogansinya.

Sinergitas antar lembaga haruslah selalu dijaga agar kedua lembaga ini bisa bekerja bahu membahu dan menyuguhkan prestasi kolektif yang patut dibanggakan rakyat.

Pekerjaan rumah masih banyak. Hayoo…. Move on KPK, move on Polri… we love you both…

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun