Amerika Melakukan Veto Resolusi Dewan Keamanan PBB S/2024/835 (Palestina)

Rancangan Resolusi S/2024/835 merupakan langkah penting yang dirancang untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah dan menangani krisis kemanusiaan yang meluas. Namun, dengan penggunaan veto oleh Amerika Serikat, harapan akan penyelesaian diplomatik melalui jalur PBB terkubur begitu saja. Veto ini bukan hanya mencerminkan dominasi kepentingan nasional di atas kepentingan global, tetapi juga menyoroti kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga perdamaian internasional.

Sudah saatnya untuk mempertimbangkan reformasi besar-besaran dalam struktur Dewan Keamanan PBB, termasuk kemungkinan pembatasan atau penghapusan hak veto, agar organisasi ini dapat berfungsi lebih efektif dan adil dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Tanpa langkah tersebut, sistem internasional akan terus diliputi oleh ketidaksetaraan dan ketidakmampuan dalam menangani krisis global yang semakin mendesak.

Isi Resolusi Resolusi Dewan Keamanan PBB S/2024/835

Perserikatan Bangsa-Bangsa: Dewan Keamanan

Aljazair, Ekuador, Guyana, Jepang, Malta, Mozambik, Republik Korea, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss: rancangan resolusi

Dewan Keamanan,

• Menegaskan kembali tujuan dan prinsip Piagam PBB, serta mengingat semua resolusi relevan terkait situasi di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, seperti resolusi 2712, 2720 (2023), 2728, dan 2735 (2024).

• Menegaskan kembali bahwa semua pihak dalam konflik harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan, jika berlaku, hukum hak asasi manusia.

• Mengutuk semua serangan terhadap warga sipil dan objek sipil, termasuk segala bentuk kekerasan, terorisme, serta pemindahan paksa populasi sipil, termasuk anak-anak, yang melanggar hukum internasional.

• Menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, termasuk kurangnya layanan kesehatan memadai dan risiko kelaparan di wilayah utara.

• Mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh PBB di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal untuk mengurangi eskalasi, membebaskan sandera, dan mengatasi krisis kemanusiaan.

•