"Prabowo dan Kebijakan Luar Negeri: Diplomasi atau Perjudian Kedaulatan Indonesia?"
Oleh Indra Wardhana SE, MSc-HSEaud
(observer of geopolitical and political studies analysis)
11/11/2024
Pasca dilantik sebagai Presiden, Prabowo Subianto segera bergerak untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Langkah ini ditandai dengan intensitas kunjungannya ke negara-negara besar, mulai dari KTT APEC di Peru, G20 di Brasil, hingga kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat, China, dan Inggris. Dalam rapat kabinet pada 6 November 2024, Prabowo menguraikan agenda diplomatiknya yang dianggap penting untuk "kelangsungan ekonomi Indonesia." Namun, di tengah sambutan dan harapan, muncul kritik tajam bahwa manuver ini bisa saja mengarah pada bentuk ketergantungan baru yang mengancam prinsip non-blok dan kedaulatan Indonesia.
*1. Keseimbangan atau Ketergantungan: Apakah Prabowo Mempertaruhkan Independensi Indonesia? *
Dalam teori hubungan internasional, dikenal istilah bandwagoning, yakni kecenderungan suatu negara untuk mendekati negara besar agar mendapatkan perlindungan atau keuntungan ekonomi. Strategi ini sering dianggap berisiko tinggi, terutama bagi negara dengan aspirasi kemandirian seperti Indonesia. Sikap Prabowo yang "melayani" berbagai undangan negara besar, mulai dari AS hingga China, mengundang pertanyaan: apakah langkah ini hanya sekadar upaya untuk menjaga keseimbangan hubungan, atau justru sebuah langkah yang berpotensi mengikat Indonesia pada kepentingan kekuatan besar?
Indonesia selama ini berhasil mempertahankan kebijakan luar negeri bebas-aktif, menjunjung tinggi prinsip non-blok, dan berusaha netral dalam isu-isu global. Dengan intensitas diplomasi yang dilakukan Prabowo, apakah prinsip bebas-aktif ini akan tetap terjaga? Atau, dengan semakin seringnya Indonesia merespons agenda negara-negara besar, Indonesia justru akan terjerumus dalam ketergantungan yang berisiko mengancam kedaulatannya?
*2. Diplomasi Berbasis Pribadi: Batas Antara Kepemimpinan dan Otoritarianisme*
Prabowo dikenal dengan pendekatannya yang kuat, berani, dan cenderung personal dalam menghadapi isu politik. Namun, dalam konteks diplomasi, pendekatan berbasis personal dapat berdampak negatif karena cenderung tidak konsisten dan rentan terhadap perubahan arah kebijakan yang mendadak. Teori kepemimpinan menunjukkan bahwa pendekatan personal dalam diplomasi sering kali mengabaikan proses konsultasi lembaga dan pemeriksaan konstitusional. Hal ini tidak hanya berbahaya bagi stabilitas kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi juga berpotensi mengikis peran institusi yang berfungsi sebagai pengawasan.
