Seperti yang kita tahu, pemerintah terus berusaha menarik minat para investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo-pun mengizinkan penjualan tanah di IKN baik untuk proyek pemerintah maupun swasta, melalui percepatan kejelasan status lahan.
Hal ini beliau sampaikan pada rapat terbatas dengan kementrian/lembaga di Istana Negara, Rabu, 13 Maret 2024. di Istana Negara, Rabu, 13 Maret 2024. “Presiden ingin pembangunan IKN menjadi contoh dengan tidak hanya melakukan pemindahan ibu kota, melainkan transformasi bekerja yang lebih cepat," Ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Presiden langsung memberikan dua arahan khusus untuk percepatan investasi di IKN. Pertama, terkait pengaduan khusus bagi para investor serta penunjukan petugas yang akan secara intens berkomunikasi dengan satu hingga lima investor.
Kedua, yaitu percepatan status lahan untuk para investor swasta, yang mana tanah IKN tersebut bisa dibeli. Untuk harganya langsung di tetapkan oleh otoritas IKN.
Selain itu untuk mencapai target dapat digunakan pada bulan Juli nanti, Basuki menjelaskan bahwa infrastruktur dasar seperti air, bandara, hingga jalan tol akan selesai di pertengahan tahun ini.
Menteri PUPR tersebut juga menjelaskan terkait ketidakhadiran Wakil Presiden, Ma'aruf Amin dikarenakan pembangunan istana Wapres yang akan dimulai beberapa bulan lagi. “Karena saat ini proses yang tengah berlangsung di lapangan adalah lelang untuk menarik investor dalam membantu pengembangan fasilitas itu,” tandas Basuki.
Kabar baik juga hadir dari Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang menyampaikan hingga tahap ini total investasi yang masuk mencapai Rp. 50 triliun dan tahap selanjutnya akan dibuka kembali setelah lebaran.
Proyek pemindahan ibu kota ini memang menjadi proyek prioritas yang ditunggu-tunggu banyak orang, entah itu yang pro ataupun yang kontra. Bahkan proyek ini menjadi sarana saling serang calon presiden dan wakil presiden pada masa kampanye lalu. Apakah anda berada di kubu pro? Atau malah di kubu yang kontra?
