Jakarta, 5 Juli 2024 -- Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau, Bapak Muhammad Bakri, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi (4/7/2024). Rapat koordinasi tersebut bertemakan Internalisasi Pengamanan Keimigrasian Sebagai Upaya Deteksi Dini dan Pencegahan Terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, serta Gangguan dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian. Kegiatan rapat berlangsung selama 3 hari (4-6/7/2024). Kegiatan rapat koordinasi turut dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Kantor UPT Keimigrasian di seluruh wilayah Indonesia.
Kegiatan Rapat Koordinasi Internalisasi Pengamanan Keimigrasian dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Jl. H Benyamin Sueb Kav B6, Superblok Mega Kemayoran, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta. Rapat koordinasi menghadirkan Badan Intelijen Dan Keamanan Kepolisian Negara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan PERURI sebagai narasumber untuk turut memaparkan materi.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Intelijen Keimigrasian, Bapak Brigjen Pol. R.P Mulya. Dalam sambutanya Bapak Brigjen Pol. R.P Mulya menyatakan bahwa Rapat Koordinasi ini ditujukan untuk penguatan internal Imigrasi dalam hal pengamanan serta deteksi dini mengantisipasi adanya serangan kesisteman yang berakibat pada hilangnya beberapa data Keimigrasian.
Mengingat beberapa waktu lalu Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan ransomware yang berakibat terhambatnya pelayanan Keimigrasian serta hilangnya beberapa data, diharapkan seluruh jajaran agar selalu melaporkan keamanan keimigrasian sampai tingkat unit pelaksana teknis. Selain itu, juga akan selalu bersinergi dengan pihak eksternal seperti BIN, BSSN serta Kemenkominfo dan juga pihak internal yakni Direktorat Sistem dan Teknologi Keimigrasian dalam hal keamanan data sehingga data-data penting Keimigrasian dapat terlindungi serta selalu melakukan back up data di beberapa titik.
Dalam menjaga keamanan nasional, internalisasi pengamanan keimigrasian menjadi kunci utama. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengamankan perbatasan, tetapi juga untuk mendeteksi secara dini serta mencegah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian.
Adanya rapat koordinasi ini diharapkan menjadi wadah untuk membahas langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan keberhasilan implementasi internalisasi pengamanan keimigrasian. Dengan demikian, dapat menguatkan kedaulatan negara dan mendukung penegakan hukum yang adil dan terjamin.
