Evaluasi dan Orientasi Gerakan Mahasiswa

Komponen ini lebih memilih jalur aman dengan mempengaruhi wacana publik tentang reformasi lewat seminar dan diskusi di kampus-kampus. 

Umumnya mereka memilih bergerak berdasarkan momentum khusus, misalnya Sumpah Pemuda atau Hari Pahlawan. 

Kelompok ini kebanyakan berasal dari lembaga intra kampus, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, sekalipun juga ada yang berasal dari lembaga ekstra kampus. 

Sebagian besar dari kelompok ini, pasca Soeharto, memilih jalur reformasi konstitusional, termasuk dengan menerima pemilihan umum. Bahkan banyak diantaranya yang bertindak dalam lembaga pengawasan Pemilu, seperti UNFRELL. 

Agenda kelompok ini tidak begitu jelas mengingat sebagian besar pimpinannya sudah menyelesaikan kuliah. Agenda formal memang tetap ada, yaitu terkait dengan sejumlah visi reformasi yang diulang-ulang dalam setiap kali diskusi dan demonstrasi.

Ketiga, komponen mahasiswa yang bermain dalam lingkaran elite-elite politik.

Sebagian besar berasal dari lembaga ekstra kampus, baik yang lama, atau yang baru. Pernyataan eksplisit Amien Rais bahwa dia juga membawa mahasiswa sebagai "teman" dalam tur ke Sumatera, memperlihatkan fenomena ini. 

Secara garis besar mereka memang berada dalam dua kubu politik, pendukung Amien Rais atau pendukung Gus Dur. Tidak heran kalau di lapangan kita melihat ada "benturan kecil" antara kelompok aktivis HMI (bukan lembaga, tapi perorangan. Pen.) dengan kelompok mahasiswa/santri NU. 

Dalam sejarah gerakan mahasiswa, mereka dikategorikan sebagai mahasiswa politisi. Agenda mereka apalagi kalau bukan menangguk keuntungan material dari gerakan-gerakan yang mereka lakukan, dan sekaligus melakukan mobilitas vertikal sebagai elite-elite politik baru. 

Agenda lain, mungkin, menjalankan idealisme perjuangan gerakan mahasiswa melalui orang-orang dan lembaga-lembaga yang mereka nilai "tepat". 

Dengan menempuh jalur politik, jenis mahasiswa ini menembus jalan pintas untuk mencapai jabatan-jabatan strategis dalam tubuh partai. Jika seorang aktivis partai membutuhkan waktu 5-10 tahun untuk menjadi pimpinan, misalnya, mereka cukup menempuhnya dalam hitungan setahun atau dua tahun setelah terlebih dahulu melakukan satu atau dua proyek politik.